Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Uji Coba Aplikasi kepada Tim Sekretariat Wilayah (TSW) yang dilaksanakan pada Kamis (12/2) di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati, Ketua Tim Sekretariat Nasional IRH Imam Choirul, serta Tim Kerja IRH Kanwil Kemenkum NTB.

Dalam sambutannya, Rahendro Jati menekankan pentingnya sinergi antara Tim Sekretariat Nasional (TSN), Tim Sekretariat Wilayah (TSW), dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan IRH. Ia juga mendorong percepatan pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim IRH pada masing-masing Pemda agar seluruh dokumen pendukung dapat segera disampaikan kepada TSW sesuai target pada bulan Februari ini.

Ketua Tim Sekretariat Nasional IRH, Imam Choirul, memaparkan bahwa seluruh progres pelaksanaan IRH kini dapat dipantau secara real time melalui aplikasi IRH. Melalui sistem tersebut, TSW dapat memonitor capaian pengunggahan dan verifikasi dokumen, sekaligus melihat perkembangan nilai IRH dari tahun ke tahun sebagai instrumen evaluasi dalam mendorong peningkatan kualitas reformasi hukum di daerah.

Pada sesi teknis, anggota TSW, Riza, memberikan demonstrasi penggunaan aplikasi IRH, mulai dari tata cara pengecekan dokumen yang diunggah, proses verifikasi, hingga simulasi pengunggahan dokumen menggunakan dummy file berkapasitas maksimal. Uji coba ini bertujuan memastikan kesiapan teknis TSW dalam mengawal proses penilaian IRH secara akuntabel dan terukur.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk mendukung penuh pelaksanaan IRH di wilayah NTB. “Indeks Reformasi Hukum bukan sekadar instrumen penilaian, tetapi menjadi tolok ukur kualitas tata kelola regulasi dan kepastian hukum di daerah. Kami siap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar pembentukan SK Tim IRH dan pengisian data pada aplikasi dapat berjalan tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB akan segera melakukan uji akses aplikasi IRH secara mandiri serta menindaklanjuti pembentukan dan penyampaian SK Tim IRH pada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah NTB. Sosialisasi dan uji coba aplikasi berlangsung tertib, lancar, dan efektif, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi reformasi hukum di daerah.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual bersama INKES YARSI Mataram, Kamis (12/2), bertempat di Ruang Rapat Inkes Yarsi Mataram. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta Analis KI Kanwil Kemenkum NTB, serta Wakil Rektor I, Ketua LPPM, dan jajaran dosen INKES YARSI Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Puan Rusmayadi, menyampaikan bahwa koordinasi dilakukan untuk mendorong pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Ia mengungkapkan, “Hingga saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat baru terdapat enam Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi yang terdata pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong seluruh perguruan tinggi di NTB untuk membentuk Sentra Kekayaan Intelektual.” Puan juga menegaskan pentingnya penyusunan serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil Kemenkum NTB dan INKES YARSI Mataram sebagai dasar sinergi dan pendampingan di bidang Kekayaan Intelektual.

Wakil Rektor I INKES YARSI Mataram, Raden Ahmad Dedy Mardani, menyambut baik koordinasi tersebut dan mengapresiasi dukungan Kanwil Kemenkum NTB. Ia menyampaikan bahwa keberadaan Sentra Kekayaan Intelektual sangat penting bagi institusi pendidikan dalam menghasilkan luaran yang berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Lebih lanjut, LPPM INKES YARSI Mataram akan segera membentuk Sentra KI dan telah memperoleh persetujuan Rektor terkait penunjukan sumber daya manusia pengelola, sekaligus membutuhkan pendampingan lanjutan dalam proses pembentukan dan pengelolaannya.

Ketua LPPM INKES YARSI Mataram, Agus Supinganto, menambahkan bahwa rencana pembentukan Sentra KI telah disiapkan, termasuk penyusunan regulasi internal yang mendorong mahasiswa mendaftarkan karya sebagai Hak Cipta. Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi terkait paten karena masih terdapat kebingungan dalam menentukan jenis inovasi yang dapat didaftarkan, padahal kepemilikan paten turut mendukung pemenuhan persyaratan dosen menuju Guru Besar. Oleh karena itu, INKES YARSI Mataram berencana menggandeng Kanwil Kemenkum NTB untuk melaksanakan sosialisasi paten bagi dosen dan mahasiswa dalam waktu dekat.

Melalui koordinasi ini, INKES YARSI Mataram berkomitmen segera membentuk Sentra Kekayaan Intelektual, sementara Kanwil Kemenkum NTB akan memberikan pendampingan teknis kepada petugas Sentra KI yang telah ditetapkan serta mengagendakan kegiatan sosialisasi paten. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi serta mendorong peningkatan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam memperluas pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan ekosistem inovasi dan peningkatan kesadaran perlindungan hukum terhadap karya intelektual di Nusa Tenggara Barat.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri kegiatan munggahan yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTB, Kamis (12/2). Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Ditjenpas NTB tersebut dihadiri oleh Kakanwil Ditjenpas NTB AA Gde Krisna beserta jajaran, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum NTB M. Amin Imran, serta perwakilan dari Kanwil Ditjen Imigrasi NTB dan Kanwil HAM NTT wilayah kerja NTB. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa dalam momentum kebersamaan menjelang Ramadan tersebut.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas NTB AA Gde Krisna menyampaikan bahwa munggahan bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antarpegawai.

“Munggahan ini menjadi perekat kebersamaan kita, baik dari Kanwil Kemenkum NTB, Ditjenpas, Ditjen Imigrasi, maupun HAM. Momentum ini juga menjadi saat yang tepat untuk saling memaafkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan,” ujarnya. Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisahKakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wujud harmonisasi dan soliditas. “Momentum munggahan ini hendaknya kita maknai sebagai penguat kebersamaan dan komitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Kakanwil.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Penyelenggaraan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (11/02) di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dari Ruang 422 Gedung IV Fakultas Hukum UGM, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta jajaran pegawai yang mengikuti secara langsung di Aula Kanwil.

Secara nasional, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PANRB, Wakil Menteri PANRB, Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Deputi Reformasi Birokrasi, serta jajaran pejabat Kementerian PANRB dan para penerima penghargaan SAKIP dan Zona Integritas (ZI). Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2025.

Dalam laporannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP dan pembangunan ZI dilaksanakan setiap tahun berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM yang telah diperbarui melalui PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024.

Dalam keynote speech, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pondasi utama untuk memastikan setiap program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, hingga output dan outcome yang terukur.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Hukum memperoleh apresiasi dengan tujuh unit kerja meraih predikat Zona Integritas Menuju WBBM termasuk Kanwil Kementerian Hukum NTB. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam testimoninya menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan SAKIP dan pembangunan ZI.

"Keberhasilan ini merupakan keberhasilan dari rekan-rekan di Kementerian Hukum. Ini merupakan motivasi bagi kami di Kementerian Hukum untuk terus melakukan reformasi birokrasi." ujarnya.

Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan integritas kinerja.

“Kegiatan SAKIP dan ZI Award ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTB untuk memastikan setiap program dan anggaran yang kita kelola benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen memperkuat implementasi SAKIP, membangun Zona Integritas secara konsisten, serta mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan hukum,” tuturnya.

Kegiatan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 berlangsung lancar, baik secara langsung maupun daring, serta ditutup dengan pemberian penghargaan kepada unit kerja dan pemerintah daerah yang meraih predikat WBK/WBBM maupun peningkatan nilai SAKIP. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Pembukaan Penilaian Kompetensi Teknis bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya Kementerian Hukum yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/02). Pejabat administrator yang berpartisipasi meliputi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dan Kepala Bidang Pelayanan AHU, sementara untuk Pejabat Fungsional Ahli Madya hadir penyuluh hukum.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Sunu mengatakan bahwa pelatihan dan uji kompetensi hendaknya dipandang sebagai sarana evaluasi yang objektif untuk mengukur kemampuan masing-masing pejabat, sehingga dapat teridentifikasi secara jelas aspek yang menjadi keunggulan maupun area yang masih perlu ditingkatkan.

“Penguatan kompetensi teknis merupakan bagian integral dari manajemen talenta dan pembinaan karier aparatur di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui mekanisme penilaian yang terstruktur, diharapkan tercipta aparatur yang profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan dinamika tugas dan fungsi organisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa penilaian kompetensi teknis merupakan momentum penting bagi seluruh pejabat untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kinerja organisasi.

“Penilaian kompetensi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi refleksi sejauh mana kita mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Dengan SDM yang unggul, kita optimistis kinerja Kanwil Kemenkum NTB akan semakin berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.