Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berperan aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 hari ketiga yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Rabu (17/12). Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, hadir langsung bersama jajaran pimpinan Kanwil dan memimpin pemaparan hasil pembahasan komisi dalam forum panel pleno.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tersebut, I Gusti Putu Milawati dipercaya sebagai Ketua Komisi IV (Peraturan Perundang-undangan). Bersama sekretaris dan pengarah komisi, Kakanwil memimpin penyampaian hasil pembahasan yang menitikberatkan pada penguatan peran Kantor Wilayah sebagai fasilitator utama pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas dan berkepastian hukum.
Komisi IV menyepakati penguatan fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah sebagai sasaran utama kinerja Tahun 2026 dengan target capaian 100 persen pada setiap triwulan. Rencana aksi yang dirumuskan mencakup fasilitasi perencanaan legislasi daerah, penyusunan naskah akademik, harmonisasi Ranperda dan Ranperkada, hingga monitoring dan evaluasi pembentukan produk hukum daerah.
Selain memimpin Komisi IV, jajaran Kanwil Kemenkum NTB juga berkontribusi aktif dalam komisi lainnya. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, tergabung sebagai Anggota Komisi III (Kekayaan Intelektual), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, sebagai Anggota Komisi V (Pembinaan Hukum), serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhamad Amin Imran, tergabung sebagai Anggota Komisi I (Dukungan Manajemen) yang membahas penguatan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa hasil Rakordal dan refleksi akhir tahun ini menjadi pijakan penting bagi peningkatan kinerja tahun mendatang. “Kesepakatan yang dihasilkan dalam setiap komisi, khususnya pada bidang peraturan perundang-undangan, menjadi komitmen bersama untuk memastikan pelayanan hukum di daerah berjalan lebih terukur, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Kakanwil.
Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 hari ketiga berlangsung lancar dan ditutup dengan kegiatan malam harmoni. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026.
