Bima — Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) sekaligus menggelar rapat pengharmonisasian tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bima secara hybrid di Dinas PUPR Kabupaten Bima, Senin (17/11).

Kegiatan dibuka secara daring oleh Kadiv PPPH, Edward James Sinaga, dan diterima oleh Plt Sekda Kabupaten Bima, Fatahullah. Dalam penyampaian hasil IRH tahun 2025, Kabupaten Bima memperoleh nilai 67,52, sedikit menurun dari tahun 2024. Tim Kanwil menyoroti tiga aspek yang perlu diperkuat yakni harmonisasi peraturan, kompetensi analis hukum dan perancang, serta pengelolaan JDIH. Pemkab Bima menyatakan komitmen untuk meningkatkan capaian IRH tahun 2026.

Selanjutnya, Tim Kanwil Kemenkum NTB bersama perangkat daerah membahas tiga Raperbup, yaitu Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Satu Data Kabupaten Bima, RKP Daerah Kabupaten Bima Tahun 2026.

Rapat menghasilkan sejumlah catatan penyempurnaan dan disepakati bahwa seluruh rancangan akan dituangkan dalam Berita Acara Pengharmonisasian dan ditindaklanjuti dengan surat selesai harmonisasi.

Terpisah Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, memberikan apresiasi atas kerja sama Pemkab Bima dan menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung peningkatan kualitas regulasi daerah. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk terus mendorong penguatan kualitas regulasi daerah.

“IRH dan harmonisasi peraturan adalah bagian dari upaya memperkuat tata kelola hukum daerah. Kami akan terus mendukung Pemkab Bima dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan responsif bagi masyarakat.” tuturnya.

Jakarta — Upaya memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB). Pada Senin, (17/11), Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati melakukan koordinasi dan konsultasi strategis dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen di Jakarta untuk membahas persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi NTB.

Pertemuan ini menjadi sangat penting mengingat NTB mencatat pencapaian yang membanggakan, yakni telah berhasil membentuk 100% Posbankum Desa/Kelurahan, dengan total 1.166 Posbankum yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Capaian ini tidak hanya menunjukkan kerja keras dan komitmen pemerintah daerah serta desa/kelurahan, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, I Gusti Putu Milawati menyampaikan laporan perkembangan sekaligus permohonan arahan kepada Kepala BPHN terkait pelaksanaan peresmian Posbankum Desa/Kelurahan secara serentak di NTB. Ia menegaskan bahwa peresmian ini penting dilakukan sebagai bentuk penguatan kelembagaan serta memastikan seluruh Posbankum dapat berfungsi optimal sebagai garda terdepan pemberian layanan bantuan hukum di tingkat komunitas.

Min Usihen memberikan apresiasi tinggi dan ucapan selamat atas keberhasilan NTB dalam mencapai pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya langkah lanjutan berupa koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Koordinasi ini diperlukan untuk mempersiapkan peresmian Posbankum secara terstruktur, melibatkan berbagai unsur daerah, dan memastikan pelaksanaannya memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas layanan hukum.

Menanggapi hal itu, I Gusti Putu Milawati dan jajaran akan segera melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk mematangkan rencana peresmian 1.166 Posbankum Desa/Kelurahan. Peresmian ini diharapkan menjadi momentum penting yang menandai babak baru layanan bantuan hukum di NTB—lebih dekat, lebih cepat, dan lebih berpihak pada masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri Hari Kedua Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Penerapan Kebijakan Transformasi Tata Kelola Regulasi yang Mendukung Kepastian Hukum, Efisiensi Birokrasi, serta Iklim Investasi Nasional yang Kondusif bertempat di Ruang Rapat Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (17/11).
‎
‎Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum bersama peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Majelis Rakyat Papua.

‎
‎Pada sesi pertama, peserta memperoleh paparan dari sejumlah narasumber kunci. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi dan pelayanan publik. Ia menegaskan perlunya penguatan mekanisme sinergi serta digitalisasi evaluasi regulasi guna memastikan kepastian hukum yang merata di seluruh daerah.
‎
‎Paparan berikutnya disampaikan Plt. Direktur Perancangan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Hendra Kurnia Putra, yang menekankan agenda reformasi regulasi melalui peningkatan kualitas peraturan pada tahap ex-ante dan ex-post, harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence dalam proses penyusunan regulasi. Ia menegaskan pentingnya penguatan partisipasi publik, digitalisasi pembentukan peraturan, dan sinergi harmonisasi produk hukum daerah.
‎
‎Selanjutnya, Akademisi Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti, memaparkan urgensi reformasi regulasi dari perspektif tata kelola hukum nasional. Ia menekankan bahwa regulasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan objektif, bebas dari kepentingan politik, dan disusun oleh ahli di bidangnya agar sistem regulasi lebih efektif serta konsisten.
‎
‎Memasuki sesi kedua, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati bersama Kadiv P3H dan Kadiv Yankum mengikuti Diskusi Kelompok dalam Kelompok Tata Kelola. Diskusi dipandu oleh Fitriani Ahlan Sjarif, pengajar Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia, yang membahas berbagai persoalan tata kelola regulasi, mulai dari sinkronisasi prolegnas dan propemperda, tumpang tindih kewenangan harmonisasi, hingga fenomena hyper regulation di internal K/L. Hasil diskusi dirumuskan dalam bentuk matriks rekomendasi yang akan menjadi bagian dari keluaran kegiatan.
‎
‎Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan hari kedua, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan bahwa seluruh materi dan hasil diskusi akan menjadi bahan penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terpadu dan konstruktif bagi reformasi regulasi nasional.

Mataram - Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Divisi Pelayanan Hukum kembali memperkuat perannya dalam meningkatkan literasi hukum bagi pelaku usaha kecil di Kota Mataram. Hal ini diwujudkan melalui keikutsertaan sebagai narasumber dalam Pelatihan Pemasaran Digital serta Peningkatan Usaha Pedagang Kecil yang digelar oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram pada Senin (17/11) di Hotel Idoop, Mataram. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM binaan serta jajaran instansi penyelenggara.

Pelatihan tersebut dirancang untuk membekali pelaku usaha dengan kemampuan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan memperkuat daya saing. Dinas Perdagangan Kota Mataram menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya kebutuhan, tetapi strategi penting agar UMKM dapat beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut memberikan materi mengenai aspek hukum yang menjadi pondasi penting dalam pengembangan usaha. I Nyoman Sanistrya selaku Analis Kekayaan Intelektual menjadi narasumber dan menekankan urgensi pelindungan Merek bagi pelaku UMKM. “Merek merupakan identitas usaha yang tidak hanya membedakan produk, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha perlu mengetahui langkah-langkah pendaftarannya agar memiliki perlindungan yang sah,” ungkapnya.

Peserta pelatihan menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi pemaparan materi, ditandai dengan diskusi aktif mengenai manfaat pendaftaran Merek hingga prosedur pengajuan melalui aplikasi DJKI. Sesi ini sekaligus membuka ruang konsultasi awal bagi UMKM yang berminat mendapatkan pendampingan lebih lanjut.

Kegiatan ini juga mempertegas sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Dinas Perdagangan Kota Mataram. Kedua instansi sepakat untuk terus memperluas kerja sama dalam penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, dan edukasi berkala terkait pelindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang tertib dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB menyatakan kesiapan memberikan pendampingan pendaftaran Merek bagi UMKM yang memerlukan bantuan teknis. Upaya ini diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat kualitas usaha lokal berbasis legalitas dan identitas yang terlindungi.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan instrumen penting dalam mendorong daya saing UMKM. Beliau menegaskan komitmen Kanwil untuk terus hadir memberikan layanan dan edukasi hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Penerapan Kebijakan Transformasi Tata Kelola Regulasi yang Mendukung Kepastian Hukum, Efisiensi Birokrasi, serta Iklim Investasi Nasional Kondusif, Minggu (16/11). Kehadiran Kepala Kantor Wilayah NTB beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat peran daerah dalam agenda reformasi regulasi nasional.

Kegiatan hari pertama diawali dengan pembukaan resmi serta pemaparan hasil usulan rekomendasi reformasi regulasi dari berbagai Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Dalam sesi laporan penyelenggaraan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong konsistensi, kualitas, dan efektivitas regulasi. “Rakor ini bertujuan menyelaraskan pandangan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif,” ujarnya.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Otto Hasibuan, turut menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan secara resmi. Ia menyoroti tantangan hiper-regulasi di Indonesia yang ditandai dengan lebih dari 57.000 peraturan aktif, banyak di antaranya tumpang tindih dan tidak efisien. “Transformasi tata kelola regulasi adalah fondasi penting untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan iklim investasi yang kondusif,” ungkapnya. Ia juga menegaskan pentingnya pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2019, sebagai upaya strategis mengatasi disharmonisasi aturan dan ego sektoral.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmen dalam mendukung upaya nasional melalui partisipasi aktif dalam seluruh agenda rakor, termasuk diskusi kelompok yang terbagi dalam tiga rumpun: Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM, serta Partisipasi Masyarakat dan Sistem Informasi. Agenda materi dan pembahasan teknis akan dilanjutkan pada hari kedua, Senin (17/11).

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa partisipasi aktif jajaran Kanwil dalam forum ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung penuh agenda Reformasi Regulasi Nasional menuju tata kelola regulasi yang adaptif, efisien, dan mendorong iklim investasi sebagaimana disampaikan Wamenko Kumham Imipas. Ia menegaskan bahwa melalui keterlibatan tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat, sehingga setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan dan diimplementasikan secara tepat dan efektif di tingkat daerah.