Jakarta – Kekayaan Intelektual (KI) terbukti berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu saat memaparkan laporan IP Outlook 2025 dalam forum IPXpose Indonesia 2025 di SMESCO Jakarta, pada Rabu 13 Agustus 2025.

“KI berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegas Razilu dalam pembukaannya. Peningkatan investasi global terhadap aset tak berwujud seperti KI, merek, dan riset yang naik menjadi 13,6% pada 2024 membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadikan KI sebagai penggerak ekonomi nasional. Sebaliknya, investasi pada aset fisik turun menjadi 11%.

Pertumbuhan permohonan KI di Indonesia mencapai rata-rata 18,5% per tahun dalam satu dekade terakhir. "Hal ini didorong oleh digitalisasi layanan DJKI dan berbagai kebijakan strategis,” ujar Razilu. Menariknya, selama sembilan tahun terakhir, permohonan merek selalu dominan. Namun, pada 2024, hak cipta untuk pertama kalinya mengambil porsi terbesar mencapai lebih dari 50% dari total permohonan.

Tren serupa juga terjadi pada permohonan Indikasi Geografis. Dari hanya 20 permohonan pada 2015, naik menjadi 61 pada 2024, dengan 96% berasal dari dalam negeri. “Indonesia kini menempati peringkat kedua di ASEAN untuk perolehan indikasi geografis, naik dari posisi ketiga pada 2019,” jelas Razilu.

Sementara itu, permohonan paten dalam negeri meningkat, terutama di sektor kimia pangan dan farmasi, sejalan dengan pertumbuhan industri farmasi yang mencapai 9,61% pada 2020. Desain industri di sisi lain mencatat kenaikan dua kali lipat selama dekade terakhir, dengan dominasi permohonan dari dalam negeri mencapai 68,78%.

“Pada 2023, Indonesia bahkan mencatat pertumbuhan desain industri tertinggi di dunia, yakni 37,3%, dan menempati peringkat ke-20 global,” lanjut Razilu.

Meski tumbuh pesat, ekosistem KI masih menghadapi tantangan. Dalam lima tahun terakhir, DJKI menangani 265 kasus pelanggaran KI. Distribusi karya di era digital memicu pembajakan dan pemalsuan. Selain itu, muncul tantangan baru dari karya yang dihasilkan artificial intelligence (AI), yang belum diatur secara jelas dalam regulasi Indonesia.

“Kami sedang mengkaji revisi regulasi dan penguatan penegakan hukum di era AI,” ungkap Razilu.

Untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual nasional, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan pentingnya menyeimbangkan pencatatan KI dengan komersialisasinya. “Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekosistem KI melalui integrasi lintas sektor, insentif komersialisasi, serta pengukuran dampak ekonominya,” jelas Vivi.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis KI telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan menjadi bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Akselerasi pengembangan ekosistem KI ini bukan hanya menjadi tanggung jawab DJKI, tetapi memerlukan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait dari dalam maupun luar negeri.

Sebagai penutup sesi, DJKI meluncurkan buku “Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka”, yang berisi data statistik KI Indonesia tahun 2015–2024. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan maupun penelitian di bidang KI.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang hadir secara langsung memberikan dukungannya terhadap program pembiayaan bagi UMKM Berbasis Kekayaan Intelektual. Mila mengatakan program ini dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan ekonomi lokal serta menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang lebih aman dan berkembang.

Jakarta — Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara resmi meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM berbasis Kekayaan Intelektual (KI) yang ke depannya mengusung pemanfaatan sertifikat KI sebagai jaminan pembiayaan di sektor perbankan, dimulai dari sertifikat merek dan akan diperluas ke paten, desain industri, dan hak cipta.

“Ini adalah terobosan besar bagi pelaku UMKM. Sertifikat KI kini bisa menjadi instrumen pembiayaan. Mari kita catat hari ini sebagai tonggak awal pemanfaatan KI untuk mendukung sektor ekonomi kreatif nasional,” tegas Supratman saat membuka IPXpose Indonesia 2025 di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Ke depan diperlukan kerja bersama antar Kementerian, Lembaga, Perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penguatan regulasi dan koordinasi, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Menurut Supratman langkah ini penting karena kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional telah mencapai Rp1.500 triliun dan menyerap 26,5 juta tenaga kerja pada 2024. “Kemajuan signifikan ini juga tercermin dari peringkat Indonesia di Global Innovation Index (GII) yang melonjak dari 75 pada 2022 ke peringkat 54 pada 2024,” ujarnya.

“Kemajuan signifikan ini juga tercermin dari peringkat Indonesia di Global Innovation Index (GII) yang melonjak drastis. Dari peringkat 75 pada tahun 2022, Indonesia berhasil naik ke 61 pada tahun 2023, dan kini mencapai peringkat 54 pada tahun 2024,” kata Supratman.

Peningkatan indeks-indeks global ini menegaskan bahwa Indonesia kini diakui sebagai kekuatan inovasi yang sedang bangkit. Penguatan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga fondasi yang kokoh untuk terus mengoptimalkan potensi kekayaan intelektual sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah strategis ini juga mendapat dukungan dari World Intellectual Property Organization (WIPO) yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam menyusun Strategi Nasional KI dan penguatan program pembiayaan berbasis KI.

“Indonesia kini memiliki 14 unicorn dengan nama-nama besar seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Nilai merek dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia telah mencapai 53 miliar dolar AS,” ungkap Daren Tang, Direktur Jenderal WIPO. Ia juga menyebutkan bahwa nilai ekonomi kreatif Indonesia diperkirakan mencapai USD 90 miliar, setara dengan 7% dari PDB nasional.

Daren menambahkan bahwa WIPO juga telah mendampingi UMKM di Bali, meluncurkan platform edukasi CLIP untuk kreator lokal, serta memulai proyek pelindungan batik. WIPO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendukung kapasitas, pelatihan, dan akses pembiayaan pelaku ekonomi kreatif.

Peluncuran program pembiayaan berbasis KI ini menjadi bagian dari rangkaian IPXpose Indonesia 2025, sebuah agenda tahunan berskala nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Mengusung tema Elevating Indonesia’s IP to the World,” IPXpose menjadi platform kolaboratif untuk mempertemukan inovator, kreator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan menuju Indonesia Emas 2045. Selama empat hari (13–16 Agustus 2025), IPXpose menghadirkan berbagai kegiatan seperti IP Talks, Business Matching, Workshop, dan Pameran KI.
“IPXpose bukan sekadar ajang seremonial, melainkan panggung strategis untuk mengangkat kontribusi nyata kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Supratman.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum juga menyerahkan WIPO National Award kepada inovator dan kreator terbaik, serta Surat Pencatatan Ciptaan bagi Tari Kreasi karya warga binaan pemasyarakatan yang menunjukkan bahwa pelindungan KI bersifat inklusif dan merata.

Kementerian Hukum juga meluncurkan buku “Satu Dekade dalam Angka Kekayaan Intelektual” sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas capaian DJKI selama sepuluh tahun terakhir. Sebagai bagian dari inisiatif global, Indonesia juga memperkenalkan “Protokol Jakarta”, platform digital pengelolaan royalti internasional yang akan diusulkan dalam forum SCCR ke-47 di Jenewa. Indonesia turut menargetkan posisi sebagai negara dengan jumlah pendaftaran Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN pada akhir 2025.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala BRIN, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, dan pejabat dari Bappenas. Masyarakat, pelaku usaha, dan kreator diimbau untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka melalui DJKI sebagai bentuk investasi masa depan yang bernilai tinggi. Informasi lebih lanjut tersedia di ipxpose.dgip.go.id.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang hadir secara langsung memberikan dukungannya terhadap program pembiayaan bagi UMKM Berbasis Kekayaan Intelektual. Mila mengatakan program ini dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan ekonomi lokal serta menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang lebih aman dan berkembang.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri Workshop on Border Control and IPR Enforcement in the EU and Southeast Asia secara virtual yang digelar oleh IP Key SEA sebagai bagian dari rangkaian IP Expose Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan ini berlangsung pada 13-14 Agustus di Java Ballroom, Mercure Jakarta, Gatot Subroto.

Workshop ini mempertemukan perwakilan otoritas kekayaan intelektual, bea cukai, aparat penegak hukum, dan sektor swasta dari negara-negara ASEAN serta Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengawasan perbatasan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya untuk menanggulangi pemalsuan dan pembajakan.

Kegiatan dibuka oleh Mr. Stéphane Mechati, Chargé d’Affaires ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, yang menekankan pentingnya HKI sebagai pendorong daya saing global sekaligus mengingatkan bahwa pemalsuan dan pembajakan masih menjadi tantangan serius.

Sementara itu, Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi selaku Direktur Penegakan Hukum DJKI, mewakili Direktur Jenderal DJKI, Razilu, menegaskan bahwa penegakan hukum HKI membutuhkan sinergi lintas instansi serta pemanfaatan teknologi dan pertukaran informasi yang cepat dan akurat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, menyampaikan keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB dalam workshop ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas SDM dan memperkuat strategi pengawasan HKI di wilayah NTB.

“Hasil pembahasan dan materi dari forum ini akan kami tindaklanjuti di NTB untuk memperkuat pengawasan serta melindungi para pelaku usaha dan konsumen dari peredaran barang palsu,” ujarnya.

Workshop yang diselenggarakan selama dua hari ini merupakan bagian dari IP Expose yang berlangsung hingga 16 Agustus dan mengupas berbagai topik, termasuk tren pemalsuan, pembaruan kerangka hukum, prosedur operasional bea cukai, sistem manajemen risiko, dan diskusi meja bundar penegakan HKI di Asia Tenggara.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, turut mendukung perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual terutama di NTB yang memiliki banyak potensi. Ia berharap hal itu dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.

Lombok Timur – Tim Panitia Pengawas Daerah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kanwil Kemenkum NTB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tiga OBH di Lombok Timur, Rabu (13/08). Tiga OBH tersebut yaitu LBH Pilar Keadilan Selaparang, LBH Untuk Keadilan, dan PosBankumadin Lombok Timur.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke LBH Pilar Keadilan Selaparang. Tim melakukan pengecekan berkas faktual layanan bantuan hukum, pemeriksaan sarana dan prasarana OBH, serta mewawancarai langsung penerima bantuan hukum untuk pengisian data monitoring dan evaluasi pada aplikasi Sidbankum.

Selanjutnya, tim mengunjungi penerima bantuan hukum di Lapas Selong, yang disambut langsung oleh Kepala Lapas Selong bersama perwakilan petugas. Dalam kunjungan tersebut, tim memastikan bahwa layanan bantuan hukum diterima dengan baik oleh warga binaan serta menanyakan kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pemberian bantuan hukum.

Monitoring dan evaluasi dilanjutkan ke LBH Untuk Keadilan dan PosBankumadin Lombok Timur. Seperti di lokasi sebelumnya, tim melakukan verifikasi berkas faktual layanan, pengecekan fasilitas, dan wawancara penerima bantuan hukum untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai prosedur serta terinput dalam aplikasi Sidbankum.

Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati, dalam kesempatan berbeda mengatakan pengawasan ini merupakan komitmen dari Kanwil Kemenkum NTB dalam memastikan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat dengan mengoptimalkan akses hukum.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Mataram tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2025-2029. Rapat ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham NTB pada, Rabu (13/8).

Rapat pengharmonisasian ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga beserta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Plt. Kepala Bappeda Kota Mataram, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, dan perwakilan dari Dinas Bappeda Kota Mataram.

Edward James Sinaga, memimpin langsung rapat dan menekankan bahwa pengharmonisasian Raperda RPJMD Kota Mataram Tahun 2025-2029 merupakan suatu keharusan yang harus dibuat oleh daerah untuk memastikan arah pembangunan daerah Kota Mataram yang lebih teratur.

“Bukan hanya proses formalitas administratif, tetapi merupakan proses substantif yang penting untuk memastikan bahwa Raperda yang dihasilkan benar-benar memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan,” ujar Edward.

Edward juga menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Raperda, mulai dari konsiderans hingga struktur norma dan penyusunan teknisnya, harus mencerminkan semangat reformasi regulasi dan kepentingan masyarakat. “Tidak hanya sampai disini saja kerjasama yang dilakukan namun tetap dilaksanakan dalam Raperda lain dan Raperkada lainnya dengan tujuan mengikuti tahapan atau prosedur dalam pembentukan peraturan daerah,” tegasnya.

Plt. Kepala Bappeda Kota Mataram, M. Ramadhani, menyampaikan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum NTB dalam pembentukan Raperda ini sehingga dapat membentuk produk-produk hukum yang baik di Kota Mataram.

Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan penekanan substansial terhadap konsiderans Raperda, dasar hukum, dan ketentuan umum dalam beberapa pasal. Tim juga menemukan ketidakkonsistenan dalam penggunaan huruf kapital pada istilah teknis yang telah didefinisikan dan mengarahkan agar hal ini disesuaikan dengan kaidah kebahasaan dan tata penulisan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara hasil harmonisasi antara Pemrakarsa dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Dalam sejumlah kesempatan, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati mengatakan bahwa harmonisasi Raperda dan Raperkada bukan hanya sekadar formalitas dalam memenuhi perintah undang-undang, namun merupakan langkah strategis untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas. (Ilyas)