Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar kegiatan pembukaan Penilaian Kompetensi Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Tahun Anggaran 2026, Selasa (21/4), bertempat di Aula Kanwil. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai jenjang jabatan, sebagai bagian dari upaya pemetaan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.
Kegiatan diawali dengan laporan ketua panitia sekaligus Asesor SDM Aparatur Madya BPSDM Hukum, RR Dewi Sri Handayani. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa penilaian kompetensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi individu dengan standar jabatan. Hasilnya diharapkan menjadi dasar dalam merancang program pengembangan SDM yang tepat dan efektif guna mendukung manajemen karier ASN.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas ASN. Ia menyampaikan, “Penilaian kompetensi ini merupakan langkah strategis dalam membangun ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas, sehingga mampu menjawab tantangan perubahan yang semakin dinamis.” Selain itu, ia juga menekankan bahwa hasil penilaian ini akan menjadi dasar objektif dalam pengembangan karier dan penempatan pegawai sesuai kompetensinya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini. Dalam paparannya, disampaikan pentingnya pelaksanaan penilaian kompetensi secara profesional dan terstandar sebagai bagian dari sistem merit dalam manajemen ASN. Penilaian ini tidak hanya mengukur kemampuan teknis, tetapi juga aspek manajerial dan sosial kultural guna menghasilkan profil kompetensi yang komprehensif.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari Asesor SDM Aparatur Utama BPSDM Hukum, Sutrisno. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya disiplin peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, kepatuhan terhadap tata tertib, serta menjaga integritas selama proses penilaian berlangsung. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjamin objektivitas dan validitas hasil penilaian kompetensi.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap dapat menghasilkan pemetaan kompetensi yang akurat sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
