Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri kegiatan Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan pada Kamis (12/3). Kegiatan yang dipusatkan di Jakarta tersebut diikuti oleh jajaran kantor wilayah dan unit kerja di seluruh Indonesia secara virtual.

Program mudik bersama ini merupakan wujud kepedulian Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, serta Kementerian Hak Asasi Manusia terhadap kesejahteraan pegawai beserta keluarganya. Melalui program ini, kementerian berupaya memfasilitasi perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terorganisir sekaligus menekan penggunaan kendaraan roda dua di jalur mudik demi keselamatan para pemudik.

Kepala Biro Umum Kementerian Hukum, Risman Somantri, dalam laporannya menyampaikan bahwa antusiasme peserta mudik bersama tahun 2026 sangat tinggi. Tercatat sebanyak 912 orang pemudik diberangkatkan menggunakan 22 armada bus yang telah memenuhi standar kelayakan jalan. Para peserta juga mendapatkan fasilitas berupa goodie bag yang berisi kaus mudik, nasi boks, takjil, serta vitamin dan obat-obatan untuk menunjang perjalanan selama mudik.

Rute perjalanan yang disiapkan dalam program ini meliputi Jakarta menuju Palembang, Lampung, Padang, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Risman juga berpesan kepada para pengemudi untuk senantiasa mengutamakan keselamatan serta mematuhi rambu lalu lintas selama perjalanan berlangsung.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para mitra yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan program mudik bersama ini. Ia juga berpesan kepada seluruh peserta untuk menjaga kesehatan selama perjalanan agar dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan kembali bekerja dengan kondisi yang baik.

“Terima kasih kepada para mitra yang turut berpartisipasi dalam kegiatan mudik bersama ini. Saya hanya berpesan agar menjaga kesehatan, insya Allah akan sampai di tempat tujuan dengan selamat dan kembali ke kementerian untuk bekerja dengan selamat pula. Dengan mengucapkan bismillah, saya melepas mudik bersama keluarga besar Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, dan Kementerian Hak Asasi Manusia,” ujar Wakil Menteri Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa program mudik bersama ini merupakan bentuk perhatian kementerian kepada pegawai dan keluarganya sekaligus upaya mendukung perjalanan mudik yang lebih aman dan tertib. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi para peserta dalam perjalanan menuju kampung halaman.

‎Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) berbagi takjil kepada para pengguna jalan di Jalan Majapahit, Kota Mataram, Kamis (12/3). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat di bulan suci Ramadan.
‎
‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama jajaran Kanwil Kemenkum NTB. Para pegawai turun langsung membagikan paket takjil kepada pengendara yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.
‎
‎Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan wujud kebersamaan serta kepedulian jajaran Kanwil Kemenkum NTB kepada masyarakat.
‎
‎“Kami ingin berbagi, dari sedikit rezeki yang kami miliki. Mudah-mudahan membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua, serta semoga kita senantiasa diberikan kesehatan,” ujar I Gusti Putu Milawati.
‎
‎Kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Kanwil Kemenkum NTB dengan masyarakat. Para pengguna jalan menyambut antusias kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Kanwil Kemenkum NTB.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Bima pada Kamis (12/3/2026) di Ruang Rapat Mandalika Kanwil Kemenkum NTB.

Rapat harmonisasi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, serta dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Bima, di antaranya Plt. Kepala Bagian Hukum, Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Pemerintahan, Kabid Penagihan, Pelayanan dan Pendapatan Daerah, Kasubid Pengelolaan Kas Daerah, serta tim analis kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan, dan staf Bagian Hukum Kota Bima.

Dalam pembukaan rapat, Edward menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Bima yang aktif mengikuti proses harmonisasi sebagai bagian dari tahapan penting pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Ia menegaskan bahwa forum harmonisasi bertujuan memastikan agar rancangan peraturan yang disusun memiliki keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memiliki kejelasan norma agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Adapun empat rancangan peraturan yang dibahas dalam kegiatan tersebut meliputi Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur bagi Pegawai ASN, Mekanisme Pengelolaan Deposito; dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada sesi pemaparan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan hasil kajian dan harmonisasi terhadap masing-masing rancangan. Raperwali tentang Transaksi Non Tunai dinilai penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Sementara itu, Raperwali tentang Pedoman Kerja Lembur ASN disusun untuk memberikan kepastian hukum terkait pembayaran uang lembur dan uang makan lembur, terutama setelah adanya catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun sebelumnya.

Pada rancangan mengenai Mekanisme Pengelolaan Deposito, diatur tata cara penempatan dana kas daerah yang belum digunakan pada instrumen deposito guna menjaga likuiditas sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui bunga deposito, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Raperwali tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN disusun untuk memberikan pedoman pemberian TPP yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta indikator kinerja ASN, seperti beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan prestasi kerja.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari tim perancang dan pihak pemrakarsa guna menyempurnakan substansi dan redaksional norma dalam rancangan peraturan tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan instrumen penting dalam menjamin kualitas produk hukum daerah.

“Harmonisasi merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memiliki kejelasan norma sehingga dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar kegiatan podcast dengan tema Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mencetak Paralegal pada Kamis (12/3) bertempat di Ruang Podcast Kanwil Kemenkum NTB.
‎
‎Kegiatan ini menghadirkan Direktur LBH APIK NTB, Nuryanti Dewi, sebagai narasumber dan dipandu oleh Regina Wiwin selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum NTB.
‎
‎Podcast tersebut merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum tidak langsung yang dilakukan Kanwil Kemenkum NTB untuk memberikan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat luas melalui pemanfaatan media sosial. Melalui format podcast, diharapkan pesan-pesan hukum dapat disampaikan secara lebih mudah, menarik, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.
‎
‎Pada kesempatan tersebut, Nuryanti Dewi menjelaskan bahwa LBH APIK NTB telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menyelenggarakan pelatihan bagi paralegal. Pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali paralegal dengan pengetahuan dasar hukum serta kemampuan melakukan pendampingan awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum di tingkat desa/kelurahan.
‎
‎Pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kementerian Hukum Republik Indonesia terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan. Dalam setiap Posbankum, minimal terdapat satu orang paralegal yang berperan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan hukum.
‎
‎Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa keberadaan paralegal di tingkat desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
‎
‎“Paralegal merupakan garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan awal, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya,” ujar Milawati.
‎
‎Melalui kegiatan podcast ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat serta mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam penguatan peran paralegal di tengah masyarakat.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar rapat harmonisasi terhadap dua rancangan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Kamis (12/3) di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses harmonisasi peraturan perundang-undangan guna memastikan kesesuaian rancangan kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Rapat harmonisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, dan dihadiri oleh jajaran perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, di antaranya Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, serta perwakilan Bapperida.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa tentang Pengelolaan Tenaga Pendukung Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026–2029 serta Rancangan Peraturan Daerah atas Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Milawati menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Melalui proses ini, setiap rancangan regulasi dapat ditelaah secara komprehensif agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di kemudian hari.

“Harmonisasi merupakan langkah penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara sistematis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya,” ujar Milawati.

Dalam pembahasan teknis yang disampaikan oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, beberapa catatan dan masukan diberikan terhadap rancangan regulasi yang dibahas, termasuk penyempurnaan rumusan pada bagian menimbang, kejelasan frasa dalam ketentuan pasal, serta beberapa penyesuaian redaksional agar norma yang diatur lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Sebagai penutup kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pemrakarsa, sebagai bentuk kesepakatan atas hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat harmonisasi.