Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Apel Pagi Bersama di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual yang di aula Kanwil Kemenkum NTB, Senin (5/1). Apel pagi ini menjadi momentum awal tahun untuk memperkuat semangat, kebersamaan, dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam menghadapi tantangan tahun 2026.

Apel dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, selaku pembina apel. Dalam amanatnya, Sekjen Kemenkum menekankan pentingnya semangat baru di tahun 2026 dengan merefleksikan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa apa yang diperoleh hari ini merupakan hasil dari upaya kemarin, dan apa yang akan didapatkan di masa depan ditentukan oleh apa yang dikerjakan hari ini.

Nico Afinta mengapresiasi seluruh proses kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Menurutnya, berbagai program dan kegiatan yang telah berjalan dengan sangat baik tersebut harus ditindaklanjuti dan ditingkatkan kualitasnya di tahun 2026. Ia menegaskan bahwa Kementerian Hukum merupakan wajah pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian Asta Cita Presiden di bidang hukum, yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh insan Kemenkum.

Lebih lanjut, Nico Afinta menyoroti pentingnya sosialisasi terhadap KUHP dan KUHAP baru yang masih membutuhkan pemahaman yang utuh di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat misinformasi yang beredar di media sosial.

“Kemenkum merupakan wajah pemerintah dalam melaksanakan Asta Cita Presiden di bidang hukum, sehingga komunikasi menjadi kunci penting agar seluruh program, termasuk sosialisasi KUHP dan KUHAP baru, dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat di tengah masih adanya misinformasi,” ujar Nico Afinta.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemenkum juga menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan soliditas yang telah terbangun di lingkungan Kementerian Hukum. Ia menyebutkan bahwa banyak prestasi yang telah dicapai dan berbagai program telah berhasil dilaksanakan berkat kerja sama dan komitmen bersama.

Melalui apel pagi bersama ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum semakin solid, adaptif, dan komunikatif dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar Pengarahan Awal Tahun 2026 bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Senin (5/1), bertempat di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan semangat kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2026.

Pengarahan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati. Dalam arahannya, Kakanwil mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan tahun 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, kedisiplinan, dan kerja sama tim, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.

“Tahun 2026 kita harapkan menjadi tahun yang penuh semangat, kreativitas, dan kolaborasi. Dengan kebersamaan dan komitmen seluruh pegawai, saya yakin target kinerja dapat kita capai secara optimal,” ujar Mila.

Kakanwil juga menekankan pentingnya perencanaan kerja yang baik sejak awal tahun, penataan administrasi dan kinerja pegawai, serta kesiapan seluruh jajaran dalam mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, ia mengingatkan agar setiap unit kerja mampu membangun koordinasi yang efektif, baik secara internal maupun dengan para pemangku kepentingan.

Kegiatan pengarahan ini turut diisi dengan arahan umum dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga. Keduanya menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan sepanjang tahun sebelumnya serta mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja di tahun 2026.

Melalui Pengarahan Awal Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum NTB memiliki pemahaman yang selaras terhadap arah kebijakan dan prioritas kerja organisasi, serta semakin solid dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Baca juga: Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun 2025, Kanwil Kemenkum NTB Tegaskan Komitmen Peningkatan Layanan Hukum

‎
‎Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri acara Kenal Pamit Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB yang digelar di Hotel Prime Park, Kamis (1/1). Pergantian jabatan Kapolda NTB ini sesuai dengan Surat Telegram Nomor : ST/2781/XII/KEP./2025 tertanggal 15 Desember 2025.
‎
‎Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.
‎
‎Dalam sambutannya, Hadi Gunawan yang telah memasuki masa purna bakti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Polda NTB karena telah bekerja keras dan maksimal. 
‎
‎Hadi Gunawan berharap NTB semakin maju dan berkembang dibawah kepemimpinan Kapolda NTB Edy Murbowo.
‎
‎"Selamat datang dan selamat bertugas Bapak Edy Murbowo sebagai Kapolda NTB. Saya yakin dengan pengetahuan dan kemampuan Bapak, Polda NTB bisa maju, " ujar Hadi Gunawan.

‎Sementara itu, Edy Murbowo menyampaikan harapannya untuk dapat didukung dalam menjalankan tugas agar NTB tetap aman dan kondusif. "Saya meminta saran dan pemikiran agar dpaat mengemban amanah sebagai Kapolda NTB lebih baik lagi," ucapnya.
‎
‎Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang juga turut hadir menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat menikmati masa purna bakti kepada Hadi Gunawan. Sementara untuk Kapolda NTB Edy Murbowo, Lalu Muhamad Iqbal mengucapkan selamat datang dan berharap dapat segera menyesuaikan.
‎
‎"Kami bahagia menerima Pak Edy, mudah mudahan Bapak betah di NTB. Saya yakin beliau cepat menyesuaikan dan yakin tidak menemui kesulitan," ungkap Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB.
‎
‎Acara ini turut dihadiri Wali Kota dan Bupati, Forkopimda, DPRD, dan perwakilan instansi vertikal di NTB.
‎
‎Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam acara tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus komitmen untuk terus menjaga kerja sama lintas sektor, khususnya dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, dan perlindungan hak masyarakat.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut hadir dalam acara Launching Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM NTB) yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal di Gomong, Mataram, Selasa (30/12).
‎
‎Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

‎
‎Launching PLUT KUMKM NTB ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur, disaksikan jajaran Forkopimda, perwakilan instansi terkait, serta para pemangku kepentingan sektor UMKM.
‎
‎Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ahmad Masyhuri dalam laporannya mengatakan gedung ini di bangun tujuannya adalah untuk transformasi UKM, mulai dari pendampingan pelaku UKM, kemudian membantu mengakses perizinan sampai nanti bisa punya akses modal dan yang paling penting di pemasarannya.

‎
‎Sementara itu, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan harapannya agar fasilitas PLUT KUKM ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal, terutama oleh ibu-ibu dan anak muda.
‎
‎"Melalui PLUT ini, diharapkan dapat meningkatkan 5 hal ini, yaitu meningkat kualitas skil, produk/kemasan, branding, akses pasar dan akses pembiayaan," ujar Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB.
‎
‎Selanjutnya, Miq Iqbal mengucapkan selamat atas launching PLUT KUKM ini. "Jadikan ini pusat untuk pengembangan UKM dan koperasi, manfaatkan dengan semaksimal mungkin," tegasnya.
‎
‎Usai prosesi peresmian, rombongan melanjutkan kegiatan peninjauan fasilitas (facility tour) yang menampilkan berbagai ruang layanan pengembangan usaha, mulai dari galeri produk UMKM champion, ruang inkubasi bisnis dan digital, hingga area praktik produksi yang melibatkan pelaku usaha dan generasi muda. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat pembinaan terpadu bagi UMKM, baik dari sisi inovasi, peningkatan kualitas produk, akses pasar, maupun konsultasi usaha.

‎
‎Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam mendukung pelaku UMKM, khususnya terkait fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual agar produk lokal NTB memiliki daya saing lebih kuat di tingkat nasional maupun global.

Mataram — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Bima pada Rabu (24/12). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkum NTB ini dilaksanakan secara hybrid dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati.

Rapat harmonisasi ini membahas tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tahunan Tanah Eks Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bima tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Kabupaten Bima.

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima selaku pemrakarsa atas komitmen dan keseriusannya dalam mengikuti proses harmonisasi. Ia menegaskan bahwa harmonisasi bertujuan untuk memastikan rancangan regulasi daerah yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi mekanisme maupun substansi materi muatan, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif.

“Proses harmonisasi ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan rancangan regulasi agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta selaras dengan maksud dan tujuan pembentukannya,” ujar Milawati.

Selanjutnya, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memaparkan hasil harmonisasi terhadap kedua rancangan tersebut. Untuk Raperkada tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, tim perancang menekankan bahwa regulasi ini merupakan instrumen strategis sebagai pijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS di daerah. Tim juga menyoroti pentingnya penataan sistematika lampiran RAD agar selaras dengan batang tubuh rancangan peraturan.

Sementara itu, terhadap Raperkada tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tahunan Tanah Eks Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah, tim perancang memberikan beberapa catatan penting, antara lain terkait penerapan sistem lelang yang dinilai belum selaras dengan ketentuan Permendagri, klasifikasi tanah eks jaminan, serta penyesuaian dengan regulasi pengelolaan barang milik daerah yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima, Rufaidah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum NTB atas pendampingan yang diberikan. Ia berharap masukan dari tim perancang dapat menyempurnakan rancangan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Penjelasan lanjutan juga disampaikan oleh Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Bima, M. Isnaini Ramadhan, serta perancang peraturan perundang-undangan dari Bagian Hukum Kabupaten Bima, yang memaparkan latar belakang penerapan mekanisme sewa dan pembentukan panitia guna menjamin transparansi, legitimasi, dan netralitas dalam pengelolaan aset daerah.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan perbaikan terhadap draf dan lampiran Raperkada sesuai dengan catatan dan hasil pembahasan. Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dituangkan dalam surat pengembalian Raperkada untuk dilakukan penyempurnaan.

Dengan harmonisasi ini, diharapkan Raperkada Kabupaten Bima yang disusun dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.