Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa terdapat kenaikan kinerja di berbagai bidang pelayanan hukum, bahkan sebagian telah melebihi target. Begini capaian kinerja Kemenkum hingga Desember 2025.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang masuk, atau sebanyak 99,48%. Dari keseluruhan layanan AHU, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1.123.347.599.602,-. Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan pada angka Rp1.090.000.000.000,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, maka tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 2,58%.

“Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengaksesnya, semuanya transparan dan lebih cepat,” ucap Supratman di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (18/12/2025).

Di tahun ini, Kemenkum telah berhasil menyukseskan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Supratman mengatakan Kemenkum telah mengesahkan sebanyak 83.020 Koperasi Merah Putih.

Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah berhasil menyelesaikan permohonan KI sebanyak 385.675 permohonan yang terdaftar dan tercatat dari total penerimaan permohonan KI sebesar 372.760 permohonan. Capaian di tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 sekitar 15,12%, dimana tahun 2024 pada periode yang sama penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan sebesar 330.521.

Adanya angka penyelesaian permohonan KI yang juga lebih tinggi dibanding penerimaan permohonan di tahun berjalan menunjukkan adanya tren peningkatan penyelesaian pemeriksaan substantif, dimana permohonan yang diselesaikan di tahun ini juga termasuk penyelesaian permohonan KI yang masuk pada periode triwulan ke-3 atau ke-4 pada tahun sebelumnya misal pada proses penyelesaian permohonan Merek dan Paten Sederhana yang dalam aturannya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 6 bulan.

Dari segi PNBP, peroleh dari layanan KI tahun ini naik sebesar 4,16% dari tahun lalu, yaitu dari Rp857.702.850.465,- menjadi Rp893.352.765.711,-.

“Kami berupaya mewujudkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual. Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari edukasi, kemudahan pendaftaran, hingga penegakan hukumnya,” kata Supratman.

Ia membeberkan kalau pemerintah Indonesia sedang membenahi sistem royalti musik, bukan hanya di tanah air, tetapi juga pada level global melalui Proposal Indonesia tentang manajemen royalti khususnya pada platform digital. Pemerintah Indonesia telah memaparkan inisiasi ini pada berbagai pertemuan internasional, termasuk Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di Swiss, dan mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya.

“Proposal Indonesia merupakan langkah untuk meretas hambatan struktural yang menjadi akar ketimpangan dalam rezim kekayaan intelektual level global. Proposal ini berisi tiga pilar utama, yakni tata kelola royalti dalam kerangka kerja global WIPO, sistem distribusi royalti berbasis pengguna, serta penguatan lembaga manajemen kolektif lintas batas negara,” jelasnya.

Selain itu guna menggaungkan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional dalam ekosistem KI, termasuk dalam mendukung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di wilayah juga melalui optimalisasi peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis (IndiGeo). Sebagai langkah dalam mewujudkan komitmen tersebut, Kemenkum melalui DJKI telah berhasil mencatatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah produk IndiGeo terdaftar paling banyak di Kawasan Asia Tenggara yaitu sebanyak 261 aplikasi (27,6% dari total keseluruhan data IndiGeo di negara ASEAN).

“Kedepannya, kami berharap bahwa peningkatan produk IndiGeo terdaftar tersebut tidak hanya sekedar mencatatkan Indonesia dapat menjadi leading di Kawasan ASEAN atau Asia bahkan dunia dalam memberikan pelindungan tapi juga dapat meningkatkan pemanfaatan atas produk IndiGeo terdaftar agar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” imbuh Menkum.

Kemudian, di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum mengawal reformasi regulasi lewat berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Peraturan Pemerintah Prioritas Nasional. Tahun ini Kemenkum merancang empat RUU prioritas yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, RUU tentang Perubahan UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, dan RUU tentang Jaminan Benda Bergerak.

“Sidang paripurna DPR telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada 18 November 2025 lalu. RUU KUHAP sangat penting dalam memperkuat sistem hukum nasional, sehingga kami menyusunnya secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif,” ujar Supratman.

Kemenkum telah menyelesaikan 15.104 permohonan harmonisasi peraturan perundang- undangan (PUU) dari total 15.994 permohonan yang diterima, atau sebesar 94,44%. PUU yang diharmonisasi mencakup Polhukhankam, Pemimipas, Komdigi, Kesra, Perekonomian, hingga Perda dan Perkada dengan menggunakan e-harmonisasi.

Selain itu, Kemenkum juga telah mengundangkan 1042 Peraturan (BNRI), 44 Peraturan (LNRI), dan 32 Putusan MK melalui e-pengundangan dan telah berhasil menerjemahkan 46 Peraturan Per UU tingkat pusat, serta 56 Peraturan Per UU tingkat daerah.

Berikutnya, di bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum telah memberikan 7.597 bantuan hukum litigasi dan 2.064 bantuan hukum non litigasi yang dilaksanakan oleh 777 organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Untuk memperluas dan menjamin akses keadilan yang lebih merata hingga sampai ke tingkat desa dan kelurahan, Kemenkum menginisiasi pembentukan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Hingga hari ini telah terbentuk 71.868 Posbankum di desa/kelurahan, dari total 83.946 desa/ kelurahan di Indonesia, atau sebanyak 85,61%. Jumlah ini telah jauh melebihi target di tahun 2025 sebanyak 7.000 Posbankum.

"Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi. Kami harapkan persoalan hukum pada level desa dan kelurahan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kehadiran Posbankum memberikan akses keadilan gratis kepada semua masyarakat Indonesia. Dari total 38 provinsi, 30 di antaranya sudah memiliki 100% Posbankum di tiap desa/kelurahan," katanya.

Tahun ini, dalam rangka penataan regulasi dan menilai efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Kemenkum juga telah menyelesaikan analisis dan evaluasi 121 peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan 256 Perda.

Dalam bidang pengembangan SDM, Kemenkum menyelenggarakan pengembangan kompetensi dgn berbagai jenis pelatihan di bidang hukum dan pelaksanaan penilaian kompetensi, baik untuk internal maupun eksternal Kemenkum. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 62.317 peserta telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai metode, di antaranya webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, maupun secara hybrid. Tercatat sebanyak 2.038 ASN baik internal maupun eksternal kemenkum yg telah mengikuti uji kompetensi di BPSDM Hukum.

Selain itu, Kemenkum telah mendapatkan persetujuan pembukaan jurusan baru pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Supratman mengatakan jurusan tersebut adalah jurusan hukum terapan dengan 4 (empat) Prodi, yaitu Administrasi Hukum Umum, Pembangunan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Ada pula layanan Kemenkum untuk memberikan kajian peraturan dan analisis kebijakan isu aktual. Sepanjang 2025, Kemenkum telah menghasilkan 85 judul analisis kebijakan dengan persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 98,91%. Kemenkum menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang kegiatan prioritas nasional yaitu analisis urgensi pengembangan badan usaha Limited Liability Partnership (LLP) di Indonesia.

Di bidang kesekretariatan, Kemenkum terus berupaya membentuk karakter pegawai yang dapat memberikan pelayanan publik secara profesional dan berintegritas kepada masyarakat. Saat ini, indeks BerAKHLAK Kemenkum berada pada posisi 91,92 dengan predikat A dan kategori sehat. Nilai Reformasi Birokrasi pun mengalami peningkatan dari 83,63 di tahun 2023 menjadi 90,38 di tahun 2024.

Sementara itu, unit Inspektorat Jenderal Kemenkum telah melakukan tindak lanjut terhadap 234 temuan internal senilai Rp1.112.055.751,-. Dalam kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenkum menyelesaikan 91,39% rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK.

Supratman mengatakan beragam capaian Kemenkum tersebut berhasil diperoleh karena digitalisasi dan inovasi yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kemenkum, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis. Saat ini, Kemenkum tengah melakukan transformasi digital seluruh pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya sekadar mengubah kultur birokrat, tetapi berimplikasi pada pola pikir ASN dan masyarakat pengguna layanan.

Ia mengungkapkan bahwa Kemenkum siap meluncurkan Super Apps yang akan membuat layanan hukum makin mudah. Supratman berharap Super Apps ini dapat berfungsi dengan baik, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan tepat sasaran.

“Super Apps akan mempercepat dan mempermudah layanan hukum bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan kepastian layanan, mendukung transformasi digital, serta mengurangi duplikasi aplikasi di masing-masing unit kerja eselon I,” ucapnya.

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berpartisipasi aktif dalam penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Kehadiran Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menjadi wujud komitmen Kanwil dalam mendukung penguatan kinerja, serta pencapaian target strategis Kementerian Hukum secara nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia, serta peserta internal dan eksternal lainnya. Penutupan Rakordal menandai berakhirnya rangkaian kegiatan selama empat hari yang membahas evaluasi kinerja sekaligus perumusan arah kebijakan Kementerian Hukum ke depan.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Rakordal telah berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai konsep strategis dalam pengendalian kinerja. Ia menilai materi yang disajikan selama kegiatan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Di akhir penyampaiannya, Nico menekan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum Republik Indonesia secara resmi memperkenalkan sekaligus melakukan Soft Launching Super Apps Kementerian Hukum sebagai bagian dari agenda transformasi digital. Menteri Hukum menegaskan bahwa pengembangan Super Apps merupakan jawaban atas tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan terintegrasi. “Super Apps Kementerian Hukum adalah langkah revolusioner untuk menghadirkan layanan yang mudah, transparan, dan efisien. Seluruh layanan akan terintegrasi dalam satu aplikasi demi kemudahan masyarakat,” ujar Menteri Hukum.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan transformasi digital Kementerian Hukum. “Kanwil Kemenkum NTB siap mendukung implementasi Super Apps sebagai sarana peningkatan kualitas layanan hukum di daerah. Kehadiran aplikasi ini diharapkan semakin mendekatkan layanan Kementerian Hukum kepada masyarakat,” ungkapnya.

Penutupan Rakordal juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Refleksi Akhir Tahun 2025 kepada mitra kerja, Kantor Wilayah, dan pegawai berprestasi. Kegiatan diakhiri dengan arahan Menteri Hukum yang menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama dalam menyongsong Tahun 2026.

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berperan aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 hari ketiga yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Rabu (17/12). Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, hadir langsung bersama jajaran pimpinan Kanwil dan memimpin pemaparan hasil pembahasan komisi dalam forum panel pleno.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tersebut, I Gusti Putu Milawati dipercaya sebagai Ketua Komisi IV (Peraturan Perundang-undangan). Bersama sekretaris dan pengarah komisi, Kakanwil memimpin penyampaian hasil pembahasan yang menitikberatkan pada penguatan peran Kantor Wilayah sebagai fasilitator utama pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas dan berkepastian hukum.

Komisi IV menyepakati penguatan fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah sebagai sasaran utama kinerja Tahun 2026 dengan target capaian 100 persen pada setiap triwulan. Rencana aksi yang dirumuskan mencakup fasilitasi perencanaan legislasi daerah, penyusunan naskah akademik, harmonisasi Ranperda dan Ranperkada, hingga monitoring dan evaluasi pembentukan produk hukum daerah.

Selain memimpin Komisi IV, jajaran Kanwil Kemenkum NTB juga berkontribusi aktif dalam komisi lainnya. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, tergabung sebagai Anggota Komisi III (Kekayaan Intelektual), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, sebagai Anggota Komisi V (Pembinaan Hukum), serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhamad Amin Imran, tergabung sebagai Anggota Komisi I (Dukungan Manajemen) yang membahas penguatan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa hasil Rakordal dan refleksi akhir tahun ini menjadi pijakan penting bagi peningkatan kinerja tahun mendatang. “Kesepakatan yang dihasilkan dalam setiap komisi, khususnya pada bidang peraturan perundang-undangan, menjadi komitmen bersama untuk memastikan pelayanan hukum di daerah berjalan lebih terukur, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Kakanwil.

Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 hari ketiga berlangsung lancar dan ditutup dengan kegiatan malam harmoni. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026.

Jakarta – Pada hari ketiga pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester II Kementerian Hukum Tahun 2025, Rabu (17/12), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, memimpin Komisi 4 Peraturan Perundang-undangan dalam rangka finalisasi hasil pembahasan dan penyusunan bahan panel yang akan dipresentasikan kepada pimpinan.

Kegiatan Komisi 4 difokuskan pada perumusan kesimpulan dan rekomendasi strategis terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan diarahkan pada penguatan seluruh tahapan pembentukan regulasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan hingga pengundangan, serta penguatan peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi perencanaan dan perancangan produk hukum daerah.

Dalam arahannya, I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa kualitas regulasi sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. “Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi sejak tahap perencanaan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kaidah formal, tetapi juga memiliki daya guna dan mampu menjawab kebutuhan daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah serta optimalisasi peran perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. “Kantor Wilayah memiliki peran strategis sebagai fasilitator agar produk hukum daerah selaras dengan kebijakan nasional, tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain membahas substansi kebijakan, Komisi 4 juga memfinalisasi bahan panel yang memuat capaian kinerja, rencana aksi, serta indikator pendukung, termasuk penguatan pengukuran Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di lingkungan Kementerian Hukum. Seluruh bahan tersebut disusun secara sistematis sebagai dasar penyampaian hasil pembahasan komisi.

Hasil final pembahasan Komisi 4 selanjutnya akan disampaikan dalam Panel Hasil Pembahasan Komisi yang digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran. Melalui forum ini, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah serta mendukung pencapaian kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan jumlah dan kualitas permohonan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berlangsung pada Selasa (16/12) di Jakarta.

Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun ekosistem KI yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan dengan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Tim Kanwil Kemenkum NTB diterima oleh Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, Sonya Pau Adu. Diskusi difokuskan pada penguatan pendekatan berbasis wilayah guna meningkatkan pemahaman dan minat permohonan paten, terutama dari perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan di daerah.

Lebih lanjut, pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penguatan ekosistem inovasi di lingkungan perguruan tinggi. Tidak hanya mendorong lahirnya invensi yang layak dipatenkan, tetapi juga mendorong penyesuaian sistem penilaian kinerja akademik agar hasil riset memiliki daya tarik bagi investor. Dengan demikian, paten yang dihasilkan tidak berhenti pada terbitnya sertifikat, melainkan berlanjut pada tahap pemanfaatan dan komersialisasi yang memberikan nilai tambah nyata.

Terkait komersialisasi paten, disepakati bahwa diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan kementerian yang membidangi pariwisata dan UMKM, agar hasil invensi dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai tindak lanjut konkret, direncanakan kolaborasi tahun 2026 berupa rangkaian kegiatan Training for Trainers (ToT) bagi analis dan pelaksana di Kanwil, yang akan dilanjutkan dengan workshop serta Focus Group Discussion (FGD) mengenai pendaftaran paten, teknik drafting paten, hingga strategi komersialisasi melalui skema lisensi dan kemitraan, dengan sasaran utama perguruan tinggi di NTB.

Selain itu, Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB juga melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi DJKI terkait Dashboard Monitoring Permohonan KI. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pengecekan data pencatatan Rahasia Dagang di wilayah NTB yang belum tampil pada dashboard, sekaligus menyampaikan sejumlah usulan penyempurnaan fitur, antara lain penambahan tampilan jumlah permohonan KI Komunal, penyempurnaan filter data hak cipta per universitas, serta filter data permohonan KI berdasarkan kabupaten/kota.

Ketua Tim Perencanaan dan Pengembangan Direktorat Teknologi Informasi DJKI, Masnin, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan dan menindaklanjuti temuan serta usulan yang disampaikan. Ke depan, Kanwil Kemenkum NTB akan menindaklanjuti hasil koordinasi ini melalui penyusunan rencana kegiatan peningkatan permohonan dan pemanfaatan KI di wilayah NTB, serta terus menjalin komunikasi intensif dengan DJKI dalam rangka kolaborasi berkelanjutan dan pemantauan pengembangan sistem pendukung KI.