Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar Rapat Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (23/1). Kegiatan yang berlangsung dari Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan, mekanisme, serta tahapan pelaksanaan Penilaian IRH Tahun 2026 kepada jajaran internal dan pemangku kepentingan terkait.

Rapat dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang menegaskan bahwa pelaksanaan IRH merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola hukum di daerah. Ia menyampaikan bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam pelaksanaan IRH seiring beralihnya tugas dan fungsi dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

“Penilaian IRH harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum yang terbaru. Ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah agar reformasi hukum dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan,” tegas Milawati.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa Penilaian IRH difokuskan pada tata kelola hukum, khususnya dalam aspek perencanaan, pembentukan, pengelolaan, dan evaluasi regulasi. Penilaian ini mencakup empat aspek utama, yaitu koordinasi, harmonisasi, re-regulasi atau deregulasi, serta penataan basis data peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah juga mendorong keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bentuk kolaborasi nyata reformasi hukum.

Sosialisasi kemudian dilanjutkan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum NTB, Edward James Sinaga, yang menekankan pentingnya kelengkapan data dukung dalam Penilaian IRH. Ia menyampaikan bahwa IRH sejatinya telah berjalan di pemerintah daerah, namun perlu dipastikan seluruh data dukung terdokumentasi dengan baik sebelum diunggah ke dalam aplikasi penilaian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekurangan data pada tahap verifikasi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada Tahun 2026, pemerintah daerah diwajibkan membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor IRH yang ditetapkan melalui surat keputusan terpisah. Pembentukan tim tersebut dijadwalkan pada 2–13 Februari 2026, sedangkan pengunggahan data dukung akan dilakukan pada periode 9–31 Maret 2026. Seluruh data dukung diwajibkan berbentuk dokumen PDF dan tidak lagi diperkenankan menggunakan tautan atau penyimpanan daring eksternal.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menegaskan komitmennya untuk terus melakukan monitoring, pendampingan, serta fasilitasi kepada pemerintah daerah. Dengan pembentukan Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Penilaian IRH, diharapkan kolaborasi antara Kanwil dan pemerintah daerah dapat berjalan optimal, sehingga pelaksanaan reformasi hukum di Nusa Tenggara Barat dapat terlaksana secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Sumbawa - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program BPHN Tahun 2026 yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati dan Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga beserta jajaran yang turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring di tempat terpisah pada Kamis (22/01).

Rakernis dibuka secara resmi oleh Kepala BPHN, Min Usihen, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional di wilayah. Menurutnya, diperlukan penyamaan persepsi serta penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara BPHN dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Min Usihen juga memaparkan Arah Kebijakan BPHN Tahun 2025–2029, Sasaran Kinerja, Perjanjian Kinerja, Kegiatan Prioritas dan Rencana Kerja, Program Kegiatan Wilayah, Rencana Aksi, serta Pagu Anggaran. Kegiatan Rakernis kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program oleh para Kepala Pusat (Kapus) di lingkungan BPHN.

Rahendro Jati selaku Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional memaparkan timeline pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), tugas sekretariat wilayah, pembagian wilayah kerja, serta narahubung Kanwil se-Indonesia.

Selanjutnya, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi, menjelaskan tata cara pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah di wilayah tahun 2026, mulai dari tahapan laporan, tindak lanjut, metode, pembagian wilayah kerja, hingga matriks rekomendasi hasil analisis dan evaluasi.

Sementara itu, Machyudhie, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), menyampaikan bentuk layanan literasi hukum, tata cara pelaksanaan, mekanisme pelaporan, serta pembiayaan kegiatan.

Materi berikutnya disampaikan oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, yang memaparkan pelaksanaan bantuan hukum, penjaringan peserta pelatihan juru damai (peacemaker training), pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan, kegiatan penyuluhan hukum, serta inventarisasi permasalahan hukum di wilayah.

Rakernis BPHN Tahun 2026 ditutup oleh Mohamad Aliamstay, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati menyebut Rakernis ini menjadi pedoman penting bagi Kantor Wilayah dalam menyusun dan melaksanakan program kerja tahun 2026. Melalui penyamaan persepsi dan penguatan sinergi dengan BPHN, Kanwil NTB optimistis pelaksanaan pembinaan hukum di NTB dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan Rapat Pengharmonisasian terhadap 11 Rancangan Peraturan Gubernur (RaperGub) Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/1), di Aula Kanwil Kementerian Hukum NTB. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan guna memastikan kualitas dan keselarasan regulasi daerah dengan ketentuan hukum nasional.

Rapat pengharmonisasian dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB. Sebelas RaperGub yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perpajakan daerah, ketenagaan ahli gubernur, penyelenggaraan angkutan sewa khusus, Desa Berdaya, hingga struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Edward James Sinaga menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan partisipasi aktif Pemrakarsa dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia menegaskan bahwa setiap masukan yang diberikan dalam proses harmonisasi merupakan upaya bersama untuk menyempurnakan produk hukum daerah. “Harmonisasi bukan sekadar proses administratif, tetapi tahapan substantif untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, asas legalitas, kejelasan norma, serta efektivitas pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.

Pada proses pembahasan, Tim Perancang Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah catatan penting, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan. Masukan tersebut antara lain terkait penyederhanaan judul RaperGub, penguatan konsiderans “Menimbang” agar mencerminkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta penataan dasar hukum “Mengingat” agar lebih relevan dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penegasan penggunaan istilah dalam ketentuan umum juga menjadi perhatian utama guna menjaga konsistensi norma.

Perwakilan Pemrakarsa dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum NTB. Menurutnya, sinergi dalam proses harmonisasi ini menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas regulasi daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rapat pengharmonisasian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB bersama perwakilan Pemrakarsa. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk terus memperkuat pembinaan dan pendampingan pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sumbawa - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menyerahkan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap tiga kekayaan budaya Kabupaten Sumbawa, yakni Sadeka Ponan, Motif Lonto Engal, dan Basiram. Penyerahan surat pencatatan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Kabupaten Sumbawa, Kamis (22/1), di halaman Kantor Bupati Sumbawa.

Pencatatan KIK ini merupakan bentuk pengakuan negara atas ekspresi budaya tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Sumbawa. Sadeka Ponan dicatat sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, begitu pula Motif Lonto Engal sebagai motif khas daerah, serta Basiram yang dikenal sebagai tradisi budaya masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat. Seluruhnya telah tercatat dalam Sistem Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangkaian acara tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTB secara simbolis menyerahkan sertifikat KIK kepada para pengusul dan perwakilan komunitas. Penyerahan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam melindungi, melestarikan, serta mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual komunal sebagai aset budaya daerah yang bernilai strategis.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pencatatan KIK memiliki peran penting dalam mencegah klaim sepihak serta memastikan kekayaan budaya tetap menjadi milik bersama masyarakat adat dan daerah asalnya. “Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal ini bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warisan budaya agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kabupaten Sumbawa dinilai aktif dan konsisten dalam menginventarisasi serta mengusulkan potensi kekayaan intelektual daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal.

Melalui momentum peringatan HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, komunitas adat, dan Kementerian Hukum semakin kuat dalam menjaga serta mengembangkan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari kebanggaan dan kekuatan budaya daerah.

Sumbawa — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menyerahkan Penghargaan Kabupaten Peduli Kekayaan Intelektual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa serta Penghargaan Perusahaan Peduli Kekayaan Intelektual kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada Kamis (22/01) bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Kabupaten Sumbawa.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dalam perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dinilai aktif mendorong pelindungan potensi KI daerah, baik yang bersumber dari kreativitas masyarakat, potensi ekonomi lokal, maupun inovasi pembangunan. Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa serta para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, guna menggali, melindungi, dan memaksimalkan potensi Kekayaan Intelektual di Sumbawa sebagai penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.