Mataram - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum resmi membuka Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan XI Tahun 2026 pada Kamis (2/4). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid melalui pertemuan langsung di BPSDM serta secara daring melalui Zoom Meeting yang diikuti peserta dari berbagai instansi.
Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, turut mengikuti kegiatan pembukaan secara virtual. Sementara itu, Analis Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkum NTB, Ni Nengah Dewi Sulistyawati, menjadi salah satu peserta dalam pelatihan tersebut.
Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Deswati, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, khususnya di bidang hukum. Ia menjelaskan bahwa pembelajaran dilakukan melalui metode blended learning dengan berbagai pendekatan, seperti ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, hingga seminar. Sebanyak 30 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah turut ambil bagian dalam kegiatan ini.
Sekretaris BPSDM Kementerian Hukum, Jusman, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menekankan pentingnya transformasi metode pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan digital. Ia menyampaikan bahwa BPSDM terus berupaya mencari standar metode pembelajaran yang lebih baik guna mendukung peningkatan kualitas SDM hukum. “Kami terus berproses dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan transformasi digital, sehingga mampu menghasilkan aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap perubahan,” ujar Jusman.
Lebih lanjut, Jusman menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi bagian penting dalam membentuk analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan yang profesional. Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pasca pelatihan, termasuk penguatan jejaring dan pembentukan komunitas sebagai wadah kolaborasi. “Keberadaan SDM yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan produk hukum serta memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan hukum nasional,” tambahnya.
Kegiatan pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta sebagai simbol dimulainya pelatihan. Secara umum, kegiatan berlangsung dengan lancar dan diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing di bidang hukum. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pelatihan ini sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme analis hukum di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian permasalahan hukum dan peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
