Lombok Timur — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) terus memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat dengan menggencarkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan, Kamis (6/11). Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Timur, Selong, ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan hukum berbasis masyarakat.
‎
‎Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Hubaidi, dan dihadiri oleh para Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur, pejabat dari Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Bagian Hukum Setda Lombok Timur, dan jajaran Penyuluh Hukum Kemenkum NTB.
‎
‎Dalam sambutannya, Hubaidi menekankan pentingnya pemahaman hukum di masyarakat sebagai langkah preventif dalam mencegah konflik sosial dan sengketa hukum.

‎
‎“Posbakum di tingkat desa menjadi instrumen nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten. Sopian Maruf menjelaskan tentang peran paralegal dan Posbakum sebagai garda terdepan dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat, berlandaskan UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta regulasi turunannya.

‎
‎Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperluas akses keadilan hingga ke pelosok desa.
‎
‎"Kemenkum NTB terus berupaya memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum. Posbakum Desa menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” tegas Milawati.

‎Mataram — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Kamis (6/11/), di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB.
‎
‎Rapat ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat realisasi program nasional penguatan ekonomi desa berbasis koperasi yang inklusif dan berdaya saing. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Staf Khusus Kementerian Koperasi RI, Danrem 162/Wira Bhakti, Kejaksaan Tinggi NTB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Anna Ernita, Kepala Bidang Pelayanan AHU Puri Adriatik Chasanova, serta perwakilan dari pemerintah daerah, BPOM, dan OPD se-Provinsi NTB.
‎
‎Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB dalam arahannya menegaskan pentingnya percepatan inventarisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar dapat segera beroperasi efektif. Dari total 1.166 KDMP/KKMP di NTB, tercatat baru 301 koperasi yang memiliki gerai aktif, sementara sekitar 50 persen sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai.
‎
‎Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang mewakili Gubernur NTB menekankan bahwa pengembangan koperasi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi telah menyiapkan 50 model KDMP/KKMP yang masing-masing akan mendapatkan pendampingan dan dukungan pembiayaan dari Bank Himbara dan Bank NTB Syariah.
‎
‎Selain itu, Pemprov juga menyiapkan skema intervensi nyata melalui kerja sama dengan Universitas Mataram dan berbagai lembaga terkait. Pelatihan dan pendampingan teknis koperasi akan dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM NTB sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
‎
‎Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung percepatan pembentukan dan penguatan koperasi melalui aspek legalitas dan layanan hukum yang cepat serta akurat.
‎
‎“Kemenkum NTB siap berkolaborasi untuk memastikan setiap Koperasi Desa Merah Putih memiliki legalitas yang sah dan tertib administrasi,” ujar I Gusti Putu Milawati.

Mataram - Kementerian Hukum meresmikan sebanyak 1.571 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan membuka Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah secara daring, Kamis (6/11). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan Posbankum bukan hanya sebatas formalitas kelembagaan, melainkan bagian dari cita-cita besar dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Posbankum ini tidak hanya sekadar wadah, melainkan simbol dari perwujudan keadilan yang sejati bagi masyarakat. Filosofi masyarakat Kalimantan Tengah yang dikenal dengan nilai ‘Adil Ka Talino’ mencerminkan makna keadilan, tidak hanya antar sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan akan berperan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan hukum masyarakat, melalui mediasi dan pemberian informasi hukum secara langsung. “Dengan adanya Posbankum dan peran paralegal serta juru damai desa, penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan efektif tanpa harus sampai ke pengadilan. Ini akan meringankan beban aparat penegak hukum dan memperkuat harmoni sosial,” tutur Supratman.

Lebih lanjut, Menteri Hukum menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 70.069 Posbankum dari 83.953 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia berharap kerja sama antara Kepala Desa, Babinkamtibmas, dan Babinsa dapat terus ditingkatkan agar konflik di masyarakat dapat diselesaikan secara damai di tingkat desa.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyatakan bahwa progres pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi NTB terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 946 Posbankum telah terbentuk dari total 1.166 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah NTB. Upaya tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat di seluruh daerah, sekaligus mendukung target pembentukan Posbankum hingga mencapai 100 persen.

Kegiatan peresmian ini menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Hukum dalam memperkuat peran hukum di masyarakat melalui pendekatan berbasis desa. Melalui Posbankum dan pelatihan paralegal, diharapkan keadilan tidak lagi menjadi konsep abstrak, tetapi hadir nyata dan mudah dijangkau oleh seluruh warga negara.

Mataram – Dalam upaya mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) mengikuti Rapat Analisa dan Penelaahan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM dengan fokus pada Peraturan Walikota Bima Nomor 71 Tahun 2019 tentang Jumat Khusuk, Kamis (11/6). Kegiatan ini berlangsung di Gedung C Ruang Rapat Kementerian Hukum NTB dan diikuti oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Kemenkum NTT, Pemerintah Kota Bima, serta akademisi Universitas Mataram.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur, Oce Yuliana Naomi Boymau, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta. Ia menegaskan bahwa analisa dan penelaahan produk hukum daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang HAM, terutama dalam penyusunan instrumen dan penguatan kapasitas HAM di daerah. “Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap produk hukum daerah dapat memastikan keseimbangan antara nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Sebagai narasumber, Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima, Firdaus, S.H., menjelaskan bahwa Perwali Nomor 71 Tahun 2019 tentang Jumat Khusuk merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota Bima untuk memperkuat nilai-nilai religius dan menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan ibadah Shalat Jumat. “Tujuannya untuk meningkatkan kekhusyukan ibadah, menertibkan aktivitas publik, serta membangun karakter religius masyarakat. Sejak diberlakukan, tingkat kepatuhan masyarakat meningkat dan ketertiban umum lebih terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H., akademisi Universitas Mataram, memberikan pandangan dari perspektif HAM. Ia menilai bahwa beberapa aspek dalam Perwali tersebut masih memerlukan penyesuaian, khususnya dalam konsideran hukum dan penerapan sanksi sosial. “Beberapa pasal perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran HAM dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga. Kami merekomendasikan agar Perwali ini ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah,” jelasnya.

Dari sisi penyusunan regulasi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB menyoroti pentingnya pemenuhan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Menurutnya, penggunaan frasa “wajib” bagi seluruh masyarakat untuk menghentikan aktivitas berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat dengan keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pengaturan tersebut disesuaikan menjadi Surat Edaran atau dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas saat Pelaksanaan Shalat Jumat.

Selain itu, Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTB menambahkan hasil evaluasi dari sisi legal drafting bahwa terdapat beberapa konsideran hukum yang belum sesuai dengan kaidah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ia juga menilai masih terdapat pasal-pasal yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis.

Sebagai tindak lanjut, hasil rapat menyimpulkan bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 71 Tahun 2019 tentang Jumat Khusuk direkomendasikan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah dengan sejumlah perubahan dan perbaikan substansi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan menjamin kesetaraan bagi seluruh warga masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembentukan produk hukum daerah yang tidak hanya efektif dan kontekstual, “Tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan non-diskriminasi,’ ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Lombok Timur – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menyerahkan sertifikat Peacemaker Training kepada empat Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur, yakni Kepala Desa Jerukmanis, Aik Dewa, Pringgasela, dan Suradadi.

Penyerahan tersebut dirangkaikan dalam kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum terkait Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa/Kelurahan di NTB dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada Kamis (06/11).

Penghargaan tersebut diberikan atas partisipasi Kepala Desa dalam Peacemaker Training. Dengan penghargaan ini, mereka berhak menyandang gelar non akademik “NL.P” atau Non Litigation Peacemaker, yang akan dicantumkan di belakang namanya.

Peacemaker Training sendiri telah digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebanyak 2 (dua) kali dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Mahkamah Agung, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan BPHN sendiri.

Peserta yang merupakan Kepala Desa dan Lurah diberikan materi mencakup akses keadilan melalui mahkamah desa atau kelurahan, pembentukan dan pemberdayaan posbankum, serta peran kepala desa dan lurah dalam mendukung program prioritas pemerintah untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum