Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) secara virtual yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel terkait implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021, Kamis (30/10). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK), serta CPNS Analis Kebijakan.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa partisipasi dalam diskusi ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antarwilayah.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, yang menekankan pentingnya penguatan kebijakan bantuan hukum sebagai bagian dari prioritas nasional dalam mewujudkan reformasi hukum sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Masalah bantuan hukum adalah bagian dari upaya membangun budaya hukum dan memastikan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Andry. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi, untuk memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai narasumber dari unsur akademisi, pemerintah daerah, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) turut memberikan pandangan strategis terkait pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bantuan hukum.
Materi yang disampaikan berfokus pada penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum), penguatan kolaborasi antarinstansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum, serta upaya pemerataan layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Para pemateri sepakat bahwa penerapan standar layanan yang baik harus didukung oleh kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, pendanaan berkelanjutan, serta sistem evaluasi yang transparan.
Kepala BSK juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum tengah menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif agar implementasi bantuan hukum di seluruh Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenkum NTB untuk memperkuat koordinasi dan memperoleh masukan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas layanan bantuan hukum di wilayah. Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Kanwil Kemenkum NTB diharapkan dapat mengadopsi berbagai praktik baik dalam perluasan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
