Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, turut hadir dalam kegiatan diskusi daring bertajuk “BSK Hukum Policy Talks” yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum, Jumat (20/6). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Acara yang berlangsung secara virtual dari Ruang Kepala Kanwil Kemenkum NTB ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tim Pokja BSK, serta CPNS Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.
Kegiatan ini dibuka oleh Andry Indrady selaku Kepala BSK Hukum. Dalam sambutannya, ia menekankan soal pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence based) dan pengetahuan (knowledge based) sehingga hasil kajian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selanjutnya, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, memberikan materi mengenai Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja (Orta) BSK Hukum. Dalam paparannya, ia menjelaskan bagaimana tugas, fungsi, kedudukan, struktur organisasi, hingga kegiatan yang dilakukan oleh BSK Hukum seperti penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (IRK), hingga Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
Harnanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Analis Kebijakan di Kementerian Hukum Pusat dan Kantor Wilayah agar kebijakan yang dihasilkan bisa selaras dan mendukung harmonisasi hukum.
“Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSK hukum di wilayah, perlu dilaksanakan penyelenggaraan kegiatan analisis strategi kebijakan dalam pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum,” kata Harnanto.
Kegiatan kemudian ditutup dengan tanya jawab bersama para peserta dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB menyambut baik pelaksanaan kegiatan BSK Hukum Policy Talks ini dan menilai bahwa kegiatan ini dapat menjadi wadah strategis untuk membangun koordinasi dan kolaborasi serta mengarahkan pengembangan karier, khususnya untuk CPNS Analis Kebijakan.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong penguatan fungsi Analis Kebijakan, Kepala Kanwil Kemenkum NTB juga menegaskan pentingnya pemanfaatan hasil kajian strategis dalam perumusan kebijakan internal dan pelayanan hukum daerah.
Kegiatan yang akan digelar setiap Jumat selama satu bulan ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara BSK Hukum seluruh Indonesia.
