Depok - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester I di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 di BPSDM Hukum, Depok, Selasa (29/7). Rakor ini digelar dalam rangka Evaluasi Kinerja Semester I dan Percepatan Kinerja Semester II Tahun 2025.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran. Rakor ini akan berlangsung hingga 30 Juli mendatang.
Dalam sambutan pembukaan acara, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum, baik Unit Kerja Eselon (UKE) 1 maupun Kantor Wilayah atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan baik.
"Fokus kita yang paling penting adalah pelayanan keluar kepada masyarakat. Komitmen kita bersama bahwa transformasi digital adalah sebuah keniscayaan," tegas Supratman Andi Agtas.
Sebelumnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, selaku Ketua Steering Committee menyampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia terkait reformasi birokrasi dan program prioritas Menteri Hukum RI yaitu, optimalisasi PNBP Kemenkum, transformasi digital, peningkatan layanan publik dan complaint handling,
Andry Indrady mengungkapkan tema rakor ini yaotu "Kementerian Hukum Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan Sinergi yang Kuat sebagai Pilar Keberhasilan Kinerja" dengan output kegiatan yaitu Laporan Kinerja Semester 1 Tahun 2025, Dokumen rencana aksi percepatan kinerja Semester II Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025.
Kegiatan dilanjutkan diskusi dengan narasumber dari KemenpanRB yang memaparkan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kemudian narasumber dari BPKP memaparkan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi serta narasumber dari Kementerian Keuangan memaparkan terkait Barang Milik Negara/Daerah.
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati seusai kegiatan mengatakan, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTB siap menjalankan arahan dari Menteri Hukum RI. "Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB akan melaksanakan seluruh arahan pimpinan dalam rangka menigkatkan kinerja Kementerian Hukum," ujar Mila. (M. Ilyas)
