Mataram – Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB mengunjungi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB pada, Kamis (12/6). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BappedaProvinsi NTB.

Kunjungan Kanwil Kemenkum NTB yang dipimpin oleh Indra Firmansyah diterima oleh Puji Wijiani selaku Sekretaris Bappeda Provinsi NTB. Puji Wijiani berharap diskusi ini dapat menjadi bahan pertimbanagan bagi tim Analisis dan Evaluasi Kanwil Kemenkum NTB dalam melakukan evaluasi terhadap Perda tersebut.

Indra Firmansyah mewakili Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan terima kasih atas sambutan dan ruang diskusi yang diberikan oleh Tim Bappeda Provinsi NTB. “Kedatangan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan amanah sebagai analis hukum untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan untuk mendapatkan data informasi implementasi terhadap Perda Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ucapnya.

Selanjutnya, Tim Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan pertanyaan terkait perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati beserta jajaran terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat. “Pentingnya kerjasama yang erat antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Provinsi NTB guna memastikan kebijakan dan program hukum yang berjalan selaras dengan program pembangunan daerah,” ujar Mila.

MATARAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar Kuliah Umum untuk mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis pada Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Al-Azhar (Unizar), Kamis (12/6).

Berlokasi di Perpustakaan Unizar, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang hadir bersama jajarannya menyampaikan tentang Kekayaan Intelektual, khususnya terkait pentingnya mendaftarkan hak cipta terhadap sebuah karya.

Dalam penyampaiannya, Mila menjelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta yang berasal dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pentingnya setiap karya baik karya tulis, lagu/musik, seni rupa, sinematografi, program komputer, atau lainnya didaftarkan agar karya tersebut bisa mendapat perlindungan dari negara.

“Mewujudkan dan mempublikasikan setiap ide, imajinasi, dan karya cipta yang kalian miliki itu sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari negara. Dengan demikian, karya kalian tidak hanya dihargai secara moral, tetapi juga terlindungi secara hukum dari potensi pelanggaran hak cipta,” jelas Mila.

Mila juga mengimbau para mahasiswa/i untuk lebih berhati-hati dalam menyalin atau menyebarkan sesuatu di media sosial agar tidak melanggar hak cipta.

Ia juga menekankan kepada mereka untuk tidak mengambil karya orang lain dan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta jika ingin mengutip atau menggunakan karya seseorang seperti tesis, skripsi, atau yang lainnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pre test dan post test Sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) untuk mengukur pemahaman para mahasiswa/i mengenai KI. (Ria)

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menerima apresiasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas kontribusi Kemenkum dalam meningkatkan peringkat kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi 7 Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU/PPT/PPSPM).

Peringkat Indonesia yang awalnya berada pada level Partially Compliant (PC) naik menjadi level Largely Compliant (LC).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan peningkatan peringkat FATF ini akan meningkatkan semangat jajaran Kemenkum, khususnya Direktorat Jenderal AHU, untuk meningkatkan kinerja, khususnya menjaga persepsi internasional terhadap sistem keuangan nasional Indonesia.

“Kami berterima kasih untuk sinergi bersama PPATK dan FATF. Serta apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen AHU yang telah bekerja keras, sehingga tentunya hal ini dapat menjadikan semangat bagi Kemenkum untuk lebih meningkatkan kinerja, khususnya dalam menjaga persepsi dunia terhadap sistem keuangan nasional,” kata Supratman di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam penyampaian tertulis kepada Menteri Hukum pada tanggal 28 Mei 2025, menyebutkan peningkatan peringkat yang diterima Indonesia menandakan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melaksanakan sanksi keuangan terhadap penyelewengan keuangan yang terjadi.

“Capaian ini menandakan Indonesia kini diakui telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang memadai untuk mencegah dan melaksanakan sanksi keuangan terhadap tindakan APU, PPT, dan PPSPM, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB,” sebut Ivan.

Ia menjelaskan bahwa peringkat dari FATF sangat mempengaruhi pandangan internasional terhadap kondisi hukum dan keuangan suatu negara. Sehingga, naiknya peringkat Indonesia nantinya akan turut meningkatkan persepsi positif Indonesia di mata internasional serta kepercayaan investor.

“FATF memegang peranan penting dalam menentukan persepsi internasional terhadap integritas sistem keuangan nasional. Peningkatan rating yang diterima Indonesia akan turut mendorong kepercayaan investor, menguatkan stabilitas sistem keuangan nasional, dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan peringkat Indonesia merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Kemenkum. Menurutnya, sinergi yang kuat telah menghasilkan pengakuan internasional terhadap Indonesia.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih secara tulus kepada Bapak (Menteri Hukum), termasuk jajaran Bapak (Menteri Hukum) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas peran aktif dan dukungan yang telah diberikan selama proses peningkatan rating ini berlangsung. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi yang kuat antar Kementerian/Lembaga mampu menghasilkan pengakuan yang konkret di tingkat Internasional,” sebut Ivan.

PPATK pun mengharapkan dukungan Kemenkum agar program APU/PPT/PPSPM dapat menjadi salah satu agenda prioritas dan strategis Kemenkum. Hal ini sejalan dengan implementasi Asta Cita k-7 Presiden Prabowo Subianto yaitu penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, yang salah satu fokusnya mencakup penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Tepisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, turut mendukung capaian ini dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya penguatan sistem hukum nasional.

Bitung - Komunikasi dan transparansi menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh instansi pemerintah. Komunikasi yang efektif dan efisien, serta transparansi dalam menjalankan program akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum (Kemenkum). Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum (Stafsus Menkum), Dr. Yadi Hendriana, dalam Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.

“Persoalan komunikasi dan transparansi ini tidak sebatas hanya ketika kita berelasi dengan jurnalis saja, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana sosialisasi program kita kepada masyarakat itu efektif dan efisien serta mendapatkan feedback atau umpan balik dari masyarakat,” ujar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran itu kepada seluruh peserta kegiatan di Aula Badiklat Hukum Sulawesi Utara, Rabu (11/06/2025).

Lebih lanjut, mantan jurnalis nasional ini menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60.000 media massa di Indonesia, namun hanya sekitar 1.700 media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Dengan demikian, untuk dapat menjalankan sosialisasi program yang terpercaya kepada masyarakat, Kemenkum juga perlu memiliki sumber media tersendiri sebagai sarana sosialisasi. Yang teranyar, Kemenkum baru saja meluncurkan sarana komunikasi Podcast Kemenkum.

“Semua yang kita lakukan itu bisa diamplifikasi dan diapresiasi oleh publik jika kita mensosialisasikan secara efektif. Sebagai contoh, Podcast Kementerian Hukum,” kata Yadi.

Ia menyampaikan bahwa episode perdana Kemenkum yang membahas tentang naturalisasi atlet sepak bola telah berhasil mencapai 46.000 viewers dalam waktu empat hari ditayangkan. Menurutnya, program ini menjadi contoh komunikasi yang transparan untuk mengenalkan program pemerintah.

“Komunikasi yang efektif dan efisien serta transparan menjadi poin penting dalam menjalankan program pemerintah,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Stafsus Menkum juga menegaskan agar seluruh humas dan pegawai Kementerian Hukum dapat menjadi perpanjangan tangan Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja sama (Biro Hukerma) dalam memberitakan informasi terkait Kemenkum kepada publik dan meminta umpan balik dari masyarakat.

“Komunikasi itu sangat penting sekali. Tidak hanya cara komunikasinya saja, tetapi juga konten dan konteksnya seperti apa. Dan juga yang harus diperhatikan adalah bagaimana feedback-nya,” terang Yadi kepada para pranata humas di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Selaras dengan Staf Khusus Menkum, Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun, mengatakan bahwa komunikasi publik sangat penting untuk dilakukan melalui berbagai media seperti media konvensional, media online, dan media sosial. Ia juga meminta agar seluruh humas dapat tetap memperhatikan ketentuan branding Kemenkum dalam melaksanakan pemberitaan di media.

“Humas perlu senada dalam memberitakan tentang Kemenkum. Ikuti panduan branding yang sudah ditetapkan oleh Kemenkum dan gunakan akun-akun resmi Kemenkum untuk menginformasikan program-program dari Kementerian Hukum” ucap Ronald.

Ia juga meminta agar seluruh humas di Kanwil dan UPT dapat lebih aktif lagi dalam melakukan relasi dengan media-media massa di daerah.

“Kerja sama dengan media merupakan salah satu cara untuk bisa lebih menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Kerja sama-lah dengan media-media tier 1 dan 2 yang kredibel dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers,” pintanya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua juga menyampaikan bahwa peran Kanwil sebagai perpanjangan tangan unit pusat sangat penting dalam memastikan program dan kebijakan pusat terlaksana dengan baik di daerah.

“Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis berperan sangat penting di daerah, seperti mensosialisasikan berbagai program Kementerian Hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan komunikasi publik,” ujar Kurniaman.

Ia berharap agar Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi ini dapat menjadi sarana bagi seluruh Kanwil di daerah timur Indonesia untuk bekerja sama dalam melaksanakan komunikasi publik yang efektif, efisien, dan transparan.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja sama dilaksanakan perdana di Badiklat Hukum Sulawesi Utara pada tanggal 10-12 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta yang berasal dari Kanwil Kementerian Hukum Papua, Sulawesi, Maluku, serta UPT di wilayah yang sama.

MATARAM - Himpun data dan lakukan diskusi dalam mengevaluasi Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan, Kanwil Kemenkum NTB lakukan audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB pada Rabu (11/06) dan diterima langsung oleh Kepala BPS Provinti NTB, Wahyudin.

Dalam audiensi ini, Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili oleh Edward James Sinaga selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, menerima penjelasan dari Statisi Ahli Madya BPS Provinsi NTB, Ikhsany Rusyda.

Ikhsany yang juga Ketua Tim Statistik Kesejahteraan Rakyat menjelaskan tentang konsep dan definisi indikator perumahan, daftar pertanyaan beserta jawaban audiensi dan data pendukung.

"Adapun indikasi perumahan dari Susenas, antara lain Persentasi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau, sumber air minum layak, sanitasi layak, menempati rumah kumuh serta status kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain selain yang ditempati," lanjut Ikhsany.

Menanggapi penjelasan dari Ikhsany, Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum menyampaikan hal terkait konsep rumah tangga miskin yang digunakan dalam Perda, hubungan koordinasi BPS dan instansi terkait serta bagaimana pemenuhan data dukung dalam rangka evaluasi Perda ini.

Melalui audiensi ini, Edward menyampaikan harapannya agar kedepannya, Kanwil Kemenkum NTB dan BPS Provinsi NTB akan terus bersinergi dan berkolaborasi. Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah akan melanjutkan pembahasan objek kajian dengan instansi dan tim terkait.