Lombok Barat – Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan fasilitasi badan hukum. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Puan Rusmayadi, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Model Bisnis Penguatan Strategi Korporatisasi UMKM melalui Pola Kemitraan yang diselenggarakan Bank Indonesia, Rabu (28/08).
Dalam paparannya, Puan menyampaikan bahwa Provinsi NTB kini memiliki 8 (delapan) produk Indikasi Geografis (IG) yang telah terdaftar, di antaranya Kopi Tambora, Madu Hutan Sumbawa, Susu Kuda Sumbawa, Kopi Batulanteh, Garam Pemongkong, Mutiara Lombok, Kopi Sembalun, dan Kangkung Lombok.
“Selain delapan IG tersebut, saat ini sedang dalam proses dua produk baru yaitu Kopi Rarak KSB dan Kopi Rempek KLU. Untuk kerajinan, kita juga melakukan inventarisasi IG seperti Gerabah Gumise, Tenun Donggo, Gerabah Banyumulek, dan Kerajinan Ketak,” jelasnya.
Tidak hanya perlindungan KI, Kanwil Kemenkum NTB juga terus mendorong UMKM agar memiliki badan hukum Perseroan Perorangan sebagai bentuk tata kelola usaha yang profesional. Hingga saat ini, tercatat 3.738 UMKM di NTB telah berbadan hukum.
Namun, tantangan masih cukup besar, mulai dari rendahnya pemahaman pentingnya badan hukum, biaya dan proses birokrasi yang dianggap rumit, keterbatasan pendampingan, hingga kekhawatiran pelaku usaha terhadap pajak dan regulasi.
Melalui keikutsertaan dalam FGD ini, Kanwil Kemenkum NTB ingin memastikan bahwa layanan hukum dan kekayaan intelektual dapat menjadi instrumen penting dalam penguatan UMKM. Dengan sinergi lintas sektor melalui model Pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media), UMKM NTB diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional hingga global.
Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati, yang ditemui dalam kesempatan berbeda menyatakan, “Perlindungan hukum dan kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi UMKM untuk lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan perekonomian,” tegasnya.
