Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kamis (15/01/2026).

Berlangsung di Ruang Rapat Zona Integritas Kanwil Kemenkum NTB, rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, dan dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, Zaenal Mustakim, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, serta jajaran staf Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam sambutannya, Edward menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pemrakarsa dari Kabupaten Lombok Tengah serta menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, terdapat dua hal utama yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui peraturan daerah, yaitu kejelasan arah, tujuan, dan objek pengaturan agar berdaya guna dan berhasil guna, serta pemenuhan aspirasi masyarakat melalui pelibatan publik secara bermakna (meaningful participation) pada setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa proses harmonisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan tahapan substantif untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, asas legalitas, kejelasan norma, serta efektivitas implementasi di lapangan. Setiap masukan, baik berupa kritik maupun saran, merupakan bagian dari upaya bersama dalam menyempurnakan kualitas produk hukum daerah.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, Zaenal Mustakim, menyampaikan terima kasih atas penerimaan dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum NTB. Ia menilai proses harmonisasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan Raperda yang disusun memiliki kualitas regulasi yang baik dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam rapat tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah masukan substantif dan teknis, antara lain terkait penyesuaian ruang lingkup pengaturan dengan kewenangan daerah, penghapusan norma yang berpotensi multitafsir, penghindaran tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, serta penyelarasan dengan ketentuan sektoral seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Kapolri. Tim Perancang juga memberikan koreksi langsung dalam naskah Raperda berupa penandaan, catatan kaki, serta rekomendasi rumusan norma sebagai alternatif pengaturan.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam pernyataannya menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. “Proses harmonisasi merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum untuk memastikan setiap peraturan daerah tidak hanya taat asas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah.” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah selaku wakil Pemrakarsa.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Webinar Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (14/1). Kegiatan ini diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTB dari Ruang Perancang.

Webinar dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menyampaikan pengantar mengenai urgensi pembaruan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari penguatan sistem hukum nasional. Ia menekankan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Materi utama disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Antonius P.S. Wibowo, yang memaparkan refleksi 20 tahun pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan perlindungan saksi dan korban tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. LPSK juga mencatat adanya peningkatan kepercayaan publik sebagai indikator positif kinerja lembaga.

Lebih lanjut, Antonius mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat 11 bab dengan sekitar 500 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang memerlukan pembaruan. Pokok usulan perubahan meliputi pembentukan dana abadi korban, penguatan perlindungan bagi justice collaborator, dukungan anggaran, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia LPSK, serta penguatan dukungan lintas lembaga, termasuk DPR dan kementerian/lembaga terkait.

Paparan berikutnya disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, yang menyoroti harmonisasi KUHP dan KUHAP dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ia menekankan pentingnya perluasan cakupan perlindungan, penegasan hak saksi dan korban, pengaturan saksi mahkota, serta pelibatan LPSK dalam pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya dalam penghitungan kerugian korban sejak tahap penyelidikan.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada lainnya, Sri Wiyanti Eddyono, menegaskan penguatan posisi korban dalam KUHAP baru sebagai subjek proses peradilan, termasuk hak menyampaikan pandangan di pengadilan serta pertimbangan dampak kejahatan yang dialami korban. Ia juga menekankan perlunya kategorisasi korban agar perlindungan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk mendukung proses pembaruan regulasi yang berorientasi pada penguatan perlindungan saksi dan korban serta sinergi antar pemangku kepentingan.

‎Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan koordinasi Program Pendampingan Aktualisasi Pelatihan Paralegal yang akan dilaksanakan di 50 kelurahan di Kota Mataram. Kegiatan koordinasi tersebut berlangsung pada Rabu (14/1) di Ruang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram.
‎
‎Tim Kanwil Kemenkum NTB diterima langsung oleh Analis Hukum Muda Bagian Hukum Pemerintah Kota Mataram, Nofita Amir Husin.
‎
‎Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Surat Permohonan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang ditujukan kepada Wali Kota Mataram.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, tim penyuluh hukum menegaskan bahwa program pendampingan aktualisasi merupakan tahapan krusial pasca pelaksanaan Pelatihan Paralegal. Tahap ini menjadi sarana pembinaan lanjutan sekaligus memastikan keberlanjutan peran paralegal di tengah masyarakat.
‎
‎Selain itu, disampaikan pula bahwa seluruh peserta Pelatihan Paralegal wajib melaksanakan aktualisasi lapangan sebagai syarat mutlak untuk memperoleh sertifikasi CPLA (Certified Paralegal of Legal Aid). Aktualisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi paralegal, tidak hanya dari sisi pengetahuan hukum, tetapi juga keterampilan teknis dalam memberikan layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan.
‎
‎Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah Kota Mataram melalui Nofita Amir Husin menyampaikan bahwa pada tahun berjalan, Pemkot Mataram belum dapat memfasilitasi dukungan anggaran untuk kegiatan Pendampingan Aktualisasi karena belum teralokasi dalam pos anggaran terkait. Sehubungan dengan keterbatasan tersebut, teknis pelaksanaan pendampingan disarankan untuk kembali dikelola oleh Kanwil Kemenkum NTB.
‎
‎Meski demikian, Pemerintah Kota Mataram menyatakan komitmen penuh untuk tetap mendukung program tersebut, khususnya dalam hal komunikasi, diseminasi informasi, dan sosialisasi kegiatan Pendampingan Aktualisasi kepada seluruh peserta paralegal di wilayah kerja Walikota Mataram. Hasil koordinasi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Mataram sebagai bahan tindak lanjut.
‎
‎Program pendampingan aktualisasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan para paralegal memiliki kesiapan praktik di lapangan, sehingga mampu memberikan layanan bantuan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum NTB berharap sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Mataram dapat terus terjalin dalam rangka memperkuat akses keadilan di tingkat kelurahan.
‎
‎Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa keberadaan paralegal di tingkat kelurahan/desa memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, paralegal merupakan garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan awal, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya.

Lombok Barat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melakukan pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB pada Rabu (14/1/2026) di Kantor BRIDA Provinsi NTB. Rombongan Kanwil Kemenkum NTB yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga, disambut langsung oleh Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIDA Provinsi NTB menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kanwil Kemenkum NTB serta menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga. Ia menyebutkan bahwa BRIDA NTB membutuhkan dukungan Kanwil Kemenkum NTB, khususnya dalam pembinaan dan pelurusan informasi terkait kekayaan intelektual (KI) yang masih kerap disalahpahami oleh masyarakat, termasuk mengenai merek dan hak kekayaan intelektual lainnya.
“Masih banyak informasi keliru di masyarakat terkait KI. Oleh karena itu, kami membutuhkan pembinaan dan koordinasi dari Kanwil Kemenkum NTB,” ujar I Gede Putu Aryadi.

Kepala BRIDA NTB juga mengungkapkan rencana penyelenggaraan sayembara riset serta peluang kerja sama di bidang KI maupun hukum. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan hasil riset dan inovasi daerah memiliki perlindungan hukum yang kuat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa berbagai bidang yang ada di BRIDA NTB memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis Kanwil Kemenkum NTB dalam mengembangkan potensi daerah. Kolaborasi dapat dilakukan baik melalui Divisi Pelayanan Hukum maupun Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).

Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi kekayaan intelektual NTB. Ia menyebut pihak UMKM perlu diberikan literasi KI agar memiliki nilai tambah dan keberlanjutan usaha.

“Kanwil Kemenkum NTB tidak bisa bergerak sendiri dalam mengembangkan potensi KI di NTB tanpa kolaborasi dengan pemerintah daerah. UMKM perlu diedukasi agar memahami KI sehingga usahanya dapat berkembang dan memiliki daya saing,” tegasnya.

Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, melantik dan mengambil sumpah tiga pejabat nonmanajerial Pranata Komputer Ahli Pertama di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Senin (13/1). Pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Kanwil Kemenkum NTB ini menjadi momentum penguatan komitmen aparatur dalam menjunjung tinggi kode etik jabatan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Dalam sambutannya, I Gusti Putu Milawati menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat nonmanajerial yang baru dilantik. “Saya berharap pegawai yang dilantik mampu menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, berpedoman pada peraturan yang berlaku, standar kompetensi dan kode etik jabatan fungsional serta berkontribusi aktif dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat,” ucap Mila.

Kegiatan pelantikan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, serta diikuti oleh seluruh ASN Kanwil Kemenkum NTB. Pelantikan ini diharapkan dapat semakin memperkuat budaya kerja profesional dan berintegritas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Melalui pelantikan ini, diharapkan sebagai motivasi untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, kualitas kinerja serta inovasi, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.