Depok - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas secara resmi menutup kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Depok, Kamis (31/7).
Hadir langsung dalam penutupan kegiatan, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, Kepala Divisi Pelayana Hukum, Anna Ernita dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran.
Kegiatan ini juga diikuti oleh 310 orang peserta yang terdiri dari pimpinan tinggi UKE 1, staf khusus, kepala kantor wilayah, kepala divisi, kepala bagian tata usaha dan umum, kepala bagian PPL, perwakilan biro dan pusdatin.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor ini menghasilkan total 40 target capaian dari seluruh komisi, dengan total 77 isu permasalahan dan 110 rencana tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab bersama baik di tingkat pusat maupun wilayah.
Nico Afinta juga menyampaikan kesimpulan dan sejumlah dokumen yang berhasil disusun yang menjadi output utama dari kegiatan rakor ini, yaitu Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025, Dokumen Rencana Aksi Percepatan Kinerja Semester II Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025.
Sementara itu, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya mengatakan bahwa kinerja Semester 1 Tahun 2025 menunjuk ke arah yang sangat baik. "Saya terima semua hasil rekomendasi rakor pengendalian kinerja Semester 1 Tahun 2025 ini," ujar Menteri Hukum.
Dengan kondusivitas yang seperti sekarang, Supratman meyakini akan melahirkan inovasi-inovasi baru. "Ini adalah bukti kerja nyata kita dengan tim yang solid," ungkap Supratman.
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati di akhir kegiatan mengatakan, Ia dan jajaran siap menindaklanjuti hasil rekomendasi Rakor tersebut dengan sebaik-baiknya. (M. Ilyas)
