ntb.kemenkum.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, berkomitmen memberikan dukungan penuh Provinsi NTB dalam Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS): Diplomatic Tour Goes to West Nusa Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada 8-11 Mei 2025 di Lombok.

Hal tersebut disampaikan pada Zoom Meeting yang dilakukan bersama Dinas Perindustrian NTB, Dinas Perdagangan NTB, OPD di Kabupaten/kota se-NTB, dan para Anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) NTB seperti Susu Kuda Liar, Mutiara Lombok, Madu Sumbawa, Kopi Sembalun, dan Garam Pemongkong pada Jumat (2/5).

IGS merupakan bagian dari inisiatif diplomasi publik yang bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner, budaya, pariwisata, dan potensi investasi daerah kepada komunitas internasional.

Sebagai Provinsi yang memiliki potensi Indikasi Geografis (IG) yang beraneka ragam, Nusa Tenggara Barat terpilih sebagai lokasi strategis dalam Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS).

Kakanwil Kemenkum NTB menjelaskan bahwa pihaknya akan turut serta memberikan dukungan dengan membuka layanan di acara tersebut baik pelayanan Kekayaan Intelektual maupun Pelayanan Administrasi Hukum Umum serta akan menampilkan produk-produk Indikasi Geografis NTB.

Sejalan dengan Kepala Kantor wilayah Kemenkum NTB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan bahwa NTB memiliki banyak potensi yang dapat didorong menjadi Indikasi Geografis.

ntb.kemenkum.go.id - Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah melakukan rapat pembahasan terkait Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman pada Rabu (30/04) bertempat di Ruang Rapat Mandalika dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga.

Dalam rapat ini disampaikan paparan hasil analisis dan evaluasi dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman oleh Kukoh Iqbal selaku Analis Hukum Ahli Pertama.

Ditemukan 6 Pasal yang bertentangan dengan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, 2 Pasal bertentangan dengan Dimensi Disharmoni Pengaturan, 6 Pasal bertentangan dengan Dimensi Kejelasan Rumusan, dan 1 Pasal yang tidak memenuhi Dimensi Pancasila (Keadilan).

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Apriadi, Analis Hukum Ahli Pertama yang menjelaskan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menekankan kepada seluruh Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTB untuk berkomitmen proaktif dan memberikan kinerja analisis hukum terhadap perda yang dimohonkan oleh Pemda sesuai dengan arahan BPHN.

ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB lakukan koordinasi dengan 10 SMAN/SMKN di Kota Mataram pada Rabu (30/04) untuk melaksanakan RuKI mengajar tahun 2025 yang rencananya akan digelar tanggal 5 hingga 9 Mei 2025 mendatang.

RuKI Mengajar tahun 2025 rencananya akan menyasar SMAN 5 Mataram, SMAN 9 Mataram, SMAN 1 Mataram, MAN 2 Mataram, MAN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKN 3 Mataram dan SMAN 2 Mataram dengan target peserta sebanyak 50 orang siswa/siswi di sekolah masing-masing.

RuKI Mengajar kali ini akan berfokus pada pengenalan hak cipta dengan memberikan informasi terkait UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kegiatan tersebut merupakan program lanjutan dari DJKI Mengajar yang telah berjalan dari tahun 2023 sampai dengan saat ini. Program ini menjadi salah satu komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pengembangan Kekayaan Intelektual bagi generasi muda di Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, mengatakan generasi muda memang perlu memahami terkait Hak Cipta. Pencatatan Hak Cipta secara resmi dapat memberikan kontrol penuh atas distribusi dan penggunaan karya, sekaligus memberi hak kepada kreator untuk melisensikan atau menjual karya mereka dengan cara yang sah.

ntb.kemenkum.go.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum HAM) NTB melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat pra-pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sumbawa, Rabu (30/4) di Ruang Kerja Perancang PUU.

Rapat kali ini membahas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang merupakan pendelegasian Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Dalam melakukan pengharmonisasian, selain memeriksa peraturan Perundangan-undangan terkait agar memeriksa juga apakah PUU yang dimaksud sudah pernah diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Hal ini sangat penting, agar hasil harmonisasi tepat dan tidak salah acuan." tutur Suyanto Edi Wibowo, selaku Perancang Peraturan Perundungan-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum NTB.

Terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian antara lain, judul Raperbup yang hanya berfokus pada penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang didefinisikan sebagai dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Kemudian dasar hukum, yang cukup mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI, UU pembentukan daerah, Peraturan yang mendelegasikan dan Peraturan yang memuat Pasal terkait saja serta beberapa saran perbaikan sesuai UU 12/2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rapat disepakati bahwa Raperbup tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, terdapat saran perubahan dari sisi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tim Perancang Peraturan Perundungan-undangan Kanwil Kemenkum NTB akan menggelar rapat lanjutan atau finalisasi sebelum mengundang pihak pemrakarsa untuk rapat pengharmonisasian dan penandatanganan Berita Acara (BA) selesai harmonisasi.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam keterangannya menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam menjalin sinergi dengan pemerintah daerah. “Kami terus berkomitmen untuk mendukung proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan harapan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat analisis konsepsi terhadap 9 Raperkada Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (30/4).

Bertempat di Ruang Kerja Perancang PUU & Analis Hukum, rapat pra harmonisasi dihadiri oleh internal Tim Pokja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Lombok Tengah.

Rapat pra harmonisasi dilakukan dalam rangka analisis Rancangan Peraturan Daerah berkaitan aspek substansi/materi rancangan dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan Raperkada ini juga dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian atau sinkronisasi dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk menampung kebutuhan di daerah.

"Beberapa catatan perubahan dalam Raperkada ini yang perlu dilakukan penyesuaian/sinkronisasi, antara lain adalah Judul Raperkada yang memuat tentang BLUD disarankan untuk dihapus." ujar tim Perancang Peraturan Perundungan-undangan Kanwil Kemenkum NTB.

Meindaklanjuti hasil rapat, Perancang Peraturan Perudang-undangan Kanwil Kemenkum NTB mengeluarkan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk dikeluarkan surat selesai harmonisasi.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati terus mendorong jajarannya untuk berkomitmen dalam memfasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas.