Lombok Timur - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) berpartisipasi sebagai narasumber dalam Seminar Hak Kekayaan Intelektual bertema “Lokal yang Dilindungi, Global yang Dituju: Dialektika Produk Lokal dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Mewujudkan Lombok Timur Smart” yang diselenggarakan di Aula PLUT Lombok Timur, Selasa (10/2). Kegiatan yang diinisiasi Keluarga Mahasiswa Hukum Lombok Timur Fakultas Hukum Universitas Mataram ini diikuti pelaku UMKM, pegiat seni, kreator lokal, serta mahasiswa dengan antusias.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan materi terkait perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya merek, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), serta hak cipta. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya dan produk lokal sebagai fondasi peningkatan nilai ekonomi dan daya saing di pasar yang lebih luas.
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Puan Rusmayadi, menekankan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah strategis bagi pelaku usaha. “Pendaftaran merek bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mencegah sengketa serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk lokal sehingga mampu bersaing secara nasional maupun global,” ujarnya. Ia juga mengingatkan adanya berbagai kasus pelanggaran merek di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Diskusi interaktif turut mewarnai kegiatan melalui sesi tanya jawab seputar prosedur pendaftaran merek, perlindungan hak cipta, serta layanan Kekayaan Intelektual yang tersedia di Kanwil Kemenkum NTB. Antusiasme peserta menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kreatif di daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen memberikan pendampingan pendaftaran merek dan hak cipta bagi pelaku UMKM dan pegiat seni, serta melanjutkan kegiatan edukasi KI di kabupaten/kota lainnya. Langkah ini diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa penguatan literasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi kunci peningkatan daya saing produk lokal. Ia berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat terus diperkuat agar karya dan inovasi daerah memperoleh perlindungan optimal serta mampu menembus pasar global.
