Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Kunjungan Kerja DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (1/4). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi antara pusat dan daerah.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati beserta jajaran, bersama sejumlah Kantor Wilayah lainnya. Dalam forum ini dibahas berbagai aspek kesiapan pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI yang akan dilaksanakan dalam dua gelombang pada April 2026, termasuk sinergi antarinstansi serta dukungan teknis di daerah.
Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Agvirta A. Sativa, menyampaikan bahwa kunjungan kerja DPR RI ini merupakan momentum penting untuk memperkuat pembahasan substansi RUU HPI melalui keterlibatan langsung para pemangku kepentingan di daerah. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.
“Kunjungan kerja ini menjadi bagian strategis dalam memperkaya pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional. Dukungan aktif dari Kantor Wilayah sangat penting untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan substansial,” ujar Agvirta.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung penuh pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI di wilayah NTB. Ia menyampaikan bahwa Kanwil telah melakukan berbagai langkah awal, termasuk koordinasi internal dan eksternal guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan. “Kami siap mendukung penuh pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI di NTB. Seluruh jajaran telah kami arahkan untuk melakukan persiapan secara optimal, baik dari sisi teknis maupun koordinasi lintas instansi,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh Kantor Wilayah dapat menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapan dalam menyukseskan agenda kunjungan kerja DPR RI. Sinergi yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendukung pembahasan RUU HPI agar berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum nasional.
