Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang secara resmi dibuka di Jakarta pada Senin (15/12) lalu. Kegiatan yang dihadiri seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Pimti Madya) Kemenkum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rakordal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama seluruh peserta mendapat arahan komprehensif dari jajaran pimpinan tinggi terkait isu-isu strategis di masing-masing unit kerja.
Pada hari pertama, jajaran Kanwil Kemenkum NTB menyimak paparan para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum Republik Indonesia, yakni Sekretaris Jenderal Kemenkum RI Nico Afinta, Inspektur Jenderal Kemenkum RI Hendro Pandowo, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo, serta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar.
Dalam paparannya, para Pimti Madya menyampaikan gambaran umum tugas dan fungsi masing-masing unit, capaian kinerja sepanjang tahun 2025, serta proyeksi dan arah kebijakan ke depan. Fokus utama diarahkan pada penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, transformasi berbasis kinerja dan digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan manajemen di seluruh lini, termasuk Kantor Wilayah.
Sekretaris Jenderal Kemenkum RI Nico Afinta menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Setjen, bersama unit pengawasan dan pendukung lainnya, diarahkan untuk memastikan akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan yang berintegritas, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu.
Menanggapi arahan para pimpinan tinggi, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan seluruh program prioritas di wilayah kerjanya. "Arahan yang diberikan hari ini menjadi panduan bagi kami di Nusa Tenggara Barat untuk berkontribusi maksimal dalam pencapaian target nasional Kemenkum," ujarnya.
