Sumbawa - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan koordinasi bersama Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat terkait tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan jaminan fidusia. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, Jumat (13/2) ini dihadiri unsur MPDN serta tim Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum NTB.

Koordinasi tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Puri Adriatik Chasanova. Dalam penyampaiannya, Puri menjelaskan tugas dan fungsi satgas pengawasan PNBP jaminan fidusia, termasuk mekanisme rekapitulasi, verifikasi, rekonsiliasi, hingga uji petik terhadap data akta dan pendaftaran fidusia yang diterbitkan notaris.
“MPDN diharapkan dapat memastikan kepatuhan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia melalui pemeriksaan data secara berkala setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Kantor Wilayah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya,” ujar Puri.

Ketua MPDN Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Lahmudin Zuhri, menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan kesiapan MPDN menjalankan tugas pengawasan sesuai ketentuan. Ia juga mengharapkan adanya dukungan berbagi data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait jumlah akta yang diterbitkan masing-masing notaris sebagai dasar verifikasi dan rekonsiliasi data di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum NTB menegaskan komitmennya untuk melakukan pemadanan data sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan notaris, sekaligus mendorong pelaporan rutin MPDN setiap bulan. Selain itu, sosialisasi lanjutan mengenai tugas satgas pengawasan PNBP layanan jaminan fidusia juga akan terus dilaksanakan guna memperkuat kepatuhan administrasi dan optimalisasi penerimaan negara.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa penguatan pengawasan layanan fidusia merupakan langkah strategis dalam menjaga akuntabilitas pelayanan hukum sekaligus memastikan optimalisasi PNBP di daerah. Ia berharap sinergi antara Kanwil dan MPDN dapat berjalan konsisten sehingga kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Sumbawa - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (13/2). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa bersama tim dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum NTB.

Koordinasi tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Puri Adriatik Chasanova. Dalam kesempatan itu, Puri memaparkan berbagai layanan Administrasi Hukum Umum yang tersedia, di antaranya layanan Apostille, Perseroan Perorangan, serta layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, termasuk tata cara pengajuan serta manfaat yang dapat diperoleh masyarakat. Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kementerian Hukum dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Lukman Bayuwarsah, menyambut baik kehadiran tim Kanwil Kementerian Hukum NTB. Ia menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung pelaksanaan program layanan hukum, termasuk kesiapan menghadirkan narasumber dari Kanwil dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi di wilayahnya. Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengungkapkan adanya warga yang tercatat melakukan perkawinan campuran di Kabupaten Sumbawa.

Pada akhir kegiatan, Puri berharap jumlah pendaftaran Perseroan Perorangan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa dapat terus meningkat. Hingga saat ini tercatat baru 253 perseroan perorangan yang terdaftar melalui sistem AHU Online, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mendorong legalitas usaha masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memperluas jangkauan layanan Administrasi Hukum Umum. Ia berharap sinergi yang terbangun mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kepastian legalitas usaha.

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan koordinasi komprehensif dengan jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis–Jumat, 12–13 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat layanan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah NTB sekaligus memastikan langkah strategis pelaksanaan program kerja KI Tahun 2026 berjalan optimal.

Pada hari pertama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil NTB, Anna Ernita, melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknologi dan Informasi, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, serta Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi. Pembahasan mencakup optimalisasi dashboard monitoring layanan KI, kebutuhan akses rekapitulasi data Merek, Hak Cipta, dan Paten, hingga penguatan sistem notifikasi berbasis teknologi yang terintegrasi dalam pengembangan SuperApps Kemenkum.

Dalam pertemuan dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dibahas percepatan penyelesaian sejumlah permohonan merek dari wilayah NTB serta strategi pengembangan Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kanwil NTB juga didorong untuk aktif menginisiasi pendaftaran Indikasi Geografis baru atas produk unggulan daerah yang memiliki karakteristik dan reputasi geografis kuat, serta melakukan inventarisasi potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Sementara itu, dalam koordinasi dengan Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, dibahas klarifikasi permohonan DTLST asal NTB yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Direktorat menekankan pentingnya peningkatan kualitas dokumen permohonan sejak tahap awal, khususnya dalam penyusunan deskripsi invensi dan kesiapan komersialisasi. Kanwil NTB pun didorong memperkuat sinergi dengan BRIDA, perguruan tinggi, dan dinas teknis guna memetakan serta mendorong potensi invensi daerah.

Pada hari kedua, koordinasi difokuskan pada aspek penegakan hukum KI bersama Direktorat Penegakan Hukum DJKI. Kanwil NTB menyampaikan perkembangan dua perkara pelanggaran KI terkait royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang sebelumnya tertunda. DJKI menegaskan bahwa penyelesaian perkara dapat dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, dengan mekanisme mediasi sebagai tahapan wajib. Mengingat NTB belum memiliki Mediator, Kanwil akan bersurat untuk difasilitasi Mediator dari pusat serta mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam pelatihan Mediator.

Selain itu, program penegakan hukum KI tahun ini akan difokuskan pada peningkatan kepatuhan pembayaran royalti. Kanwil NTB akan melakukan pemetaan awal pengguna lagu dan/atau musik di wilayah serta menggencarkan sosialisasi kewajiban pembayaran royalti melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan layanan KI di NTB semakin adaptif, akuntabel, dan berbasis data.

“Penguatan sinergi dengan DJKI menjadi kunci dalam menghadirkan layanan Kekayaan Intelektual yang lebih responsif dan berkualitas di daerah.” ujarnya.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum NTB menindaklanjuti dengan rekapitulasi data KI terdaftar, penguatan pendampingan permohonan Paten dan DTLST, inventarisasi potensi IG dan KIK, serta percepatan penyelesaian perkara pelanggaran KI. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual yang kolaboratif dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram – Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 H/2026 M, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut serta dalam kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai yang digelar terpusat di Graha Pengayoman dan diikuti secara virtual oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum, Kamis (12/2).

Mengangkat tema “Harmoni Ramadhan Menyatukan Langkah, Menguatkan Iman, Menyempurnakan Pengabdian”, kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual menjelang datangnya bulan penuh berkah. Seluruh jajaran mengikuti rangkaian acara dengan penuh khidmat dari tempat masing-masing.

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang menghadirkan suasana religius dan menenangkan. Selanjutnya, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan sambutan dan arahan kepada seluruh pegawai. Dalam pesannya, Menteri Hukum mengingatkan bahwa Ramadan hendaknya dimaknai sebagai momentum refleksi dan perbaikan diri, baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara.

“Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki kinerja, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Menteri Hukum.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan tausiyah oleh Ust. Otman Sihab, Lc., yang mengajak seluruh pegawai untuk menyucikan hati, memperkuat keimanan, dan meningkatkan kualitas pengabdian. Tausiyah tersebut menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Ramadan harus tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam memberikan pelayanan publik.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa kegiatan munggahan ini bukan sekadar tradisi menyambut Ramadan, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas dan komitmen bersama. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan hukum di wilayah NTB.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan semangat Ramadan yang penuh keberkahan.

Yogyakarta - Perkuat pemahaman dan memastikan arah pembaruan hukum pidana dapat diimplementasikan secara selaras di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, mengikuti rangkaian hari ketiga Lokakarya KUHP dan KUHAP pada Kamis (12/02). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan perspektif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan jajaran pelaksana di wilayah.

Hari ketiga lokakarya dibagi dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama, peserta mengikuti diskusi sekaligus finalisasi silabus mata kuliah. Diskusi mengenai silabus Hukum Pidana dipandu oleh Edita Elda sementara pembahasan silabus Hukum Acara Pidana dipandu oleh Febby Mutiara Nelson. Forum ini menghadirkan pertukaran gagasan yang konstruktif guna memperkaya substansi materi pembelajaran yang sejalan dengan semangat pembaruan KUHP dan KUHAP.

Sesi kedua dilanjutkan dengan pelaksanaan post test sebagai bagian dari evaluasi terhadap pemahaman peserta selama mengikuti lokakarya.

Memasuki agenda penutup, kegiatan kemudian dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan BPSDM Hukum sebagai langkah penguatan sinergi antara pemerintah dan akademisi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyampaian materi mengenai arah pembaharuan KUHP, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, serta KUHAP oleh Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, yang sekaligus memberikan closing statement. Dalam arahannya, Wamenkum menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran untuk menerjemahkan pembaruan regulasi ke dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

"Menyusun KUHP dalam Multietnis, Multireligi, Multiculture, itu memang tidak mudah. Setiap pasal pasti ada perdebatan. Tetapi inilah hebatnya dunia akademis memberi contoh dunia demokratis, Ketika itu sudah ditetapkan, maka semua ikut dengan keputusan tersebut, dan disinilah kita harus menjelaskan kepada public sebagai suatu kesepakatan Bersama" ujarnya.

Lebih lanjut, Wamenkum menjelaskan KUHP dan KUHAP yang baru bukan sekadar perubahan teks hukum tetapi merupakan perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang kini berorientasi pada prinsip keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Keikutsertaan Kakanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen jajaran wilayah dalam mendukung implementasi pembaruan hukum pidana secara optimal.