Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, melantik dan mengambil sumpah lima pejabat nonmanajerial Analis Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (31/3).
‎
‎Adapun lima pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari dua orang melalui perpindahan jabatan dari Penyuluh Hukum Ahli Muda menjadi Analis Hukum Ahli Muda, serta 3 (tiga) orang dari jabatan pelaksana yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama.
‎
‎Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, serta jajaran ASN Kanwil Kemenkum NTB.

‎
‎Dalam sambutannya, Milawati menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik sekaligus menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia berharap para Analis Hukum mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Selamat atas pelantikan hari ini, semoga Tuhan selalu memberkati dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa peran Analis Hukum bukanlah tugas yang sederhana. Dibutuhkan ketelitian, pemahaman mendalam, serta komitmen tinggi agar setiap analisis yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. “Tugas sebagai analis hukum bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pelajari dengan baik tugas dan fungsi tersebut agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

‎
‎Analis Hukum sendiri memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum mencakup analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, hingga analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
‎
‎Dengan peran tersebut, kehadiran Analis Hukum diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan tepat sasaran.

Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, melantik dan mengambil sumpah jabatan dua Notaris wilayah kerja Sumbawa dan Dompu, serta satu Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) wilayah kerja NTB, Selasa (31/3), bertempat di Aula Kanwil Kemenkum NTB.
‎
‎Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam memperkuat kualitas layanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
‎
‎Dalam sambutannya, Milawati menegaskan agar para notaris yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh profesionalisme. “Jalankan tugas dan fungsi dengan profesional. Cermati dan pahami dengan baik kewenangan serta tanggung jawab sebagai notaris, sehingga setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” tegasnya.
‎

‎Lebih lanjut, kepada PAW Anggota MPDN, Milawati menekankan pentingnya peran pengawasan dan pendampingan terhadap notaris di wilayah kerja NTB. Menurutnya, pengawasan yang optimal akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan hukum. “Jalankan kewajiban pengawasan dan pendampingan kepada notaris tanpa sungkan. Pastikan seluruh notaris bekerja sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
‎
‎Mengakhiri sambutannya, Milawati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik, seraya berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Selamat atas pelantikan hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tutupnya.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar secara daring, Senin (30/3). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB dan jajaran Penyuluh Hukum dari ruang kerja masing-masing.

Peresmian Posbankum tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta staf ahli Menteri. Kegiatan diawali dengan laporan dari Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar, Alpius Sarumaha, yang menyampaikan kesiapan serta komitmen daerah dalam menghadirkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Sebanyak 1.265 Posbankum resmi diluncurkan sebagai upaya memperluas akses layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati di Provinsi Sumatera Barat, dengan sejumlah perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan diharapkan menjadi ruang konsultasi hukum bagi masyarakat sekaligus sarana penyelesaian permasalahan secara non-litigasi. Hal ini dinilai penting untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak warga negara atas akses keadilan. “Hadirnya Posbankum merupakan wujud komitmen nyata negara dalam melindungi hak warga negara, memberikan rasa keadilan, serta mendekatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Menteri Hukum dalam sambutannya.

Melalui peresmian ini, diharapkan Posbankum Desa/Kelurahan dapat menjadi pusat layanan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya secara tepat dan bermartabat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus mendukung penguatan layanan bantuan hukum di wilayah NTB.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat mengikuti rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta pelaksana pada Bidang Administrasi Hukum Umum.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita dan jajaran terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan kunjungan kerja DPR RI ke sejumlah wilayah yang direncanakan berlangsung pada 16 hingga 18 April 2026 guna menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di daerah.

Dalam pemaparannya, Ditjen AHU menjelaskan bahwa RUU HPI merupakan inisiasi Kementerian Hukum yang telah dimulai sejak tahun 1980 dan kembali dilanjutkan pada tahun 2019 hingga saat ini masuk dalam tahap pembahasan bersama DPR RI. Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan dapat diperoleh masukan yang komprehensif dari daerah untuk memperkaya substansi pengaturan hukum perdata internasional di Indonesia.

Sejumlah kantor wilayah turut menyampaikan pandangan dan masukan dalam rapat tersebut, terutama terkait kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi kejelasan lokasi kegiatan, kesiapan narasumber, dukungan anggaran, hingga koordinasi dengan pihak ketiga. Selain itu, pentingnya penyampaian materi kegiatan secara lebih awal juga menjadi sorotan agar para stakeholder dapat mempersiapkan diri secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Milawati menyampaikan perlunya optimalisasi pelibatan stakeholder daerah, termasuk membuka ruang partisipasi dari sektor Penanaman Modal Asing (PMA) yang memiliki potensi besar di wilayah. “Kami mengusulkan agar pelibatan stakeholder dapat diperluas, termasuk dari sektor PMA, sehingga masukan yang diperoleh lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi di daerah,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kejelasan jadwal, jumlah peserta, serta kemungkinan pelaksanaan kegiatan tambahan di kantor wilayah maupun perguruan tinggi sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh kantor wilayah dapat mempersiapkan diri secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kunjungan kerja DPR RI. Sinergi antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam memastikan kelancaran kegiatan sekaligus mengoptimalkan kontribusi daerah dalam proses pembahasan RUU HPI ke depan.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Sumbawa secara virtual, Selasa (17/03).

Rapat membahas Raperbup tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2023 terkait penerimaan daerah dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, serta Raperbup tentang Dukungan Implementasi Program Strategis Nasional.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, yang menekankan pentingnya harmonisasi guna menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif.

Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah catatan, di antaranya penyederhanaan dasar hukum, penghapusan ketentuan yang tidak relevan, serta perbaikan redaksional pada beberapa pasal.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Hariwibowo, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan dan berharap Raperbup tersebut dapat mendukung program pembangunan daerah.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan hasil harmonisasi antara pemrakarsa dan Kanwil Kemenkum NTB sebagai tindak lanjut penyempurnaan regulasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan mampu mendukung pelaksanaan program strategis nasional di daerah,” tegasnya.