Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Penyelenggaraan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (11/02) di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dari Ruang 422 Gedung IV Fakultas Hukum UGM, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta jajaran pegawai yang mengikuti secara langsung di Aula Kanwil.
Secara nasional, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PANRB, Wakil Menteri PANRB, Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Deputi Reformasi Birokrasi, serta jajaran pejabat Kementerian PANRB dan para penerima penghargaan SAKIP dan Zona Integritas (ZI). Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2025.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP dan pembangunan ZI dilaksanakan setiap tahun berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM yang telah diperbarui melalui PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024.
Dalam keynote speech, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pondasi utama untuk memastikan setiap program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, hingga output dan outcome yang terukur.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian Hukum memperoleh apresiasi dengan tujuh unit kerja meraih predikat Zona Integritas Menuju WBBM termasuk Kanwil Kementerian Hukum NTB. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam testimoninya menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan SAKIP dan pembangunan ZI.
"Keberhasilan ini merupakan keberhasilan dari rekan-rekan di Kementerian Hukum. Ini merupakan motivasi bagi kami di Kementerian Hukum untuk terus melakukan reformasi birokrasi." ujarnya.
Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan integritas kinerja.
“Kegiatan SAKIP dan ZI Award ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTB untuk memastikan setiap program dan anggaran yang kita kelola benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen memperkuat implementasi SAKIP, membangun Zona Integritas secara konsisten, serta mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan hukum,” tuturnya.
Kegiatan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 berlangsung lancar, baik secara langsung maupun daring, serta ditutup dengan pemberian penghargaan kepada unit kerja dan pemerintah daerah yang meraih predikat WBK/WBBM maupun peningkatan nilai SAKIP. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
