Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan jumlah dan kualitas permohonan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berlangsung pada Selasa (16/12) di Jakarta.
Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun ekosistem KI yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan dengan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Tim Kanwil Kemenkum NTB diterima oleh Ketua Tim Kerja Administrasi Permohonan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, Sonya Pau Adu. Diskusi difokuskan pada penguatan pendekatan berbasis wilayah guna meningkatkan pemahaman dan minat permohonan paten, terutama dari perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan di daerah.
Lebih lanjut, pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penguatan ekosistem inovasi di lingkungan perguruan tinggi. Tidak hanya mendorong lahirnya invensi yang layak dipatenkan, tetapi juga mendorong penyesuaian sistem penilaian kinerja akademik agar hasil riset memiliki daya tarik bagi investor. Dengan demikian, paten yang dihasilkan tidak berhenti pada terbitnya sertifikat, melainkan berlanjut pada tahap pemanfaatan dan komersialisasi yang memberikan nilai tambah nyata.
Terkait komersialisasi paten, disepakati bahwa diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan kementerian yang membidangi pariwisata dan UMKM, agar hasil invensi dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai tindak lanjut konkret, direncanakan kolaborasi tahun 2026 berupa rangkaian kegiatan Training for Trainers (ToT) bagi analis dan pelaksana di Kanwil, yang akan dilanjutkan dengan workshop serta Focus Group Discussion (FGD) mengenai pendaftaran paten, teknik drafting paten, hingga strategi komersialisasi melalui skema lisensi dan kemitraan, dengan sasaran utama perguruan tinggi di NTB.
Selain itu, Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB juga melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi DJKI terkait Dashboard Monitoring Permohonan KI. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pengecekan data pencatatan Rahasia Dagang di wilayah NTB yang belum tampil pada dashboard, sekaligus menyampaikan sejumlah usulan penyempurnaan fitur, antara lain penambahan tampilan jumlah permohonan KI Komunal, penyempurnaan filter data hak cipta per universitas, serta filter data permohonan KI berdasarkan kabupaten/kota.
Ketua Tim Perencanaan dan Pengembangan Direktorat Teknologi Informasi DJKI, Masnin, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan dan menindaklanjuti temuan serta usulan yang disampaikan. Ke depan, Kanwil Kemenkum NTB akan menindaklanjuti hasil koordinasi ini melalui penyusunan rencana kegiatan peningkatan permohonan dan pemanfaatan KI di wilayah NTB, serta terus menjalin komunikasi intensif dengan DJKI dalam rangka kolaborasi berkelanjutan dan pemantauan pengembangan sistem pendukung KI.
