Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, meraih Penghargaan Pemenang III dalam Penganugerahan Legislasi Daerah yang diselenggarakan pada kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Jumat (19/12), di Hotel Bidakara, Jakarta.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dalam pelaksanaan pengharmonisasian produk hukum daerah yang berkualitas, taat asas, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, para Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, Kepala Biro Hukum Provinsi se-Indonesia, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Dhahana Putra menegaskan bahwa forum koordinasi ini merupakan momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen dalam membangun regulasi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Seiring dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025, pengharmonisasian ditegaskan sebagai tahapan fundamental dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen pengendalian kualitas regulasi.
“Pembentukan regulasi daerah semakin kompleks, sehingga penguatan pembinaan pengharmonisasian di daerah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda sebagai langkah preventif agar tidak lahir regulasi bermasalah sejak tahap perencanaan,” ujar Dhahana Putra.
Ia juga menekankan peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai pelaksana pengharmonisasian sekaligus pembina dan mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk regulasi yang berkualitas dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, khususnya para Perancang Peraturan Perundang-undangan yang secara konsisten mendampingi pemerintah daerah.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat peran pengharmonisasian di daerah. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pendampingan kepada pemerintah daerah dan DPRD agar setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya taat asas, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum NTB akan terus mendorong sinergi lintas sektor serta meningkatkan kompetensi perancang sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas legislasi daerah.
Penganugerahan Legislasi Daerah ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menghadirkan regulasi daerah yang selaras dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebijakan nasional.
