ntb.kemenkum.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, turut hadir dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XIV, Sabtu (18/1).

Kegiatan yang berlangsung di Universitas Qamarul Huda, Kabupaten Lombok Tengah ini turut menghadirkan Pj. Gubernur NTB, Hassanudin, dan diikuti oleh peserta dari 10 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten/kota se-NTB.

Dalam sambutannya, Hassanudin menyampaikan bahwa Konferwil ini merupakan momentum memperkokoh ulhluah islamiah dan memperkuat silaturahmi. "Konferwil Ruang konsolidasi dan evaluasi dalam menyikapi berbagai dinamika perkembangan yang ada serta menghasilkan hal-hal yang bermanfaat dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan keberadaban yang kokoh sesuai dengan nilai-nilai Islam," ujarnya.

Konferwil XIV PWNU NTB ini memiliki makna strategis bagi penguatan organisasi NU di NTB. Selain sebagai ajang pemilihan kepengurusan baru untuk periode mendatang, Konferwil juga akan menjadi tempat merumuskan program kerja yang relevan dengan tantangan zaman.

"Mari kita berikhtiar memenuhi seluruh khidmat yang menjadi tanggung jawab kita." ujar Ketua PBNU bidang OKK, Muhammad Faesal saat membuka secara resmi kegiatan Konferwil XIV NU.

Farida, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang hadir mewakili Kakanwil Hukum menyampaikan bahwa Konferwil ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi tetapi juga momentum untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan umat.

"Konferwil XIV diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan penting yang membawa NU semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat, dan Kementerian Hukum siap bersinergi dengan NU dalam program-program strategis yang menjadi tuksi Kemenkum" tambahnya. (Ryan)

ntb.kemenkum.go.id - Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia melalui Kanwil Kemenkum NTB, berperan penting dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum di wilayah.

Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, menyampaikan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, pada rapat Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah, Jumat (17/1), agar di bulan Januari ada pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

⁠Koordinator Perancang menyampaikan bahwa terdapat permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat. "Pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah bisa segera dilakukan agar target pengharmonisasian di bulan Januari bisa terpenuhi," ujar Edward (sapaan akrab Kepala Divisi P3H NTB). ⁠"Kelompok kerja bertanggung jawab masing-masing terhadap administrasi dalam pengharmonisasian." tambahnya.

Sebagai informasi, Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi dan teknik penyusunan peraturan agar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan yang lebih tinggi. (Ryan)

ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida dan jajaran terima audiensi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara pada Jumat (17/01) di Ruang Rapat Mandalika.

Adapun permasalahan yang didiskusikan oleh Laila selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Kanwil Kemenkum NTB yaitu terkait permasalahan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tata Tunaq Berkah. Dimana Pemda Kabupaten Lombok Utara mempermasalahkan terkait proses bisnis yang tidak berjalan maksimal sesuai harapan Pemda.

"Tujuan kami ingin berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum NTB untuk mengetahui langkah apa yang harus kami ambil terkait restrukturisasi dari PT. Tata Tunaq Berkah tersebut," tutur Laila.

Menanggapi hal tersebut, Farida menjelaskan langkah yang dapat diambil untuk melakukan restrukturisasi.

"Harus melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena dengan RUPS nantinya bisa disepakati anggota direksi yang baru," jelas Farida.

Dalam audiensi ini Farida juga turut menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum NTB di bidang Pelayanan yaitu Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI). Selain AHU dan KI, Kanwil Kementerian Hukum yang dipimpin oleh I Gusti Putu Milawati ini juga melayani konsultasi hukum untuk masyarakat.

ntb.kemenkum.go.id - Kakanwil Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, turut menghadiri acara peresmian gedung baru Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara BKN Mataram, Jumat (17/01).

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak termasuk PJ. Gubernur NTB, instansi vertikal beserta forkopimda Provinsi NTB.

Zudan Arif Fakrulloh, selaku Kepala BKN mengatakan dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru tersebut merupakan jejak kehidupan bahwa kita telah menorehkan karya untuk bangsa.

"Teknologi semakin berkembang, harapan masyarakat semakin meningkat. Mari kita lihat kedepan, kita pikirkan apa yang harus dilakukan kedepan. Kantor ini merupakan milik kita bersama, kita jaga bersama, sehingga dapat bermanfaat untuk sesama" tambahnya.

Mila (sapaan akrab Kakanwil Kemenkum NTB) menyambut baik keberhasilan pembangunan gedung baru UPT BKN Mataram ini. Ia menyatakan harapannya bahwa peresmian ini dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. (Ryan)

ntb.kemenkum.go.id - Tingkatkan produktivitas dalam berkinerja dan jaga kesehatan pegawai, Kanwil kemenkum NTB gelar senam pagi pada Jumat (17/01) di Lapangan Kantor Wilayah.

Diikuti oleh para pegawai Kanwil Kemenkum NTB, senam pagi ini dikomandoi oleh instruktur senam Anita. Senam pagi merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai. Selain menjaga kesehatan, momen senam pagi ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sosialisasi antar pegawai. (Erisa)