Mataram - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), Edward James Sinaga, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTB Tahun 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria, Mataram, pada Kamis (19/6) tersebut mengusung tema "Peran Pengemban Fungsi Hukum Polri dalam Reformasi Hukum sebagai Pilar Asta Cita Menuju Indonesia Emas".
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Brigjen Hari Nugroho selaku Wakil Kepala Polda (Wakapolda) NTB dan dihadiri oleh jajaran Kepala Subdirektorat (Kasubdit) di lingkungan Reskrimus, Reskrimum, dan Narkoba Polda NTB, serta Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), Kasat Narkoba, dan Kepala Seksi Hukum (Kasikum) seluruh Kepolisian Resor (Polres) di NTB.
Dalam paparannya, Erward menyampaikan bahwa reformasi hukum di tubuh Polri merupakan kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi.
Ia menjelaskan sejumlah poin penting terkait komitmen Asta Cita dalam sistem hukum nasional dan bagaimana implementasinya harus menyentuh penyusunan peraturan internal kepolisian.
"Penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian harus selaras dan tidak bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya reformasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan," kata Edward.
Selain Edward, materi di Rakernis ini juga diisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Hery Supriyono, yang membahas penerapan restorative justice serta AKBP Hasripuddin selaku Irbid Itwasda yang memaparkan tugas dan fungsi kepolisian berdasarkan undang-undang.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi interaktif sekaligus arahan dari Kombespol Abdul Azas Siagian selaku Kabid Hukum Polda NTB. Ia memberikan apresiasi kepada para narasumber dan mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan menjaga sinergitas dengan instansi lain.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan komitmen untuk terus mengoptimalkan sinergi bersama Polda NTB demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor hukum dan keamanan.
