Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas, melakukan dialog dengan diaspora di Saint Petersburg, Rusia pada Jum’at, 16 Mei 2025. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan kerja Menteri Hukum untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization (MoU NPO).

Dalam dialog yang diikuti sekitar 30 orang diaspora, Menteri Hukum menyampaikan harapan pemerintah kepada seluruh Diaspora di Rusia untuk membawa misi positif bagi bangsa dan negara. “Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. “Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan”.

Hadir dalam dialog dengan diaspora, salah satunya adalah Teguh Imannullah, Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University yang sedang menyelesaikan S-3 nya di usia 26 tahun.

Teguh mengungkapkan komitmennya setelah lulus dari pendidikan di Rusia, ia berharap ada kolaborasi riset dan projek industri antara Indonesia dan Rusia. “Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan menyerap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya” katanya.

Teguh sendiri merupakan mahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka, jurusan composite materials dalam roket luar angkasa. Tentu kemampuannya dibutuhkan untuk bangsa.

Dalam pertemuan diaspora tersebut, hadir juga Svetlana Victorovna, pengajar Bahasa Indonesia di Tanggul Univesitetskaya, Saint Petersburg. Svetlana mengungkapkan budaya Indonesia semakin banyak diketahui dan diminati oleh mahasiswa-mahasiswa di Rusia.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkum Komjen (Pol) Nico Afinta dan dua Staf Khusus Menteri Hukum, Yadi Hendriana dan Adam Muhammad.

ntb.kemenkum.go.id - Tim Pokja Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB Zonasi Provinsi NTB bersama dengan pemrakarsa melakukan rapat pengharmonisasian terhadap 2 rancangan peraturan daerah (Raperda) dan 1 rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada/Rapergub) Provinsi NTB pada, Jumat (16/5).

Bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB, rapat ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati. Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Plt. Kepala Biro Organisasi, Kepala Bagian Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kota, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda serta pejabat terkait di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB.

Plt. Kepala Biro Organisasi, Tri Budi Prayitno menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berencana melakukan beberapa perubahan terkait dengan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah saat ini.

Dalam rapat ini, Tim Pokja memberikan hasil pencermatan terhadap Raperda Organisasi Perangkat Daerah yang perlu menjadi perhatian yaitu dalam melakukan perubahan terkait organisasi perangkat daerah baik berupa dinas atau badan, disesuaikan dengan kebutuhan dan pemetaan daerah yang mengacu kepada urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, untuk pembentukan dan penamaan nomenklatur dinas, disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang merupakan pelayanan dasar.

Sementara terkait dengan Raperda RPJMD, Tim Pokja menyarankan merubah konsiderans menimbang mencerminkan dasar pembentukan. Rancangan ini bersifat menetapkan RPJMD dalam bentuk dokumen, pihak pemrakarsa akan menyesuaikan isi pasal 3 terkait ruang lingkup yang nantinya disesuaikan dengan isi dokumen dalam RPJMD yang disesuaikan kembali dengan Permendagri yang berisi 5 BAB.

Adapun mengenai Rapergub manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE), pada hakikatnya merupakan salah satu dari 8 (delapan) manajemen SPBE yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang diatur lebih khusus dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang menjadi fokus adalah bagaimana sebenarnya kedudukan hukum dari Rancangan Peraturan Gubernur ini, mengingat bahwa Provinsi telah memiliki pengaturan mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektornik melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Diakhir rapat, disepakati hasil pengharmonisasian terhadap 3 rancangan produk hukum tersebut yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh I Gusti Putu Milawati selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi, Dato’ Sri Azalina Othman Said, Kamis (8/5).

Dalam siaran persnya yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu, menyebutkan kedua menteri negara tetangga ini membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional. Supratman mengatakan Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodir perkembangan terkini.

“Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing,” ujar Supratman dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja Menteri Hukum itu.

Pemerintah Indonesia, lanjut Supratman, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. ALF ini sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

“Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan Pernyataan Bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia,” katanya.

Selain arbitrase, kedua menteri juga membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Posisi geografis Indonesia-Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara. Kementerian Hukum mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

Supratman menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia seperti yang disebutkan sebelumnya.

“Kami mendorong Malaysia untuk bergabung dalam Konvensi Apostille mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga di mana warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis,” tutur menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

Sementara itu, Dato’ Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia di bidang hukum dapat berkembang semakin baik ke depannya. Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, mendukung penuh Upaya Kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang hukum.

Rusia - Wakil Menteri Hukum, Edward O. S. Hiariej, menyebutkan iklim investasi sangat bergantung pada aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, bisnis yang bersih akan mendatangkan investor sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wamen yang akrab disapa Prof. Eddy ini mengatakan kerangka hukum yang kokoh adalah pertahanan pertama dalam melindungi iklim investasi. Kerangka hukum ini meliputi hukum yang jelas dan tegas melawan pelanggaran korporasi, transparansi keuangan dan kepemilikan korporasi, serta kode etik untuk sektor publik maupun privat.

“Kerangka hukum yang kokoh adalah pondasi perlindungan investasi. Kita harus memiliki hukum dan lembaga yang dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Namun hukum di atas kertas saja tidak cukup. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan,” katanya dalam kegiatan Forum Ekonomi Internasional di Rusia, Kamis (15/5/2025).

Di Indonesia, jelas Eddy, terdapat setidaknya empat langkah yang telah diambil Indonesia agar menjadi tempat yang ramah bagi investasi asing. Pertama, Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru memiliki muatan yang menguatkan tanggung jawab korporasi terhadap sistem anti penyuapan.

Kemudian, Kementerian Hukum (Kemenkum) meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat dari korporasi. Pendaftaran pemilik manfaat adalah alat yang sangat kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari suatu korporasi.

“Indonesia menyadari bahwa ada risiko yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan anonim atau yang tidak jelas siapa pemiliknya. Sehingga Indonesia menjadikan transparansi perusahaan sebagai prioritas,” ungkap Eddy.

Selanjutnya, Indonesia telah secara signifikan membarui aturan-aturan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Indonesia pun telah menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2023 lalu.

Langkah Indonesia lainnya, tambah Eddy, adalah penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai landasan penegakkan anti korupsi. Ia menjelaskan kalau KPK telah menorehkan catatan positif dalam hal penuntutan dan pemulihan aset.

“Selain KPK, kami juga menguatkan Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi dan kasus keuangan lainnya,” ujar lulusan ilmu hukum UGM ini.

Wamen Eddy mengungkapkan bahwa kejahatan di bidang keuangan marak terjadi antar negara. Untuk itu, penguatan kerja sama hukum lintas negara menjadi keharusan. Beberapa bentuk kerja sama lintas negara adalah bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, investigasi gabungan, dan kerja sama pemulihan aset. Dalam level internasional, Eddy menekankan pentingnya dialog dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan untuk membangun jaringan relasi serta keterampilan praktis.

“Jika penjahat melakukan kejahatan karena ada perbedaan hukum antar negara, maka kita harmoniskan hukum kita. Jika mereka memanfaatkan kurangnya komunikasi antar negara, maka kita bangun komunikasi secara langsung. Dan jika ada kapasitas SDM yang masih kurang, kita saling melatih dan mendukung satu sama lain,” katanya.

Eddy mengatakan Indonesia menantikan kemitraan dengan Rusia di bidang hukum untuk mengokohkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan. Ia berharap di masa depan Indonesia bisa berinvestasi di Rusia, maupun sebaliknya, dengan adanya perlindungan hukum yang pasti.

“Mari kita bersama mengupayakan iklim investasi yang bersih, adil, dan terlindungi yang akan mendorong kesejahteraan dua negara kita, dan juga tentunya untuk ekonomi global,” tutup Eddy.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, mendukung penuh langkah Kementerian Hukum RI dalam memperkuat sistem hukum untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan transparan.

ntb.kemenkum.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menjalani Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) di aula Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (15/5).

Jalannya Desk Evaluasi dibuka dengan yel-yel yang dibawakan dengan penuh semangat, kompak, dan solid oleh Tim Kantor Wilayah yang dipandu langsung oleh Edward James Sinaga, selaku Kepala Divisi PPPH dan Ketua ZI Kemenkum NTB.

Berikutnya pemaparan oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, beserta para Ketua Pokja dan anggota Tim.

Sebagai pembuka, Mila lebih dulu memperkenalkan struktur tim kerja pembangunan ZI Kanwil Kemenkum NTB sebelum masuk ke materi paparan.

Dalam presentasinya, Kakanwil memaparkan terkait 6 area perubahan secara komprehensif, capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Kanwil NTB, beragam pengembangan inovasi unggulan seperti Biladu, Peresean, Siparis, e-Desaku, Mayure, Pelungguh, hingga sederet prestasi yang telah diukir jajarannya di tahun 2024 dan 2025.

Tak ketinggalan, sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja turut ditampilkan.

Atas paparan tersebut, Tim Penilai memberikan beberapa atensi dan masukan mengenai materi paparan di akhir kegiatan evaluasi. Mengingat dalam kontestasi WBBM memiliki penekanan pada kualitas pelayanan publik.

"Terdapat beberapa hal perlu perbaikan terkait data dukung dari tim Pokja." ujarnya

"Kami sangat mengapresiasi terhadap Inovasi yang telah dilakukan Kanwil NTB, karena telah memitigasi resiko dari pelayanan yang diberikan. Karena poin penting dari inovasi adalah mitigasi resiko dari pelayanan yang diberikan," tambahnya.

Tim TPI turut menegaskan dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal guna meraih predikat WBBM juga diperlukan komitmen dari pimpinan.

Sebagai penutup, Tim TPI berpesan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTB untuk menjaga kondusivitas kantor agar tidak mendapatkan permasalahan baik dari internal maupun eksternal.

Menutup evaluasi, Kakanwil menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan oleh TPI. Kakanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.

“Terima kasih atas arahan dan evaluasinya. Inilah yang kami sampaikan di akhir presentasi, bahwa pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada hanyalah kita. Inilah hasil yang bisa kami berikan" tutur Mila.

Lebih lanjut, Kakanwil Kemenkum NTB berharap apa yang telah dicapai hari ini dapat mendorong dan mensukseskan Kanwil NTB meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).