Artikel Layanan

Index Artikel Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Perda dan Pergub: Serupa tapi Tak Sama

ChatGPT_Image_Jun_29_2026_11_42_16_AM.png

Banyak orang menganggap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dua hal yang serupa. Keduanya memang lahir dari pemerintah daerah dan sama-sama mengatur kehidupan masyarakat di tingkat provinsi. Namun jika ditelusuri lebih dalam, keduanya ternyata berbeda secara mendasar baik dari sisi lembaga yang membentuknya, kedudukan dalam hierarki hukum, fungsi, maupun materi muatannya.

Perda, Bagian dari Hierarki Utama
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki peraturan di Indonesia disusun secara berjenjang: dimulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Perda Provinsi berada langsung di dalam hierarki ini. Masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda Provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama gubernur, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, atau untuk menjawab kondisi khusus yang ada di daerah tersebut.

Pergub, Lahir dari Kewenangan Gubernur
Pergub berdiri di posisi yang berbeda. Ia tidak termasuk dalam hierarki utama, melainkan masuk dalam kategori peraturan "lainnya" yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pergub merupakan peraturan yang dibentuk oleh gubernur, dan diakui keberadaannya selama diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, atau dibuat berdasarkan kewenangan yang memang dimiliki gubernur itu sendiri. Karena itu, Pergub bisa saja terbit tanpa harus didahului oleh Perda, selama yang diatur adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Lebih dari itu, Pergub juga berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perda. Dalam konteks ini, Pergub hadir untuk memberikan pengaturan yang lebih teknis dan operasional atas norma-norma yang telah ditetapkan dalam Perda.

Perbedaan pada Lembaga/Jabatan yang Berwenang
Perbedaan paling mendasar antara keduanya terletak pada lembaga atau jabatan yang berwenang membentuknya. Perda dibentuk bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur. Rancangan Perda dapat berasal dari inisiatif DPRD Provinsi maupun dari Pemerintah Daerah (Pemda), kemudian dibahas dan disetujui bersama sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Pergub sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur. Prosesnya jauh lebih sederhana karena tidak memerlukan persetujuan lembaga legislatif daerah. Baik dalam rangka melaksanakan lebih lanjut ketentuan Perda yang sudah ada, maupun sebagai pengaturan atas urusan yang memang menjadi kewenangannya. Dari sisi kedudukan dalam hierarki hukum, Perda Provinsi berada lebih tinggi dibanding Pergub. Artinya, sebuah Pergub tidak boleh bertentangan dengan Perda, apalagi dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang.

Memahami perbedaan ini penting, bukan hanya untuk kalangan hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum. Agar kita tahu ketika sebuah aturan daerah terbit, dari mana sesungguhnya kewenangan itu berasal, dan sejauh mana kekuatan hukumnya mengikat.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram - NTB 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0818-182-444
PikPng.com email png 581646    kanwilntb@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM RI
NUSA TENGGARA BARAT


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Majapahit No. 44 Mataram
Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat 83127
PikPng.com phone icon png 604605   0370-7856244
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumntb@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Hukum RI