Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menggelar rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut pada Senin, 1 Desember 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II.

Rapat ini mengundang Kementerian Hukum RI untuk menghadiri pembahasan DIM secara langsung. Dari Kementerian Hukum, hadir Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, sebagai perwakilan Pemerintah.

Pelaksanaan rapat ini merupakan bagian dari agenda resmi Komisi III DPR RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Kegiatan tersebut disusun sesuai jadwal rapat Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 serta merupakan tindak lanjut dari keputusan internal Komisi III sebelumnya terkait penyusunan dan pendalaman Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Fokus utama rapat Panja adalah pembahasan DIM RUU Penyesuaian Pidana yang memuat berbagai isu strategis terkait penyelarasan ketentuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional. Melalui rapat ini, DPR RI dan Pemerintah diharapkan dapat mencapai titik temu terhadap substansi pasal-pasal krusial sehingga mempercepat proses penyelesaian RUU tersebut.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, turut memberikan apresiasi atas pembahasan DIM RUU Penyesuaian Pidana tersebut. Ia menegaskan bahwa harmonisasi ketentuan pemidanaan merupakan langkah penting untuk memastikan kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan hukum di seluruh daerah.

Denpasar – Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Pelaksanaan Penilaian Kompetensi melalui Profiling ASN (ProASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan berlangsung pada Selasa, (2/12),

Kegiatan Penilaian Kompetensi yang berlangsung di Kantor Regional X BKN Denpasar ini merupakan bagian dari program percepatan penyediaan data potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Adapun pejabat dari Kanwil Kemenkum NTB yang mengikuti Penilaian Kompetensi tersebut adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani berbagai tahapan pengukuran yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam pengelolaan Manajemen Talenta ASN di tingkat nasional maupun instansi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun data kompetensi pejabat tinggi yang lebih komprehensif sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis merit di lingkungan Kementerian Hukum. Pendekatan Profiling ASN juga menjadi upaya strategis untuk menempatkan talenta sesuai kebutuhan organisasi.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilaian Kompetensi melalui ProASN merupakan langkah penting untuk memastikan setiap pejabat memiliki peta potensi dan kompetensi yang jelas. Menurutnya, hasil profiling ini akan memperkuat penerapan manajemen talenta dan membantu organisasi menempatkan pejabat sesuai kebutuhan strategis.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan Sosialisasi SOP Pengharmonisasian Raperda dan Raperkada berdasarkan Permenkum Nomor 40 Tahun 2025, Selasa (2/12), di Ruang Rapat ZI Kanwil. Kegiatan ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Edward James Sinaga. Dalam pembukaannya, ia menegaskan bahwa sosialisasi ini penting untuk memastikan seluruh pemerintah daerah memahami kebijakan terbaru. “Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait tata cara pengharmonisasian sesuai Permenkum 40/2025,” ujarnya.

Dalam paparan teknis, Riki Aditya selaku Ketua IP3I Provinsi NTB menyampaikan bahwa mekanisme harmonisasi pada dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan, namun kini lebih diperjelas melalui penggunaan aplikasi E-Harmonisasi. Tahapan harmonisasi dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, analisis konsepsi, hingga pelaksanaan rapat pengharmonisasian. Bila permohonan tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi dalam dua hari. Kesepakatan hasil rapat harmonisasi selanjutnya menjadi dasar penerbitan surat selesai pengharmonisasian yang ditembuskan kepada Dirjen PP.

Edward James Sinaga juga menyampaikan bahwa penguasaan aplikasi E-Harmonisasi sangat penting sebagai bagian dari modernisasi layanan harmonisasi. “Kami berharap para pejabat di pemerintah daerah, baik fungsional maupun struktural, turut memahami dan dapat mengoperasikan aplikasi ini. Semakin banyak yang menguasai mekanismenya, maka proses harmonisasi akan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi,” jelasnya.

Pada sesi diskusi, para peserta dari pemerintah daerah menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait implementasi teknis Permenkum 40/2025. Tim Perancang Kanwil memberikan penjelasan mengenai jenis regulasi yang perlu melalui proses pengharmonisasian. Hal ini diharapkan dapat memastikan produk hukum daerah lebih konsisten, berkualitas, dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Edward menambahkan bahwa Kanwil berkomitmen mendukung penuh pemerintah daerah dalam setiap tahapan harmonisasi. Ia menyampaikan bahwa percepatan dapat dilakukan apabila dokumen diajukan dengan lengkap dan sesuai prosedur pada aplikasi. “Kami selalu berupaya memberikan layanan terbaik, mulai dari verifikasi hingga pelaksanaan analisis konsepsi. Dengan kerja sama yang baik, harmonisasi bisa berjalan semakin optimal,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan ketertiban administrasi dalam pengajuan harmonisasi Raperda dan Raperkada, sehingga proses berjalan semakin efektif dan sesuai ketentuan.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan mendorong peningkatan sinergi antara Kanwil dan pemerintah daerah. Ia berharap seluruh proses harmonisasi dapat berjalan lebih terstruktur, cepat, dan berkualitas guna mendukung pembentukan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengambil peran strategis dalam penyempurnaan produk hukum daerah dengan turut hadir sebagai narasumber pada Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa (2/12) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat regulasi yang mengatur ketertiban dan kenyamanan masyarakat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah, Zaenal Mustakim, yang menegaskan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan implementasi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menjelaskan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2016 yang masih berlaku saat ini hanya mengatur empat jenis ketertiban sehingga tidak lagi mampu mengakomodasi berbagai persoalan baru seperti pelajar yang nongkrong saat jam pelajaran, vila tanpa izin, bangunan tidak tertib di kawasan pantai, hingga alih fungsi rumah menjadi vila yang berdampak pada sektor perhotelan. Karena itu, menurutnya, penyusunan Perda baru diperlukan sebagai payung hukum yang lebih komprehensif dalam upaya penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Uji publik yang berlangsung selama dua hari, 2–3 Desember 2025, menghadirkan dua narasumber dari Universitas Mataram serta Kanwil Kemenkum NTB. Narasumber dari Universitas Mataram, Dr. Risnain, memaparkan bahwa perubahan Perda ini bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa Raperda ini memperluas muatan pengaturan menjadi 14 jenis ketertiban, mulai dari tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan, tertib taman dan tempat umum, tertib lingkungan, tertib sosial hingga tertib kesehatan. Dr. Risnain juga mendorong peserta untuk memberikan masukan terkait penyempurnaan substansi Raperda agar dapat lebih menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, narasumber dari Kanwil Kemenkum NTB, Taufan Arisandy selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, memberikan penekanan pada pentingnya penyempurnaan aspek legal drafting. Ia menjelaskan bahwa judul Raperda perlu disesuaikan agar mencerminkan keseluruhan materi muatan, sementara ketentuan umum harus memuat istilah-istilah yang konsisten dengan seluruh pasal di dalamnya. Ia juga menegaskan bahwa sebagai raperda atribusi, penyusunannya harus dilengkapi dengan naskah akademik, serta setiap norma harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari multitafsir. Dalam paparannya, ia mengingatkan agar ketentuan pidana dirumuskan secara tepat, tidak memberikan sanksi ganda antara pidana dan administratif, serta memastikan seluruh materi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesi diskusi yang berlangsung interaktif menampilkan sejumlah isu penting yang menjadi perhatian peserta, mulai dari perlindungan terhadap kecimol sebagai kearifan lokal, koreksi terhadap rujukan pasal yang belum tepat, penguatan efek jera dalam ketentuan pidana, pengaturan tertib nyongkolan dan larangan minuman keras, hingga usulan penataan joget malam menjadi panggung malam demi keamanan. Peserta juga mendorong perlunya penambahan sarana dan prasarana bagi Satpol PP untuk mendukung pelaksanaan tugas ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Selanjutnya, hasil uji publik ini akan dibawa ke tahap harmonisasi di Kanwil Kemenkum NTB sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah sebelum ditetapkan. Keterlibatan aktif Kanwil Kemenkum NTB dalam proses ini diharapkan mampu memastikan bahwa Raperda yang disusun memiliki kualitas regulasi yang kuat, responsif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta — Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan Indonesian Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment kepada World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai langkah strategis memperjuangkan keadilan dalam tata kelola royalti digital global. Proposal ini akan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) World Intellectual Property Organization (WIPO) yang di dilaksanakan mulai hari ini, 1 - 5 Desember 2025 di Jenewa, Swiss. Sidang ini diikuti 194 Negara anggota WIPO.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari US$ 2,3 triliun per tahun, dengan lebih dari 67 persen pasar musik global didominasi oleh layanan streaming. Namun, pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan kreator karena sebagian besar nilai ekonomi digital justru belum dirasakan secara adil kepada para pencipta.

Pertemuan ini dipimpin langsung Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Arief Havas Oegroseno, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum, Hermansyah Siregar. Selain itu Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Andry Indradi mengikuti sidang dan memperkaya konten tentang usulan Indonesia terkait royalti musik dan media. Pada awalnya, Inisiatif ini digagas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sejak Mei 2025 dan mulai bergulir di sidang SCCR WIPO, Desember ini. Di sela-sela sidang Indonesia bertemu secara bilateral dengan kelompok kelompok regional GRULAC (Amerika Latin dan Karibia), Jepang dan Amerika Serikat.

“Seringkali, pencipta hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan yang dihasilkan oleh karya mereka sendiri. Realitas ini tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi, ini adalah persoalan keadilan, kewajaran, dan pengakuan moral. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan pembaruan komitmen dan tindakan bersama,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno selaku pemimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan SCCR.

Menurutnya, pengajuan proposal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memperjuangkan pelindungan hak ekonomi kreator di tingkat global, bukan hanya di dalam negeri. Dia juga memandang pengajuan instrumen internasional yang mengikat ini berangkat dari ketimpangan struktural yang kian melebar dalam ekosistem royalti digital dunia. Setiap tahun, UNESCO dan Bank Dunia memperkirakan US$ 55,5 miliar royalti musik dan audiovisual menguap, tidak pernah terkumpul, tidak pernah dicatat, dan tidak pernah diterima penciptanya.

“Sistem royalti yang adil dan berkeadilan harus menjunjung tinggi martabat seluruh pencipta, tanpa memandang wilayah geografis maupun ukuran pasar. Keadilan pada gilirannya menuntut adanya transparansi, agar para pencipta dapat memahami bagaimana royalti mereka dihitung, didistribusikan, dan dilaporkan,” ujar Havas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang merupakan inisiator proposal ini menambahkan bahwa ketimpangan yang ada tidak terlepas dari kuatnya dominasi platform digital global dalam menentukan nilai ekonomi karya. Platform menguasai algoritma rekomendasi, model lisensi, standar metadata, hingga sistem pelaporan pendapatan. Pemerintah Indonesia mengidentifikasi empat persoalan struktural utama, yaitu metadata yang terfragmentasi, ketergantungan pada model pembagian royalti yang tidak adil, perbedaan penilaian royalti antarnegara, serta tata kelola distribusi yang tidak transparan.

“Dalam ekosistem digital, siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai nilai. Inilah akar persoalan royalti global saat ini,” jelas Supratman.

Menjawab persoalan tersebut, Indonesia menawarkan arsitektur baru tata kelola royalti global yang konkret, operasional, dan teknis melalui tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi standardisasi metadata fonogram dan audiovisual secara global, kewajiban transparansi lisensi, penggunaan, dan distribusi royalti lintas negara, serta pembentukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas global melalui audit internasional. Ketiga pilar ini dirancang untuk memastikan tidak ada lagi karya yang “hilang” dari sistem serta menjamin setiap pemanfaatan karya tercatat secara akurat dan bernilai ekonomi yang jelas.

Agar seluruh mekanisme tersebut berjalan efektif, Indonesia menegaskan bahwa instrumen yang digunakan perlu bersifat mengikat. Pendekatan soft law dinilai tidak cukup untuk menghadapi ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan platform digital raksasa. Instrumen mengikat diperlukan untuk menjamin konsistensi lintas negara sekaligus memperkuat posisi hukum negara berkembang dalam memperjuangkan hak ekonominya.

“Tanpa kewajiban hukum dan sanksi yang tegas, transparansi hanya akan menjadi komitmen moral yang tidak memiliki daya paksa,” kata Supratman.

Keberhasilan proposal ini diyakini akan memberikan dampak langsung dan signifikan bagi seluruh kreator dunia termasuk Indonesia. Kreator akan memperoleh akses atas data pemutaran karya secara global, mengetahui negara dengan tingkat konsumsi tertinggi, memahami nilai ekonomi yang sebenarnya dari setiap pemanfaatan karya, serta menerima royalti yang selama ini tidak terdistribusikan secara optimal. Nilai ekonomi musik dan audiovisual Indonesia bahkan berpotensi meningkat hingga triliunan rupiah per tahun seiring terbukanya akses data global yang selama ini tertutup.

Oleh sebab itu, Menteri Hukum meminta dukungan untuk keberhasilan proposal ini khususnya dari para kreator Indonesia. Ia juga mengajak seluruh kreator untuk secara aktif melindungi kekayaan intelektual melalui pencatatan hak cipta agar hak ekonomi dapat diperjuangkan secara optimal. Melalui inisiatif global ini, Indonesia ingin memastikan setiap karya anak bangsa yang dikonsumsi di berbagai belahan dunia memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi penciptanya.

“Tetaplah berkarya dan percayalah bahwa negara sedang memperjuangkan hak Anda, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di hadapan dunia,” pungkasnya.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan pentingnya momentum tersebut bagi daerah. “Usulan Indonesia ini adalah pintu bagi lahirnya ekosistem royalti digital yang lebih sehat, terutama bagi para kreator di daerah seperti Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya standar global dan transparansi royalti, kita berharap tidak ada lagi karya putra-putri daerah yang hilang jejak di platform digital. Negara hadir untuk memastikan setiap hak ekonomi mereka terlindungi,” ujarnya.