Tangerang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, mengikuti kegiatan penutupan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Masalah Atas Isu Strategis Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan. Anna Ernita hadir mewakili Kakanwil I Gusti Putu Milawati.
Kegiatan yang berlangsung di Phoenix Ballroom, Hotel Aviary Bintaro, Tangerang, pada Jumat (29/8) ini dihadiri oleh peserta dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kegiatan ini, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Ramelan Suprihadi, memaparkan kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari FGD, yang mencakup empat poin penting, yaitu kondisi eksisting aplikasi layanan, perubahan struktur koordinasi, ketidaksiapan standar teknis, dan belum tersedianya cetak biru (blueprint) untuk interoperabilitas data layanan.
Ramelan Suprihadi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dalam diskusi, serta kepada panitia atas terselenggaranya acara secara baik dan lancar. Kegiatan FGD secara resmi ditutup.
Dengan adanya FGD ini, peserta dapat memetakan kerangka masalah dan menganalisis kebutuhan informasi data yang dibutuhkan antar Kementerian/Lembaga dalam Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan penting dalam penguatan sistem layanan kewarganegaraan berbasis interoperabilitas data.
