Mataram - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran turut hadir secara virtual dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2024 yang digelar Jumat (3/10).

Kegiatan nasional ini merupakan agenda resmi BPK RI untuk menyampaikan hasil audit laporan keuangan kementerian/lembaga di lingkungan Kementerian Hukum. Pelaksanaan acara terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, dengan dihadiri langsung Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Koordinator Bidang Hukum, para menteri di lingkungan Kemenkum, serta pejabat tinggi kementerian.

Acara diawali dengan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan laporan keuangan. Ia menekankan pentingnya komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya akuntabilitas di setiap aspek pengelolaan anggaran negara, guna memastikan keuangan negara dikelola dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2024, serta dokumen Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2025. Dokumen ini secara resmi diserahkan kepada Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih sebanyak 16 kali berturut-turut merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran, bukan hanya prestasi pimpinan semata.

Lebih lanjut, Supratman menyoroti tantangan ke depan, yakni pentingnya harmonisasi regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan tata kelola keuangan dan barang milik negara. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara konsisten sebagai bagian dari upaya reformasi regulasi dan tata kelola keuangan negara.

“Capaian ini adalah hadiah berharga bagi Kementerian Hukum menjelang transformasi kelembagaan menjadi tiga kementerian dan satu kementerian koordinator. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas harus terus dijaga untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UUD 1945,” tegasnya.

Momentum penyerahan LHP ini juga menjadi refleksi atas semangat "Setahun Bekerja, Bergerak Berdampak", di mana seluruh jajaran Kementerian Hukum terus menunjukkan kinerja nyata, berintegritas, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dengan capaian ini, Kementerian Hukum berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Capaian ini sekaligus menjadi capaian terakhir opini WTP Kementerian Hukum dan HAM sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian, sehingga menjadi penutup yang baik bagi perjalanan panjang tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jumat (03/10/2025).

Menurut Supratman, pemeriksaan dari BPK menolong kementerian dan lembaga dalam pengelolaan keuangan negara agar transparan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini merupakan bentuk pengendalian untuk menjamin anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.

“Pemeriksaan laporan keuangan merupakan bentuk pengendalian demokratis yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, serta menjadi sarana perbaikan berkelanjutan atas sistem birokrasi dan pengelolaan keuangan publik,” tambahnya.

Supratman mengatakan bahwa salah satu tugas penting pasca pemisahan kementerian adalah proses likuidasi eks satuan kerja Kemenkumham. Dari total 1.167 satuan kerja (satker), telah selesai proses likuidasi sebanyak 1.020 satker hingga 2 Oktober 2025. Sehingga, masih terdapat 147 satker yang belum dilikuidasi. Oleh karena itu, Supratman mengajak ketiga kementerian untuk meningkatkan sinergi dan komitmen agar proses likuidasi dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

“Salah satu tugas penting terkait penyelesaian administratif dan akuntabilitas keuangan yang perlu kita lakukan bersama adalah melaksanakan proses likuidasi eks satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan likuidasi sebagai bentuk penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing,” kata Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini.

Supratman juga mengajak ketiga kementerian untuk senantiasa menindaklanjuti rekomendasi atas temuan-temuan dari BPK agar tidak menjadi temuan berulang di masa-masa mendatang. Baginya, rekomendasi BPK dapat dijadikan panduan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara. Ia menyatakan bahwa seluruh rekomendasi bagi Kementerian Hukum pasti akan ditindaklanjuti.

“Seluruh langkah tindak lanjut agar dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan terintegrasi dalam sistem pengawasan internal, agar tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang. Khusus di Kementerian Hukum, kami sampaikan bahwa semua rekomendasi pasti akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP Kemenkumham yang ke-16 tersebut. Nyoman juga melaporkan bahwa Kementerian Hukum telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 91,39%, serta sebesar 92,16% telah diselesaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang Bapak, Ibu (Kemenkumham) kelola, sudah memenuhi unsur-unsur untuk mendapat predikat WTP. Ini yang ke-16 berturut-turut dan terbanyak di Republik Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2024, Kemenkumham masih diperiksa sebagai satu kementerian. Mulai tahun anggaran 2025, masing-masing kementerian telah memulai pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri, termasuk dalam penyusunan laporan keuangannya.

Turut hadir secara virtual, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran melalui ruang ZI Kanwil Kemenkum NTB. Momentum penyerahan LHP ini juga menjadi refleksi atas semangat "Setahun Bekerja, Bergerak Berdampak", di mana seluruh jajaran Kementerian Hukum terus menunjukkan kinerja nyata, berintegritas, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Jakarta — Deputi Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk Sektor Pengembangan Regional dan Nasional, Hasan Kleib, menjelaskan bahwa tindak lanjut kerja sama Indonesia WIPO akan diprioritaskan pada tiga hal utama. Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Direktur Jenderal WIPO di Gedung DJKI, Jakarta pada 2 Oktober 2025.

“Proyek pertama yaitu dukungan penyusunan National Intellectual Property Strategy (NIPS). Melalui NIPS, WIPO akan membantu Indonesia merancang strategi KI nasional yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, kapasitas inovatif, dan daya saing kreatif, ucap Hasan.

Selanjutnya pelaksanaan proyek IP and Animation. Berdasarkan kesuksesan industri film dan animasi Indonesia, WIPO menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif digital. Proyek ini akan berlangsung selama 10 hingga 12 bulan dengan pendampingan dari pakar internasional untuk memperkuat ekosistem animasi, film, hingga gim.

“Proyek ketiga yang tidak kalah penting adalah IP and Batik yang berfokus pada peningkatan nilai ekonomi di wilayah Indramayu dan Cirebon. Salah satunya Batik Tulis Complongan dari Indramayu yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Melalui pelatihan branding, desain, pengemasan, hingga strategi komersialisasi, batik tradisional Indonesia diharapkan dapat naik kelas menjadi produk premium yang berdaya saing global,” ujarnya.

Hasan melanjutkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi kekayaan intelektual (KI) dalam pembangunan ekonomi kreatif. Ia mengatakan WIPO siap mendukung penuh penyusunan strategi nasional KI, serta mendorong proyek animasi dan batik agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud nyata sinergi pemerintah Indonesia dengan WIPO dalam memperkuat ekosistem KI.

“Kolaborasi strategis ini bukan hanya untuk memperkuat pelindungan KI, tetapi juga untuk menjadikan KI sebagai motor penggerak ekonomi kreatif yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Razilu.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menekankan pentingnya kerja sama Indonesia–WIPO untuk memperkuat potensi lokal di daerah.
“Proyek yang difokuskan pada animasi dan batik sejalan dengan kebutuhan daerah-daerah di Indonesia, termasuk NTB, yang kaya akan karya budaya dan produk kreatif. Dengan adanya dukungan internasional dari WIPO, kami berharap karya lokal tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat menembus pasar global dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan penekanan pada tiga prioritas utama tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadikan KI sebagai pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing bangsa di tingkat global. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti kunjungan kerja Dirjen WIPO ke Indonesia pada 11–13 Agustus 2025 lalu. 

Agenda strategis ini juga menjadi bagian dari rangkaian capaian Setahun Bekerja, Bergerak Berdampak yang terus digelorakan Kementerian Hukum dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual nasional.

Bandung – Kini masyarakat Provinsi Jawa Barat (Jabar) lebih mudah untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Pasalnya, semua desa/kelurahan di Jabar telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan total sebanyak 5.957 Posbankum. Jumlah ini menjadikan Jabar sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan merupakan akses keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Layanan ini akan mendorong masyarakat untuk mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi secara mandiri dengan mengedepankan perdamaian dan mediasi.

“Keberhasilan Posbankum dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara mandiri dan damai di luar proses peradilan diharapkan dapat membantu mengurangi beban kerja institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung,” kata Supratman saat peresmian Posbankum Jabar di Gedung Sabuga Bandung, Kamis (02/10/2025).

Ia menjelaskan terdapat empat layanan yang bisa diterima masyarakat dari Posbankum. Pertama, layanan informasi dan konsultasi hukum; kedua, layanan bantuan hukum dan advokasi; ketiga, layanan mediasi; dan keempat yaitu layanan rujukan advokat.

Untuk menjalankan keempat layanan tersebut, Posbankum didukung oleh Paralegal yang telah lulus pelatihan oleh Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi. Pelatihan paralegal meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan hukum, khususnya layanan bantuan hukum non litigasi. Selain itu, Posbankum juga didukung oleh para penyuluh hukum, mahasiswa magang, kepala desa, lurah, serta babinsa dan babinkamtibmas.

“Keberadaan Paralegal ini di bawah supervisi Pemberi Bantuan Hukum dan para Penyuluh Hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Paralegal di Posbankum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Posbankum,” ucapnya.

Pembentukan Posbankum, lanjut Supratman, merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita, khususnya dalam upaya reformasi hukum, pembangunan hukum, dan perluasan akses pelayanan hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Mengutip Presiden Prabowo, Supratman mengatakan hukum adalah jaminan keadilan yang bukan hanya menjadi hak, tetapi juga tuntutan warga negara Indonesia.

“Kami turut bangga dan senang atas capaian Jawa Barat untuk ikut mendukung pencapaian output Asta Cita 7, khususnya perluasan dan pemerataan akses keadilan untuk layanan bantuan hukum,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan peresmian Posbankum dilakukan dalam semangat keadilan dengan harapan agar konflik-konflik sosial dapat diselesaikan pada tingkat desa ataupun kelurahan.

“Mudah-mudahan kehadiran Posbankum menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat Desa dan Kelurahan. Kalau semua RT, RW, Desa, Kelurahan memiliki perangkat yang cukup, keuangan yang cukup, dan kemampuan intelektual dan emosional yang cukup, (maka konflik sosial) negeri ini cukup (selesai) di desa,” ujar Dedi.

Adapun Kementerian Hukum memiliki target pendirian 7.000 Posbankum di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Dengan peresmian Posbankum di Jabar, maka total yang telah terbentuk hingga 1 Oktober 2025 adalah sebanyak 36.547 Posbankum.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, turut memberikan apresiasi atas capaian ini. “Keberadaan Posbankum di setiap desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk memastikan akses keadilan benar-benar hadir hingga ke akar rumput. Hal ini juga menjadi inspirasi bagi daerah lain, termasuk NTB, untuk terus memperluas layanan bantuan hukum agar masyarakat kecil tidak merasa sendirian menghadapi persoalan hukum,” ungkap Milawati. Langkah ini sejalan dengan semangat setahun bekerja, bergerak berdampak, yang diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

‎Lombok Tengah – Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, hadir dalam peresmian Lombok-Sumbawa Museum Civilization di Kuta, Lombok Tengah, Kamis (2/10).
‎
‎Museum yang diresmikan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal ini memiliki koleksi yang dapat dipamerkan dari aspek sejarah, seni, dan peradaban Lombok-Sumbawa.

‎
‎Pameran ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan InJourney Tourism Development Corporation dan akan berlangsung pada 1–5 Oktober 2025 di Mandalika Experience Gallery, sebagai bagian dari ajang MotoGP Mandalika.
‎
‎Pameran ini digelar untuk memperkuat citra daerah Nusa Tenggara Barat dengan budaya dan sejarahnya.

‎
‎Dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menyaksikan kekayaan peradaban NTB melalui lukisan dan pameran kerajinan tangan, seperti kain songket khas Bima yang dinamai Tembe Nggoli, Kre Alang kain tenun songket khas masyarakat Sumbawa.
‎
‎Dalam pameran ini juga ditampilkan peristiwa besar yang memiliki dampak global, seperti miniatur tiga dimensi letusan Gunung Samalas, Rinjani dan Tambora.

‎
‎Selain itu, dipamerkan juga babat Lombok yang bercerita tentang letusan Gunung Samalas dari misteri pada abad ke 13 dan Arca Siwa Mahadewa. Langkah ini sejalan dengan semangat setahun bekerja, bergerak berdampak, yang diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.