Jakarta — Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Manajerial Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti wawancara evaluasi kinerja Kantor Wilayah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Kementerian Hukum Tahun 2025, yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (16/12).
Wawancara evaluasi kinerja tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran. Proses evaluasi dilakukan oleh Evaluator dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum.
Dalam wawancara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB memaparkan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 yang mencakup aspek perencanaan dan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja anggaran dan pelaporan, pengendalian dan manajemen risiko, inovasi layanan publik, serta berbagai prestasi yang telah diraih. Paparan disampaikan secara komprehensif berdasarkan perjanjian kinerja, indikator kinerja kegiatan, serta hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan.
Pada bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, disampaikan capaian antara lain penyelesaian analisis dan evaluasi peraturan daerah, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pemerintah daerah, serta pencapaian 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, pada Divisi Pelayanan Hukum, dipaparkan capaian layanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, pengawasan dan pembinaan notaris, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan hukum.
Selain itu, aspek pengendalian internal dan manajemen risiko turut menjadi fokus evaluasi, meliputi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan, penerapan manajemen risiko, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Inovasi layanan publik yang dikembangkan Kantor Wilayah Kemenkum NTB juga dipaparkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan, “Evaluasi kinerja ini menjadi momentum penting bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat untuk memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan perencanaan, indikator kinerja, serta arah kebijakan Kementerian Hukum. Hasil evaluasi ini akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.”
Melalui kegiatan evaluasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Hukum secara keseluruhan.
