ntb.kemenkum.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, turut hadir memberikan dukungan penuh Provinsi NTB dalam Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS): Diplomatic Tour Goes to West Nusa Tenggara, Jumat (9/5).

Kehadiran Kakanwil Mila dalam acara ini turut memperkuat makna strategis dari pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series 2025. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya perlindungan kekayaan intelektual atas budaya lokal yang ditampilkan. Kuliner tradisional, tarian daerah, hingga busana adat yang dipamerkan merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang perlu dilindungi secara hukum agar tidak mudah diklaim oleh pihak luar.

Kegiatan yang bertempat di NTB Mall, Mataram tersebut, diikuti oleh 37 delegasi Indonesia Gastrodiplomacy Series.

Sebagai provinsi yang memiliki potensi Indikasi Geografis (IG) yang beraneka ragam, Nusa Tenggara Barat terpilih sebagai lokasi strategis dalam Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS).

Dalam kunjungan ini, para duta besar dan tamu negara disuguhkan berbagai kekayaan budaya dari 10 kabupaten/kota di NTB. Mereka menikmati sajian kuliner tradisional yang menggugah selera, pertunjukan tarian khas daerah, serta pameran busana adat yang mencerminkan keberagaman budaya NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk membuka diri terhadap peluang kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Iqbal mengajak dunia internasional untuk menjalin kolaborasi dan menanamkan investasi di NTB.

Kegiatan ini memberi dorongan signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI).

Berbagai elemen budaya yang ditampilkan mulai dari kuliner, tarian, kerajinan tangan, hingga busana adat dapat diangkat sebagai aset intelektual yang harus dicatat dan dilindungi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB berkomitmen untuk mendorong pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual komunal sebagai langkah konkret menjaga warisan budaya NTB dari klaim pihak luar.

ntb.kemenkum.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) Kembali melaksakan kegiatan Intelectual Property (IP) Goes To School dengan menyambangi SMAN 9 Mataram pada, Jumat (9/5). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dengan tujuan rangka untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya mengenali dan melindungi Kekayaan Inteletual (KI).

Wakil Kepala Kesiswaan SMAN 9 Mataram, Saipul Hamdani, sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena tidak semua sekolah bisa mendapatkan kesempatan untuk dijadikan tempat kegiatan tersebut. Beberapa siswa ada yang telah menghasilkan karya tulis seperti novel dan puisi. Kai sangat berharap dengan adanya kegiatan IP Goes To School ini, nantinya para siswa siswi dapat lebih memahami terkait Kekayaan intelektual, sehingga dapat melahirkan karya-karya yang kreatif serta inovatif,” ujarnya.

Guru Kekayaan Intelektual (Ruki) Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan beberapa materi terkait pengenalan KI secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan hak cipta da bagaimana pelindungan hak cipta serta tata cara pendaftaran hak cipta.

Dalam kegiatan ini juga, para siswa mengikuti pre-test, diskusi interaktif dan post-test yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman mengenai kekayaan intelektual.

Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menuturkan bahwa Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir individu seorang manusia terhadap suatu karya yang tentunya harus dihargai dan dilindungi. "Lindungilah dan hargailah karyamu dengan mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya," ujar Mila.

ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB kembali melanjutkan kegiatan IP Goes to School, Jumat (9/5). Kali ini tim Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) mendatangi SMAN 5 Mataram melanjutkan program Intellectual Property (IP) Goes to School.

Mengusung tema "Kenali Karyamu, Hargai Kreator", kegiatan IP Goes To School diikuti oleh 50 orang siswa-siswi dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para Siswa mengenai pentingnya mengenali dan melindungi hasil karya sejak dini untuk dapat berkarya berinovasi agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun International.

Sofian selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Sofian menegaskan bahwa siswa-siswi SMAN 5 Mataram memiliki sangat banyak karya dan potensi yang luar biasa, mulai dari karya tulis, seni konten kreator.

"Dengan adanya kegiatan IP Goes To School dapat memberikan pengetahuan lebih luas terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual sejak dini." tuturnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tiga orang Guru Kekayaan Intelektual, menyampaikan materi secara bergiliran mengenai pengenalan hak cipta, jenis-jenis hak cipta beserta bentuk perlindungannya, serta manfaat ekonomi yang dapat diperoleh melalui pencatatan hak cipta.

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, mengajak seluruh siswa untuk bersama-sama memahami, mendalami, dan melindungi apa yang diciptakan. "Jadilah generasi yang kreatif, penuh ide, penuh inovasi. Karena di sekolah ini akan membuat kalian menjadi seseorang yang ditunggu kehadirannya di tengah masyarakat" tutur Mila.

ntb.kemenkum.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upanyanya adalah komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam rangkaian mewujudkan ZI menuju WBBM, Kanwil Kemenkum NTB akan menjalani desk evaluasi dari Tim Penilai Internal (TPI) pada, (15/5) mendatang.

Dalam rangka mempersiapkan desk evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat persiapan pada, Jumat (9/5) di Aula Kantor Wilayah.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum selaku Sekretaris Tim Pembangunan ZI, M. Amin Imran menyampaikan kepada seluruh Kelompok Kerja (Pokja) agar memahami data dukung yang telah dipenuhi sebelumnya dan menyiapkan paparan dan video ruang layanan.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati selaku Penanggung Jawab Tim Pembangunan ZI berpesan kepada seluruh Tim Pembangunan ZI agar mampu memahami tugas dan fungsi masing-masing pokja.

"Agar nantinya dapat memberikan tanggapan terhadap pertanyaan terkait 6 area perubahan dan mampu menjelaskan terkait inovasi yang digunakan di Kanwil Kemenkum NTB. Di samping itu, harus dipastikan pula sarana dan prasarana dalam pelayanan," ujar Mila.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum selaku Ketua Tim Pembangunan ZI, Edward James Sinaga, menyampaikan terkait hasil evaluasi berjenjang dari Sekretariat Jenderal agar dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja dengan menyiapkan data pendukung sehingga dapat meningkatkan nilai saat desk evaluasi dari TPI.

Terakhir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum selaku Wakil Ketua Tim Pembangunan ZI, Farisa menyampaikan agar seluruh tim dapat menyelaraskan pemahaman terkait pembangunan ZI khususnya pada saat desk evaluasi.
(M. Ilyas)

ntb.kemenkum.go.id - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Edward James Sinaga, mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum di Jakarta pada, Kamis (8/5).

Koordinasi ini dalam rangka membahas capaian program kerja Kelompok Kerja (Pokja) BSK Kanwil Kemenkum NTB. Kedatangan Edward James Sinaga disambut Jurnalis, Kepala Pusat Penanganan Perkara Hukum BSK dan Hadiyanto, Kepala Pusat Pelayanan Hukum BSK.

Edward menyampaikan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) beserta Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kanwil Kemenkum NTB.

"Sosialisasi pedoman penilaian IRH sudah dilakukan dan berjalan baik dengan menghadirkan langsung masing-masing operator IRH dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Tim IRH di Kanwil Kemenkum NTB akan mendampingi dan mendorong pengisian data dukung IRH di daerah NTB," terang Kadiv PPPH.

Edward menambahkan bahwa tim Pokja BSK di Kanwil Kemenkum NTB Sudah melaksanakan evaluasi SPAK dan SPKP untuk menginventarisir masalah kualitas layanan publik pada Kanwil Kemenkum NTB selama masa transisi.

"Dalam kegiatan evaluasi, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus pelayanan di masa transisi Kementerian Hukum khususnya di Kanwil Kemenkum NTB dan akan disampaikan ke BSK dalam bentuk laporan tertulis," jelas Edward.

Hadiyanto menyampaikan bahwa salah satu strategi untuk mendorong pemenuhan data IRH di wilayah harus dilakukan dari proses awal yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah dengan mensosialisasikan pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan pengharmonisasian sesuai aturan dan SOP pada di aplikasi e-harmonisasi.

Sementara itu, Jurnalis menambahkan bahwa daftar inventaris masalah yang akan dimasukkan dalam laporan harus sesuai fakta yang didapat dengan disertai rekomendasi untuk masing-masing permasalahan. "Hal ini berguna untuk menghasilkan kebijakan yang tepat," ucapnya.

Selanjutnya, Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB akan melakukan rapat internal dengan Pokja BSK Kanwil Kemenkum NTB terkait hasil koordinasi dan konsultasi ini.