KABAR KANTOR WILAYAH ::.
Kunjungi Bappeda Provinsi NTB, Kemenkum NTB Lakukan Analisis dan Evaluasi Perda Nomor 15 Tahun 2021
Tekankan Pentingnya Hak Cipta, Kakanwil Kemenkum NTB Dorong Mahasiswa Unizar Lindungi Karya
Indonesia Naik Peringkat FATF, Menkum Sebut akan Terus Tingkatkan Kinerja
Stafsus Menkum RI: Komunikasi dan Transparansi Jadi Kunci Penting untuk Sosialisasi Efektif
Bahas Perda Provinsi Tentang Perumahan dan Kawasan, Kanwil Kemenkum NTB Audiensi dengan BPS Provinsi NTB
Kanwil Kemenkum NTB dan Pemda KSB Gelar Rapat Harmonisasi Bahas 2 Raperbup
Lantik Pejabat Non Manajerial dan PAW MPDN Kabupaten Lombok Timur, Kakanwil Tekankan Profesional, Integritas dan Tanggungjawab
Dorong Persiapan Data Dukung Penilaian IRH, Kanwil Kemenkum NTB Koordinasi dengan Pemkab Sumbawa
Kemenkum NTB Tuntaskan Pengharmonisasian 2 Raperkada Provinsi NTB
Harmonisasi Raperbup Sumbawa, Kemenkum NTB Jaga Keselarasan Regulasi
KABAR PUSAT ::.
-
Indonesia Naik Peringkat FATF, Menkum Sebut akan Terus Tingkatkan Kinerja
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menerima apresiasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas kontribusi Kemenkum dalam meningkatkan peringkat kepatuhan
... -
Stafsus Menkum RI: Komunikasi dan Transparansi Jadi Kunci Penting untuk Sosialisasi Efektif
Bitung - Komunikasi dan transparansi menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh instansi pemerintah. Komunikasi yang efektif dan efisien, serta transparansi dalam menjalankan
... -
Naturalisasi 4 Atlet Sepak Bola, Timnas Putri Bidik 50 Besar Peringkat Dunia
Jakarta - Tim nasional (timnas) sepak bola putri mengambil langkah naturalisasi terhadap empat pemain sepak bola asing yang berdarah Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari upaya Timnas Indonesia untuk menembus peringkat 50
... -
Konsultasi Hukum Makin Mudah, Kemenkum Hadirkan 5.008 Pos Bantuan Hukum
Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menghadirkan 5.008 pos bantuan hukum (Posbankum) yang tersebar di desa/kelurahan seluruh Indonesia. Kehadiran
...
-
Siaran Pers - Launching Pos Bantuan Hukum
Kementerian Hukum (Kemenkum) menghadirkan 5.008 pos bantuan hukum (Posbankum) yang tersebar di desa/kelurahan seluruh Indonesia. Kehadiran Posbankum ini akan memudahkan akses bagi
... -
Siaran Pers - Expose 1 Dekade Ditjen KI
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai
... -
Siaran Pers - Wamenkum Eddy Jelaskan Urgensi Pemberlakuan KUHAP yang Baru
Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia
... -
Siaran Pers - Menkum RI dan Dubes Mesir Bahas Kerja sama Apostille, HCCH, serta Kekayaan Intelektual
Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, berjumpa dengan Duta Besar (Dubes) Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy, Selasa (27/05/2025). Pertemuan ini membahas beberapa bidang
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...