Jakarta — Deputi Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk Sektor Pengembangan Regional dan Nasional, Hasan Kleib, menjelaskan bahwa tindak lanjut kerja sama Indonesia WIPO akan diprioritaskan pada tiga hal utama. Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Direktur Jenderal WIPO di Gedung DJKI, Jakarta pada 2 Oktober 2025.
“Proyek pertama yaitu dukungan penyusunan National Intellectual Property Strategy (NIPS). Melalui NIPS, WIPO akan membantu Indonesia merancang strategi KI nasional yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, kapasitas inovatif, dan daya saing kreatif, ucap Hasan.
Selanjutnya pelaksanaan proyek IP and Animation. Berdasarkan kesuksesan industri film dan animasi Indonesia, WIPO menilai Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif digital. Proyek ini akan berlangsung selama 10 hingga 12 bulan dengan pendampingan dari pakar internasional untuk memperkuat ekosistem animasi, film, hingga gim.
“Proyek ketiga yang tidak kalah penting adalah IP and Batik yang berfokus pada peningkatan nilai ekonomi di wilayah Indramayu dan Cirebon. Salah satunya Batik Tulis Complongan dari Indramayu yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Melalui pelatihan branding, desain, pengemasan, hingga strategi komersialisasi, batik tradisional Indonesia diharapkan dapat naik kelas menjadi produk premium yang berdaya saing global,” ujarnya.
Hasan melanjutkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi kekayaan intelektual (KI) dalam pembangunan ekonomi kreatif. Ia mengatakan WIPO siap mendukung penuh penyusunan strategi nasional KI, serta mendorong proyek animasi dan batik agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud nyata sinergi pemerintah Indonesia dengan WIPO dalam memperkuat ekosistem KI.
“Kolaborasi strategis ini bukan hanya untuk memperkuat pelindungan KI, tetapi juga untuk menjadikan KI sebagai motor penggerak ekonomi kreatif yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Razilu.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menekankan pentingnya kerja sama Indonesia–WIPO untuk memperkuat potensi lokal di daerah.
“Proyek yang difokuskan pada animasi dan batik sejalan dengan kebutuhan daerah-daerah di Indonesia, termasuk NTB, yang kaya akan karya budaya dan produk kreatif. Dengan adanya dukungan internasional dari WIPO, kami berharap karya lokal tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat menembus pasar global dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan penekanan pada tiga prioritas utama tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadikan KI sebagai pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing bangsa di tingkat global. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti kunjungan kerja Dirjen WIPO ke Indonesia pada 11–13 Agustus 2025 lalu.
Agenda strategis ini juga menjadi bagian dari rangkaian capaian Setahun Bekerja, Bergerak Berdampak yang terus digelorakan Kementerian Hukum dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual nasional.
