KABAR KANTOR WILAYAH ::.
Kanwil Kemenkum NTB Dampingi Setda Kota Bima Finalisasi IRH, Dorong Peningkatan Sistem Reformasi Hukum
Kanwil Kemenkum NTB Gelar Harmonisasi Raperkada Kota Bima
Sosialisasikan Posbankumdes, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB Hadir di Desa Bayan
Wujudkan Collaborative Goverment, Kemenkum NTB Jalin Kerjasama Dengan Bank NTB Syariah
Kemenkum NTB Terus Gencarkan Sosialiasasi Posbankumdes, Wujudkan Layanan Hukum yang Mudah Diakses oleh Masyarakat Pedesaaan
Kemenkum NTB dan Bapperida Loteng, Sinergi dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual
Komitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda dan Raperkada Kabupaten Bima
Sosialisasi Posbankumdes: Wujud Komitmen Kemenkum NTB Tingkatkan Akses Keadilan
Perkuat Sinergi, Kakanwil Kemenkum NTB Terima Kunjungan Asdep Kebijakan HAM Kemenko Kumham Imipas
Kanwil Kemenkum NTB Gelar FGD Evaluasi Perda, Soroti Tantangan Pengelolaan Lahan dan Pembangunan Pemukiman
KABAR PUSAT ::.
-
Menata Ulang KUHAP untuk Hukum Indonesia yang Lebih Adaptif
Jakarta - Lebih dari 4 dekade Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal sebagai KUHAP. Dalam
... -
Pemerintah RI Sepakati DIM RUU KUHAP
Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun
... -
Perkuat Transformasi Digital, Kemenkum Rencanakan Studi Tiru Pelayanan Publik Georgia
Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai salah satu instansi yang memiliki berbagai pelayanan publik, terus berupaya memperkuat pelayanan dengan transformasi digital. Terbaru, Kemenkum merencanakan studi
... -
Wamenkum Sebut Transformasi Digital di Bidang Hukum Kian Mendesak
Jakarta - Transformasi digital dalam penegakan hukum serta pemberian akses terhadap layanan hukum sangat mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya, sektor hukum memainkan peran yang fundamental dalam menjamin keadilan dan
...
-
Siaran Pers - Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan PT
Proses ekstradisi atas nama Paulus Tannos (PT) dari Singapura ke Indonesia mulai mendapatkan titik terang, setelah Attorney - General’s Chambers (AGC) Singapura selaku otoritas pusat singapura menyampaikan
... -
Siaran Pers - Wamenkum Sebut Transformasi Digital di Bidang Hukum Kian Mendesak
Transformasi digital dalam penegakan hukum serta pemberian akses terhadap layanan hukum sangat mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya, sektor hukum memainkan peran yang fundamental
... -
Siaran Pers - ASN Kemenkum Harus Jadi Simbol dan Agen Pemersatu Bangsa
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Hukum (Kemenkum) bukan hanya pelaksana teknis kebijakan publik, tapi juga harus menjadi simbol dan agen pemersatu bangsa. Hal ini disampaikan
... -
Siaran Pers - Dampingi Presiden dalam Kunjungan Kenegaraan, Menkum: Hargai Komitmen Singapura Terkait Perjanjian Ekstradisi
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyambut baik komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi/mutual legal assistance (MLA) antara kedua negara. Menteri Hukum melihat ini sebagai
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...
JUMLAH PENDAFTAR KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PERIODE 01 JANUARI - 01 JULI 2025







