Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menghadiri kegiatan Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (10/2).
Dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Edward James Sinaga, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TU dan Umum), M. Amin Imran, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, L. Muhamad Iqbal, secara resmi mengukuhkan Adrian Puspawijaya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB. Prosesi pengukuhan berlangsung dengan khidmat sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kinerja pengawasan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB yang baru dikukuhkan. Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan baik serta mampu memperkuat kolaborasi dan kerja sama lintas instansi.
Gubernur NTB juga menekankan peran strategis BPKP sebagai mitra pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan dan pendampingan. “Tugas BPKP sangat krusial sebagai pengawas dan pendamping untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan benar,” ujarnya.
Kegiatan pengukuhan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi NTB, para Bupati dan Wali Kota se-NTB, pimpinan instansi vertikal, pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.
Diakhir kegiatan, Kadiv P3H dan Kabag TU dan Umum turut memberikan ucapan selamat dan berharap dapat mempererat koordinasi dan kolaborasi lintas instansi guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
