Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut hadir dalam acara Launching Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM NTB) yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal di Gomong, Mataram, Selasa (30/12).
‎
‎Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran hadir mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

‎
‎Launching PLUT KUMKM NTB ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur, disaksikan jajaran Forkopimda, perwakilan instansi terkait, serta para pemangku kepentingan sektor UMKM.
‎
‎Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Ahmad Masyhuri dalam laporannya mengatakan gedung ini di bangun tujuannya adalah untuk transformasi UKM, mulai dari pendampingan pelaku UKM, kemudian membantu mengakses perizinan sampai nanti bisa punya akses modal dan yang paling penting di pemasarannya.

‎
‎Sementara itu, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan harapannya agar fasilitas PLUT KUKM ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal, terutama oleh ibu-ibu dan anak muda.
‎
‎"Melalui PLUT ini, diharapkan dapat meningkatkan 5 hal ini, yaitu meningkat kualitas skil, produk/kemasan, branding, akses pasar dan akses pembiayaan," ujar Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB.
‎
‎Selanjutnya, Miq Iqbal mengucapkan selamat atas launching PLUT KUKM ini. "Jadikan ini pusat untuk pengembangan UKM dan koperasi, manfaatkan dengan semaksimal mungkin," tegasnya.
‎
‎Usai prosesi peresmian, rombongan melanjutkan kegiatan peninjauan fasilitas (facility tour) yang menampilkan berbagai ruang layanan pengembangan usaha, mulai dari galeri produk UMKM champion, ruang inkubasi bisnis dan digital, hingga area praktik produksi yang melibatkan pelaku usaha dan generasi muda. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat pembinaan terpadu bagi UMKM, baik dari sisi inovasi, peningkatan kualitas produk, akses pasar, maupun konsultasi usaha.

‎
‎Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam mendukung pelaku UMKM, khususnya terkait fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual agar produk lokal NTB memiliki daya saing lebih kuat di tingkat nasional maupun global.

Mataram — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Bima pada Rabu (24/12). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkum NTB ini dilaksanakan secara hybrid dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati.

Rapat harmonisasi ini membahas tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tahunan Tanah Eks Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bima tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Kabupaten Bima.

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima selaku pemrakarsa atas komitmen dan keseriusannya dalam mengikuti proses harmonisasi. Ia menegaskan bahwa harmonisasi bertujuan untuk memastikan rancangan regulasi daerah yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi mekanisme maupun substansi materi muatan, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif.

“Proses harmonisasi ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan rancangan regulasi agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta selaras dengan maksud dan tujuan pembentukannya,” ujar Milawati.

Selanjutnya, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memaparkan hasil harmonisasi terhadap kedua rancangan tersebut. Untuk Raperkada tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, tim perancang menekankan bahwa regulasi ini merupakan instrumen strategis sebagai pijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS di daerah. Tim juga menyoroti pentingnya penataan sistematika lampiran RAD agar selaras dengan batang tubuh rancangan peraturan.

Sementara itu, terhadap Raperkada tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tahunan Tanah Eks Jaminan Aparat Desa dan/atau Tanah Cadangan Pembangunan Milik Pemerintah, tim perancang memberikan beberapa catatan penting, antara lain terkait penerapan sistem lelang yang dinilai belum selaras dengan ketentuan Permendagri, klasifikasi tanah eks jaminan, serta penyesuaian dengan regulasi pengelolaan barang milik daerah yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima, Rufaidah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum NTB atas pendampingan yang diberikan. Ia berharap masukan dari tim perancang dapat menyempurnakan rancangan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Penjelasan lanjutan juga disampaikan oleh Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Bima, M. Isnaini Ramadhan, serta perancang peraturan perundang-undangan dari Bagian Hukum Kabupaten Bima, yang memaparkan latar belakang penerapan mekanisme sewa dan pembentukan panitia guna menjamin transparansi, legitimasi, dan netralitas dalam pengelolaan aset daerah.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan perbaikan terhadap draf dan lampiran Raperkada sesuai dengan catatan dan hasil pembahasan. Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dituangkan dalam surat pengembalian Raperkada untuk dilakukan penyempurnaan.

Dengan harmonisasi ini, diharapkan Raperkada Kabupaten Bima yang disusun dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional membawa visi reintegrasi sosial. Artinya, KUHP yang akan diberlakukan sejak 2 Januari 2026 ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku pidana untuk bertobat dan kembali berkontribusi bagi masyarakat.

"Jadi kita reintegrasi sosial. Bagaimana memberikan kesempatan kepada orang yang berbuat salah itu untuk bertobat, memperbaiki dirinya, biar bisa diterima di masyarakat dan bisa bermanfaat bagi masyarakat," ucap Wamen dalam pertemuannya dengan Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Eddy mengatakan kalau KUHP Nasional akan membuat sistem hukum pidana menjadi lebih manusiawi. Nantinya, penjatuhan pidana penjara tidak lagi menjadi yang utama. Hal ini dilakukan untuk menghindari stigma negatif yang sering dilabelkan kepada pelaku tindak pidana, meskipun tindak pidana ringan.

“Kalau kita punya tetangga yang baru keluar penjara karena mencuri, pasti jadi omongan, jangan bergaul dengan dia, dia itu mantan napi. Seakan-akan orang berbuat dosa itu tidak ada ampunannya di muka bumi. Itu yang kita cegah dengan reintegrasi sosial, supaya tidak ada stigma buruk terhadap dia,” katanya.

Eddy mengungkapkan, penjatuhan hukuman penjara akan diberikan bagi tindak pidana yang ancamannya dalam waktu panjang, yaitu kejahatan berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara itu, jika seseorang melakukan tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari lima tahun, maka hakim menjatuhkan pidana pengawasan. Demikian pula dengan mereka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman tidak lebih dari tiga tahun, maka dapat dijatuhi pidana kerja sosial.

“Misalnya dia punya kemahiran mengendarai mobil, maka dia bekerja untuk angkutan layanan publik tapi tidak dibayar sebagai hukuman. Juga ada batasannya bahwa jam kerjanya dia itu tidak boleh mengganggu kesempatan dia untuk mencari nafkah,” tutur Eddy.

KUHP Nasional, lanjutnya, tidak lagi memandang hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Melainkan menerapkan keadilan korektif yang berarti pelaku dikenakan sanksi sebagai tindakan korektif. Kemudian, keadilan restoratif untuk memulihkan korban, serta keadilan rehabilitatif bagi korban dan pelaku.

“Sanksi menurut KUHP baru tidak mesti pidana. Dalam KUHP baru itu sanksi bisa berupa pidana, bisa berupa tindakan. Hakim boleh menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan, boleh menjatuhkan pidana tanpa tindakan, tetapi boleh juga tindakan tanpa pidana,” terang Eddy.

Menurut Eddy, sistem pemidanaan di Indonesia telah tertinggal lebih dari 50 tahun jika dibandingkan dengan modifikasi hukum pidana di negara-negara maju. Sebagai contoh, negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mengenal adanya semi detention. Artinya, seseorang mendekam di penjara mulai pukul 06.00 sore sampai pukul 06.00 pagi hari berikutnya. Ada pula sistem weekend detention yang berarti seseorang mendekam di penjara mulai hari Sabtu pukul 00.00 dan keluar dari penjara hari Senin pukul 00.00.

“Misalnya seseorang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana penjara dua tahun dengan semi detention. Maksudnya dia mendekam di penjara dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Lalu jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya dia bekerja seperti biasa. Reintegrasi sosial, jadi dia tidak diberi stigma,” jelas Eddy.

Di Indonesia sendiri, kata Eddy, modifikasi pidana dalam KUHP Nasional berupa pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda. Eddy pun menegaskan bahwa KUHP Nasional tidak akan melemahkan hukum pidana, tetapi bermaksud membuat hukum pidana menjadi lebih manusiawi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyatakan bahwa penerapan KUHP Nasional menjadi momentum penting perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk di daerah.

“KUHP Nasional membawa semangat pembaruan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Pendekatan reintegrasi sosial ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan dan memberdayakan pelaku agar dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Bima. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (23/12) secara virtual bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkum NTB.
‎
‎Rapat harmonisasi dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemrakarsa dari Pemerintah Kota Bima atas komitmen dan keseriusannya dalam mengikuti proses harmonisasi penyusunan regulasi daerah.

‎
‎"Kehadiran Pemrakarsa ini sebagai wujud kesungguhan Pemerintah Daerah Kota Bima dalam memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas substansi yang baik serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Milawati.
‎
‎Pembahasan rapat difokuskan pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memiliki nilai strategis dalam mendorong terwujudnya kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender. Regulasi ini diharapkan mampu menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

‎
‎Milawati menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, baik berupa kritik konstruktif maupun saran perbaikan, merupakan bagian dari proses kolaboratif untuk memperkuat kualitas regulasi.

‎
‎"Harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, melainkan fase substantif yang memastikan terpenuhinya asas legalitas, kepastian hukum, kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, serta implementabilitas regulasi di lapangan," tegasnya.
‎
‎Dengan demikian, hasil harmonisasi diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah di Kota Bima.
‎
‎Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Bima, Syahruddin, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum NTB atas fasilitasi dan pendampingan yang diberikan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut.
‎
‎Ia berharap hasil harmonisasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Bima, khususnya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
‎
‎Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian Raperkada oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan. Tim Perancang menekankan pentingnya perumusan konsideran menimbang yang mencerminkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, penyesuaian dasar hukum sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan, konsistensi penggunaan istilah dan nomenklatur perangkat daerah, serta perbaikan rumusan pasal dan batasan pengertian tertentu agar lebih tepat dan tidak menimbulkan multitafsir.
‎
‎Selain koreksi substantif dan sistematika, Tim Perancang juga memberikan catatan langsung dalam naskah rancangan, termasuk penandaan bagian yang perlu dihapus, diubah, maupun dirumuskan ulang guna memudahkan Pemrakarsa dalam melakukan penyempurnaan.
‎
‎Rapat harmonisasi ditutup dengan kesepakatan untuk melakukan perbaikan terhadap lampiran Raperkada tersebut.

Lombok Tengah – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (23/12), bertempat di Kantor Bupati Lombok Tengah.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkum NTB, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, pejabat dan pegawai Dinas Pariwisata, serta pegiat seni, musisi, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan konten kreator.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB, Puan Rusmayadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai aset strategis daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Sungkul, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual sangat penting dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya dalam menjaga orisinalitas karya dan potensi lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ini, menekankan pentingnya peningkatan literasi Kekayaan Intelektual bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

“Pariwisata dan ekonomi kreatif Lombok Tengah memiliki potensi yang sangat besar. Melalui pemahaman dan perlindungan Kekayaan Intelektual, potensi tersebut tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual, baik terhadap Kekayaan Intelektual Komunal, Hak Cipta, maupun Merek yang tumbuh di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan materi mengenai Kekayaan Intelektual Komunal, termasuk konsep, jenis, dan urgensi perlindungannya sebagai bagian dari pelestarian budaya dan potensi lokal. Selanjutnya, peserta juga mendapatkan pemaparan terkait Hak Cipta dan Merek, khususnya mengenai pentingnya perlindungan karya kreatif serta pendaftaran merek sebagai identitas dan daya saing produk pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi, ditandai dengan diskusi dan sesi tanya jawab yang aktif dari para peserta terkait penerapan Kekayaan Intelektual di lingkungan kerja Dinas Pariwisata maupun dalam aktivitas ekonomi kreatif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Kanwil Kemenkum NTB dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.