ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB merupakan instansi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan analisis Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) khususnya di wilayah NTB. Dalam rangka mengoptimalkan perda dan perkada tersebut, tentu saja Kanwil Kemenkum NTB yang dipimpin oleh Kakanwil, I Gusti Putu Milawati, bertindak pro aktif.

Oleh sebab itu, bertempat di ruang rapat Tambora Kanwil Kemenkum NTB pada Kamis (17/4), Kanwil Kemenkum NTB melakukan Rapat Pembahasan I Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

"Tugas memfasilitasi analisis dan evaluasi peraturan daerah ada pada Kantor Wilayah, sehingga diharapkan adanya kolaborasi dan serta kerja sama antara Tim Perancang dan Tim Analisis Hukum terkait perda yang sedang dibahas." tutur Edward James Sinaga, selaku Kepala Divisi PPPH, dalam memimpin rapat.

Lebih lanjut, Kadiv PPPH juga menjelaskan pembagian tugas terhadap 5 (lima) Peraturan Daerah yang menjadi objek evaluasi peraturan daerah tahun ini.

Adapun agenda selanjutnya, Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah akan melanjutkan pembahasan Peraturan Daerah pada minggu depan. (Ryan)

ntb.kemenkum.go.id – Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB Zonasi Kabupaten Bima melakukan rapat pengharmonisasian terhadap 2 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Bima pada, Kamis (17/4). Turut hadir secara virtual Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima dan unsur pemrakarsa yaitu Dinas Bappeda Kabupaten Bima, Dinas Bappenda Kabupaten Bima, Dinas Pertanahan Kabupaten Bima, Dinas PUPR Kabupaten Bima dan Dinas Perumahan Kabupaten Bima.

Rapat dibuka oleh Ketua Tim Pokja Perancang Zonasi Kabupaten Bima Muhammad Fitrahurrahman Gaffar di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB.

Fitrahurrahman menjelaskan secara umum materi 2 rancangan yang akan dibahas yaitu ⁠ Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperbup) Kabupaten Bima tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah, dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

“Kedua rancangan tersebut merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi, sekaligus untuk menyukseskan program nasional pemerintah dalam mewujudkan tiga juta perumahan bagi masyarkat di seluruh Indonesia,” ujar Fitrahurrahman.

Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga yang turut hadir langsung menjelaskan bahwa terkait dengan pembentukan perundang-undangan menaruh perhatian yang besar dalam prosesnya, salah satunya adalah dihadiri oleh Pejabat Eselon II, kaitannya dengan tertib administrasi terutama terkait dengan pemenuhan indeks reformasi hukum, selain hal tersebut diatas, hal ini dibutuhkan dalam hal pengambilan kebijakan dikemudian hari oleh pejabat yang berwenang.

Dari hasil rapat pengharmonisasian yang dilakukan antara tim pokja pengharmonisasian Kantor Wilayah dengan pemrakarsa, disepakati hasil pengharmonisasian terhadap 2 rancangan produk hukum tersebut yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Edward James Sinaga dengan pemrakarsa yang diwakili A. Hasyim Asy'ari selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Instansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bima. 

(M. Ilyas)

ntb.kemenkum.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), yang dipimpin oleh Kakanwil I Gusti Putu Milawati, melakukan Klasifikasi monografi hukum dengan tujuan untuk mengetahui jumlah Dokumen Hukum yang terdapat pada database serta aplikasi JDIH NTB, Kamis (17/4).

Tim JDIH Kemenkum NTB mendata kembali dokumen Hukum yang terdapat dalam aplikasi ILDIS (Indonesian Legal Documentation and Information System).

ILDIS merupakan aplikasi standar yang digunakan untuk mengelola dokumen hukum yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terdiri atas Peraturan, Monografi Hukum, Putusan, dan Artikel/Majalah Hukum.

Dalam kegiatan ini Tim JDIH Kemenkum NTB melakukan klasifikasi Dokumen Hukum berbentuk buku dan artikel serta majalah hukum. Dokumen Hukum yang sudah terdapat dalam database JDIH Kemenkum NTB nantinya akan di data kembali sesuai tahun terbit untuk selanjutnya di distribusikan kepada desa-desa yang sudah memiliki Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PosbankumDes) yang telah terbentuk di desa/kelurahan se-Wilayah Nusa Tenggara Barat.

ntb.kemenkum.go.id - Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek dan hak cipta, Kanwil Kemenkum NTB akan menggelar sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual (KI) kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM, seni dan budaya yang akan dilaksanakan pada, Sabtu (17/4) di Wisata Lembah Hijau, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mempersiapkan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, memimpin rapat persiapan pada, Kamis (17/4). Bertempat di Ruang Kerja Kakanwil, rapat ini turut dihadiri Kadiv Yankum Farida, Kabid KI, Puan Rusmayadi, Kabag TU dan Umum, M. Amin Imran, beserta Tim KI.

“Sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pelindungan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual,” ucap Mila.

Sebanyak lebih kurang 100 pelaku UMKM serta pelaku seni dan budaya akan dihadirkan dalam sosialisasi dan diseminasi ini. Selain itu, akan dihadirkan Gubernur NTB, Bupati Kabupaten Lomboko Timur serta DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Acara tersebut akan dikemas dengan berbagai kegiatan seperti IP Talk show, ngobrol bareng kreator dan pecinta seni serta penyampaian materi tentang pentingnya pelindungan KI. 

(M. Ilyas)

ntb.kemenkum.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menyoroti kesesuaian prosedur Harmonisasi Produk Hukum Daerah pada Rapat Koordinasi Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah, Kamis (17/4).

Bertempat di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Kakanwil Mila menekankan, Produk Hukum Daerah yang dihasilkan tidak boleh melewati Proses Harmonisasi agar produk hukum yang dihasilkan tidak cacat prosedur.

"Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengajukan surat yang disertai dengan naskah akademik. Selanjutnya, tim akan memeriksa dan menganalisis agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" tuturnya.

Lebih lanjut, Kakanwil juga menjelaskan bahwa kehadiran Pimpinan Daerah sangat penting dalam rapat harmonisasi terkait penandatanganan berita acara.

Kakanwil Kemenkum NTB berharap Sinergitas, Konsistensi, dan Ketaatan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan akan membawa Nusa Tenggara Barat memiliki produk Hukum yang berkualitas. (Ryan)