
Mataram - Untuk memastikan pengaturan hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota DPRD memiliki landasan hukum yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Lombok Tengah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jumat (20/11/2026), di Roemah Langko, Mataram.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Erbata Sri Muliatini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya memastikan setiap pengaturan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, disusun secara cermat dengan memperhatikan urgensi kebutuhan, kesesuaian regulasi, serta potensi risiko dalam implementasinya.
Menurutnya, harmonisasi tidak hanya bertujuan menyempurnakan rumusan norma, tetapi juga memastikan peraturan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan produk hukum daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap regulasi yang mengatur hak keuangan dan administrasi harus memiliki dasar hukum yang kuat, didukung perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dirumuskan secara cermat. Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan tidak hanya menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi permasalahan di kemudian hari,” tegas Risman.
Dalam pembahasan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Pahittiartik, memaparkan hasil analisis konsepsi yang sebelumnya telah dituangkan dalam tanggapan tertulis. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kelengkapan dokumen pendukung berupa hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ketentuan pemberlakuan surut, teknik penyusunan peraturan, hingga inkonsistensi norma terkait pengaturan dana operasional.

Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah, Yunanto Estika Wardhana, turut memberikan penjelasan mengenai kondisi kemampuan keuangan daerah dan dasar penghitungan hak keuangan DPRD. Ia menyampaikan bahwa penghitungan telah mengacu pada kertas kerja yang tersedia dan ketentuan yang berlaku. Sejumlah rumusan juga akan disesuaikan kembali, termasuk pengaturan dana operasional dan ketentuan peralihan.
Menanggapi hal tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB mengingatkan pentingnya melengkapi dokumen pendukung, khususnya data penghitungan tahun 2025. Selain itu, disarankan agar pemberlakuan peraturan disesuaikan mulai 1 Januari 2027 untuk menghindari persoalan administrasi dan pembayaran akibat perbedaan periode pemberlakuan.
Pembahasan juga menyoroti perlunya penyesuaian materi muatan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, termasuk memperjelas rumusan besaran tunjangan serta mekanisme pembayaran dana operasional dan reses agar tidak menimbulkan multitafsir.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil harmonisasi oleh Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB.
Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, kesesuaian norma, dan akuntabilitas, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara tepat serta meminimalkan risiko hukum di kemudian hari.

