Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum beserta tim dari subseksi Kekayaan Intelektual mengikuti Workshop on IP Diagnostic Tool yang digelar secara virtual melalui Zoom pada Selasa (25/11).
‎
‎Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkolaborasi dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Adapun peserta terdiri dari perwakilan DJKI, WIPO, analis KI se-Indonesia, guru KI, serta pengelola sentra KI di berbagai daerah.
‎
‎Dalam pembukaan kegiatan, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI menyampaikan bahwa WIPO telah mengembangkan IP Diagnostic Tool sebagai alat strategis dalam membantu pemangku kepentingan dan pelaku usaha mengidentifikasi aset Kekayaan Intelektual yang dimiliki, sekaligus memahami perlindungan yang tepat dan peluang komersialisasi. “Lebih dari 80% nilai bisnis saat ini ditopang oleh aset tidak berwujud,” tegasnya. Karena itu, pelindungan KI menjadi kunci pertumbuhan usaha yang berdaya saing.
‎
‎Pemateri dari WIPO kemudian memaparkan mengenai WIPO IP Diagnostic Tool yang berfungsi sebagai asesmen mandiri bagi pelaku usaha untuk memetakan potensi KI seperti Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, hingga Rahasia Dagang. Peserta juga diperkenalkan dengan alur penilaian, mulai dari pengisian kuesioner, evaluasi per kategori KI, hingga keluaran berupa rekomendasi langkah penguatan dan pengelolaan KI.
‎
‎Pelatihan semakin menarik dengan adanya demonstrasi langsung melalui studi kasus produsen sepeda listrik “Amira” yang mengembangkan teknologi baterai fast-charging. Studi kasus tersebut menggambarkan bagaimana satu produk dapat mengandung berbagai potensi KI yang bernilai ekonomi tinggi, dan dengan strategi pengelolaan yang tepat, akan meningkatkan nilai usaha secara signifikan.
‎
‎Selain itu, pemateri juga menekankan strategi utama penguatan KI, seperti menjaga kerahasiaan informasi usaha, mendaftarkan desain industri sebelum publikasi, pemilihan merek yang khas, hingga peluang lisensi dalam komersialisasi paten. Peserta turut diberikan akses ke panduan pendukung seperti WIPO IP Business Guides dan Enterprising Ideas for Startup.
‎
‎Melalui workshop ini, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen menindaklanjuti pemanfaatan WIPO IP Diagnostic Tool dengan menyebarluaskan informasi bagi UMKM, stakeholder, serta peserta binaan dalam berbagai kegiatan penyuluhan KI, serta mengintegrasikannya sebagai asesmen awal dalam layanan konsultasi KI di wilayah NTB.
‎
‎Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan strategi pelindungan KI, diharapkan pelaku usaha di NTB dapat memperkuat posisi usahanya dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Mataram - Siap implementasikan Peraturan Menteri Hukum di Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum terkait Tugas dan Fungsi Ditjen AHU Tahun 2025 pada Selasa (25/11) secara virtual.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, yang menyampaikan 15 Peraturan Menteri Hukum terbaru terkait tugas dan fungsi Ditjen AHU Tahun 2025. Sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan pemahaman dan konsistensi implementasi aturan baru di seluruh satuan kerja.

Dalam sosialisasi ini, narasumber dari Direktorat Pidana menyampaikan pokok perubahan Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 mengenai tata cara pengangkatan, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS. Perubahan dilakukan untuk mempercepat layanan, memperjelas kewenangan pelantikan, dan memperkuat penegakan hukum administrasi dengan penerapan PNBP pada penerbitan KTP-PPNS.

Dari Direktorat Tata Negara menjelaskan Permenkum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi WNI di luar negeri. Materi mencakup asas kewarganegaraan Indonesia, dasar konstitusional, serta mekanisme penegasan status bagi WNI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006.

Permenkum Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris. Regulasi ini menjadi tindak lanjut Pasal 82 ayat (5) UU Jabatan Notaris, dan mengatur kewajiban organisasi, mekanisme pembinaan, pengawasan, serta ketentuan sanksi administratif dijelaskan oleh Direktorat perdata.

Terakhir, Direktorat Badan Usaha menjelaskan Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) untuk berbagai bentuk korporasi, guna meningkatkan transparansi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang serta memaparkan Permenkum Nomor 21 Tahun 2025 mengenai Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Perseroan Terbatas pada SABH yang bertujuan melindungi pemegang saham, mencegah manipulasi data, serta memperkuat penegakan hukum dalam layanan perseroan.

Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati yang mengikuti Sosialisasi ini dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita dan jajaran Bidang Pelayanan AHU menegaskan mendukung pembaruan regulasi dalam mendukung pelayanan publik.

"Setiap perubahan regulasi harus dipahami secara menyeluruh agar layanan AHU di daerah berjalan akurat, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kanwil NTB berkomitmen memperkuat implementasi regulasi baru ini dalam pelayanan,” tegasnya.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB (Kanwil Kemenkum NTB) Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Bima: RDTR Wilayah Perencanaan Rasanae Timur Tahun 2026–2046 dan Ketentuan Garis Sempadan Sungai pada Selasa (25/11).

Dalam pembahasan RDTR, tim menekankan perbaikan konsiderans, penghapusan beberapa materi kelembagaan yang sudah diatur di RTRW, serta penyempurnaan beberapa pasal untuk memastikan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi. Tim juga memberikan catatan teknis langsung dalam draf sebagai arahan perbaikan.

Pada Raperkada tentang Garis Sempadan Sungai, tim mencatat perlunya penyempurnaan lampiran yang harus memuat data sungai secara lengkap, termasuk titik koordinat, serta memasukkan ketentuan penetapan jarak sempadan sungai yang menjadi inti pengaturan.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga dan Dinas PUPR Kota Bima menandatangani Berita Acara Selesai Harmonisasi sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyempurnakan kualitas regulasi daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati yang ditemui dalam kesempatan berbeda menyampaikan pentingnya harmonisasi sebagai upaya memastikan regulasi daerah tersusun secara tepat dan implementatif. “Setiap regulasi harus dirumuskan dengan cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.

Lombok Barat — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah” yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta Senggigi, Selasa (25/11).

Kegiatan ini diikuti oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Biro Hukum Provinsi NTB, serta perwakilan Kementerian HAM. Bimtek dibuka oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Hubaidi. Ia menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemrakarsa regulasi daerah. Hubaidi menyampaikan bahwa dari 80 daftar Rancangan Peraturan Gubernur dalam Propemperkada, kurang dari separuh yang berhasil ditetapkan menjadi Pergub, sehingga peningkatan kualitas penyusunan regulasi menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai narasumber, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum NTB, Pahittiartik, memaparkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara komprehensif, meliputi tahapan pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga pengundangan, asas pembentukan dan materi muatan, serta teknik penyusunan kerangka peraturan. Ia juga menegaskan kewajiban pengharmonisasian rancangan peraturan daerah kepada Kanwil Kemenkumham sebagaimana amanat UU Nomor 13 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2025.

Para narasumber juga menyoroti pentingnya meaningful participation dari masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dan transparansi.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas.

“Penguatan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun produk hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan di daerah memiliki dasar hukum yang kuat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kanwil Kemenkum NTB siap memberikan pendampingan, terutama dalam proses harmonisasi, agar setiap rancangan peraturan yang lahir benar-benar sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan secara efektif,” ujarnya

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menerima kunjungan audiensi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dalam rangka koordinasi pelindungan dan pendampingan Kekayaan Intelektual (KI), Selasa (25/11) di Kantor Wilayah Kemenkum NTB. Audiensi tersebut disambut langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, bersama Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pariwisata Lombok Barat memaparkan tindak lanjut rencana pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk rezim Hak Cipta dan Indikasi Geografis (IG) Tenun Gumise. Disampaikan bahwa proses pengusulan IG memerlukan koordinasi intensif dengan komunitas penenun, termasuk penyusunan dokumen deskripsi dan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Tim Kanwil Kemenkum NTB memberikan respons positif dan menyampaikan bahwa pembahasan internal akan segera dilakukan untuk menyiapkan dukungan teknis yang diperlukan.

Selain itu, Dispar Lombok Barat juga mengajukan permohonan bantuan terkait data pendaftaran KI milik pelaku UMKM di wilayahnya. Menanggapi hal tersebut, Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkum NTB melakukan pengecekan awal serta memberikan penjelasan mengenai cara melakukan pencarian mandiri terhadap data KI terdaftar melalui sistem DJKI. Upaya ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi dan kebutuhan pelindungan KI para pelaku usaha.

Di sisi lain, Kanwil Kemenkum NTB turut menjelaskan bahwa dalam aspek komersialisasi produk tradisional seperti Tenun Gumise, opsi pendaftaran merek kolektif dapat menjadi strategi pelindungan yang efektif bagi kelompok pengrajin. Dengan merek kolektif, identitas, kualitas, dan ciri khas produk akan terlindungi secara hukum dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk tenun Lombok Barat di pasar nasional maupun internasional.

Kanwil Kemenkum NTB juga menyampaikan rencana pelaksanaan sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi pelaku UMKM di Lombok Barat. Sosialisasi tersebut akan difokuskan pada peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya pelindungan KI, pendaftaran merek, serta pemanfaatan KI sebagai aset komersial yang dapat mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan serta mendorong kemandirian pelaku UMKM melalui legalitas dan kepastian hukum.