Lombok Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), melakukan koordinasi membahas persiapan kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online pada Rabu (28/01) yang akan dilaksanakan di Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Puri Chasanova, menyampaikan bahwa kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online direncanakan berlangsung pada 23 Februari 2026 bertempat di Aula Kantor Desa Senggigi. Kegiatan ini akan melibatkan sekitar 50 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaku UMKM, pelaku perkawinan campur, PKK, Karang Taruna, serta perangkat desa.

Selain memastikan kesiapan lokasi dan fasilitas kegiatan, koordinasi juga dilakukan untuk memperoleh data awal terkait jumlah pelaku UMKM dan pelaku perkawinan campur yang ada di Desa Senggigi, sehingga materi diseminasi dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Desa Senggigi menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online tersebut. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Desa Senggigi untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan bahwa diseminasi layanan AHU Online merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat desa. Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan hukum berbasis digital guna mendukung peningkatan kesadaran hukum dan kemudahan akses layanan administrasi hukum bagi masyarakat.

“Melalui diseminasi ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan layanan AHU Online secara mudah, cepat, dan transparan, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi hukum,” tegasnya.

Lombok Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Lombok Barat pada Rabu (28/01) terkait pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebagai upaya penguatan identitas dan daya saing produk lokal desa.

Koordinasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkum NTB. Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Bidang UKM, serta Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mendorong pendaftaran merek kolektif KDMP di Kabupaten Lombok Barat, sehingga setiap desa memiliki label bersama yang kuat sebagai identitas produk lokal.

“Merek kolektif diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi produk-produk desa yang dikelola secara bersama melalui koperasi, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan pasar terhadap produk lokal,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB, Puan Rusmayadi, menegaskan bahwa merek kolektif merupakan instrumen strategis dalam pengembangan usaha bersama. Selain berfungsi sebagai identitas kolektif, merek kolektif juga berperan dalam menjamin konsistensi mutu produk, meningkatkan daya saing, serta mengangkat citra daerah sebagai sentra produk unggulan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas inisiatif Kanwil Kemenkum NTB. Menurutnya, koordinasi ini sejalan dengan program pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan koperasi dan pengembangan produk unggulan daerah.

“Pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek kolektif, sangat penting sebagai bentuk pelindungan hukum sekaligus strategi peningkatan daya saing produk UMKM di Lombok Barat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat memaparkan sejumlah potensi daerah yang dapat didorong melalui pendaftaran merek kolektif, di antaranya Tenun Gumise yang didukung oleh sentra kapas lokal yang tengah berkembang. Selain itu, gerabah Desa Banyumulek yang telah dikenal luas juga dinilai memiliki potensi besar untuk dilindungi melalui skema Kekayaan Intelektual.

Dalam diskusi, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat menyampaikan bahwa belum seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan optimal, sehingga berdampak pada pengelolaan dan pengembangan potensi usaha koperasi, termasuk pemanfaatan merek kolektif. Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat juga menyerahkan 40 daftar nama UMKM untuk dilakukan pengecekan status pendaftaran merek oleh Kanwil Kemenkum NTB.

Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati dalam sejumlah kesempatan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penguatan produk lokal melalui pelindungan Kekayaan Intelektual.

“Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah agar produk unggulan daerah memiliki pelindungan hukum yang kuat. Merek kolektif dan Indikasi Geografis bukan hanya soal legalitas, tetapi juga strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi, memperluas pasar, dan menjaga identitas daerah,” tegasnya.

‎
‎
‎Kota Bima – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan pendampingan aktualisasi bagi peserta Pelatihan Paralegal Gelombang III yang berasal dari seluruh kelurahan di Kota Bima, Rabu (28/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran paralegal dalam mendukung layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan.
‎
‎Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bima tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Muhammad Fakhrunraji serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, beserta jajaran.
‎
‎Dalam sambutannya, Sekda Kota Bima Muhammad Fakhrunraji menegaskan pentingnya peran paralegal dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Menurutnya, keberadaan paralegal di Posbankum kelurahan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum secara awal, sehingga tidak seluruh permasalahan harus dibawa ke ranah hukum yang lebih tinggi.
‎
‎“Mari kita sambut kegiatan ini, saya harapkan dapat diikuti dengan seksama dan lulus semua, agar mendapat sertifikasi sebagai paralegal," ucap Muhammad Fakhrunraji kepada seluruh peserta.
‎
‎Sementara itu, Kadiv P3H Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga menyampaikan bahwa pelaksanaan pendampingan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima yang dinilai cepat dan responsif dalam mewujudkan pembentukan Posbankum di seluruh kelurahan hingga mencapai 100 persen.

‎
‎Edward menjelaskan, peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan paralegal akan memiliki legal standing untuk melakukan pendampingan hukum di tingkat kelurahan. "Kami berharap paralegal dapat melayani masyarakat di tingkat kelurahan, ungkap Edward,” ungkapnya.
‎
‎Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber kompeten di bidangnya. Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Kota Bima memaparkan peran strategis Posbankum kelurahan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, sementara narasumber dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Bima, Agus Hardiyanto, menyampaikan materi mengenai teknik penyusunan laporan bagi paralegal.
‎
‎Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa keberadaan paralegal di tingkat desa dan kelurahan memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan. Menurutnya, paralegal merupakan garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan awal, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya secara tepat.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta Agathia M. Iqbal, terkait penguatan dan pelindungan Indikasi Geografis (IG) produk unggulan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur NTB pada Rabu (28/1) sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelindungan kekayaan intelektual daerah.

Kanwil Kemenkum NTB dalam pertemuan ini diwakili oleh Tim Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual. Koordinasi ini membahas pentingnya pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk menjaga keaslian, kualitas, serta reputasi produk khas NTB agar memiliki daya saing yang berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pelindungan Indikasi Geografis tersebut. Ia menegaskan bahwa IG memiliki peran strategis dalam menjaga identitas produk lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM dan perajin daerah.

Tim Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor. “Pelindungan Indikasi Geografis bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya, kualitas produk, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan Dekranasda menjadi kekuatan besar dalam mendorong percepatan pendaftaran dan penguatan IG di NTB,” ujar perwakilan tim KI.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Kanwil Kemenkum NTB dan Dekranasda Provinsi NTB dalam mengidentifikasi, melindungi, serta mengembangkan potensi Indikasi Geografis daerah secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa pelindungan Indikasi Geografis merupakan bagian penting dari strategi pembangunan hukum dan ekonomi daerah, serta berkomitmen untuk terus memperkuat peran kekayaan intelektual sebagai pengungkit kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Mataram — Dalam upaya menjamin kualitas regulasi daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melakukan harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan substansi, kejelasan norma, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat harmonisasi yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama pemrakarsa dari DPRD Kota Mataram pada Rabu (28/01) ini membahas Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan, serta Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Dalam sambutannya, Mila menekankan bahwa harmonisasi merupakan tahapan substantif untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, kejelasan norma, asas legalitas, serta efektivitas implementasi di lapangan. Ia juga menyampaikan bahwa setiap masukan dan saran merupakan bagian dari upaya bersama untuk menyempurnakan kualitas produk hukum daerah.

Pada Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, tim perancang menyoroti perlunya penyempurnaan konsiderans agar memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis secara utuh, serta penghapusan pengulangan norma dan istilah dalam ketentuan umum yang tidak digunakan dalam batang tubuh peraturan.

Sementara itu, pada Raperda Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan dan Raperda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, perhatian utama diarahkan pada penyederhanaan dasar hukum, perbaikan sistematika pengaturan, serta kejelasan norma agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan, khususnya terkait penataan, perizinan, dan pengaturan zona.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, mengapresiasi proses harmonisasi yang dilaksanakan dan menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Kanwil Kemenkum NTB guna menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas, aplikatif, dan berdampak positif bagi masyarakat Kota Mataram.