ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB yang diwakili oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menghadiri Rapat Kerja Teknis Pengelolaan BMN dan PBJ di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Vertu Harmoni Jakarta, Selasa malam (16/07).

Rapat kerja teknis ini merupakan momen seluruh pengemban tugas pengelola pengadaan barang dan jasa serta pengelola barang milik negara untuk melakukan strategi guna meningkatkan nilai pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif termasuk administrasi BMN yang andal.

Hal ini disampaikan Kepala Biro BMN dan PBJ Setjen Kemenkumham, Aman Riyadi. Aman menekankan dalam pengelolaan BMN agar memperhatikan pengelolaan administrasi, karena ini akan mempengaruhi nilai Indeks Reformasi Birokrasi apabila nilai pengelolaan BMN mengalami penurunan.

"Dalam rangka peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) dari sisi BMN minimal 80 untuk memperoleh Tunjangan Kinerja 100% ," jelas Aman.

Aman juga menjelaskan bahwa saat ini Nilai RB (Reformasi Birokrasi) Kemenkumham adalah 79,9. Untuk memaksimalkan peningkatan nilai RB ada 4 Parameter yaitu pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif sudah maksimal, kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang undangan sudah maksimal, pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif dan Administrasi BMN yang andal

Aman berharap melalui Rakernis ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pimpinan untuk mengambil kebijakan dan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan BMN di Kemenkumham.

Ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, mengatakan akan mendukung sepenuhnya penertiban aset termasuk administrasi pengelolaan BMN sesuai dengan amanat dari Menkumham, Yasonna H. Laoly yang menyebut pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

ntb.kemenkumham.go.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI Andap Budhi Revianto membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024 di Ballroom Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Selasa (16/7).

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, serta Kepala Bagian Program dan Humas Febri N. Satriatama. Rapat koordinasi ini akan berlangsung hingga 19 Juli mendatang. Kegiatan ini juga diikuti 123 Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham dari seluruh Indonesia.

Rakordal Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam rangka evaluasi capaian kinerja semester I tahun 2024, memetakan permasalahan, menyusun rencana aksi, merumuskan langkah-langkah penyelesaian target rencana aksi semester II tahun 2024, serta penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Mengusung tema 'Optimalisasi Peran Dukungan Manajemen yang Semakin PASTI dan Berdampak', Andap mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kementerian dan lembaga didorong untuk mengedepankan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

"Ditekankan untuk penghematan anggaran dari kegiatan yang tidak penting, fokus program kegiatan yang mendukung capaian tujuan pembangunan, dan anggaran yang digunakan harus membawa manfaat ke masyarakat," ujar Andap.

Andap melanjutkan, sesuai arahan Menkumham Yasonna H. Laoly, seluruh jajaran diminta untuk menyukseskan pencapaian kinerja Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 dengan bekerja secara jujur dilandasi hati yang bersih dan pikiran positif. Yasonna juga menginstruksikan tentang percepatan kinerja program dukungan manajemen pada Semester I 2024.

Andap menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi guna mengamati dan menilai perkembangan kinerja, mengidentifikasi permasalahan yang timbul, dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.

"Harap diperhatikan terkait kebijakan percepatan birokrasi digital dan indeks reformasi birokrasi. Seluruh jajaran diminta memahami 8 visi pemerintahan yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik secara cepat," ujar Andap seraya menambahkan seluruh jajaran Kemenkumham diminta menjadikan SE Sekjen tentang Petunjuk dan Arahan Percepatan Kinerja Program Dukungan Manajemen Semester I 2024 sebagai pedoman dalam menjalankan program kerja.

Andap mengingatkan agar seluruh jajaran memenuhi target Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik, mengendalikan penggunaan anggaran yang tidak efektif, memahami tugas dan fungsi, serta publikasi media.
"Jangan sampai ada pemberitaan negatif. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hindari temuan berulang," ujar Andap.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan seusai kegiatan mengatakan, seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTB siap menjalankan arahan dari Sekjen Kemenkumham. "Seluruh program yang telah disusun Sekretariat Jenderal Kemenkumham menjadi pedoman kami di wilayah. Kami optimalkan agar seluruh program kerja membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya warga Provinsi NTB," ujar Parlindungan.

Pada pembukaan kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Sestama BSSN dan Sestama BNN. Adapun PKS dengan Sestama BSSN terkait optimalisasi sistem elektronik di lingkungan Kemenkumham. Sedangkan PKS dengan Sestama BNN terkait dengan replikasi aplikasi e-RB. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran aplikasi e-SOP dan pembaruan aplikasi SIMPEG.

(Junianto BS/Nur Huda Rahmawan)

ntb.kemenkumham.go.id - Menkumham Yasonna H. Laoly melalui Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto didampingi Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia serta Kepala Badan Strategi Hukum dan HAM Y. Ambeg Paramarta telah resmi melakukan launching inovasi terbaru Kemenkumham yang diselenggarakan di hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta pada Selasa (16/7).

Inovasi ini dinamakan e-SOP (elektronik Standar Operasional Prosedur) dan Si-SDM atau (Informasi Sumber Daya Manusia).

Dalam giat ini hadir langsung Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar serta Febri N. Satriatama selaku Kepala Bagian Program dan Humas.

"Dengan adanya e-SOP, seluruh standar operasional prosedur di seluruh lingkup kemenkumham akan terindeks dan termonitor dengan optimal," ungkap Andap.

Sedangkan Si-SDM sendiri merupakan aplikasi manajemen kepegawaian yang merupakan pembaruan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).

Si-SDM memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dan tampilan lebih dinamis. Selain itu, aplikasi Si-SDM ini merupakan manifestasi digitalisasi manajemen ASN yang memiliki performa lebih cepat dan keamanan lebih tinggi.

Menyambut baik hal ini, Parlindungan selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB optimis bahwa aplikasi Si-SDM akan membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Tak hanya pegawai yang mendapat kemudahan dengan aplikasi Si-SDM ini, namun juga pimpinan juga akan lebih mudah melakukan monitoring pegawai, sehingga kinerja akan lebih terukur," ungkap Parlindungan.

Dengan adanya aplikasi e-SOP dan Si-SDM, diharapkan organisasi akan lebih akurat dalam melakukan pengambilan kebijakan, dalam kaitannya dengan peningkatan mutu kepegawaian dan optimalisasi prosedur agar dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Huda)

ntb.kemenkumham.go.id - Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Dukungan Program Manajemen Kemenkumham Tahun 2024 di Ballroom Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Selasa (16/7).

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar, serta Kepala Bagian Program dan Humas Febri N. Satriatama. Rapat koordinasi ini akan berlangsung hingga 19 Juli mendatang.

Dalam sambutan pembukaan acara, Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara menekankan terkait rencana aksi agar dimaksimalkan oleh seluruh Kantor Wilayah. Apabila ada kendala dicari solusi bersama-sama, didampingi oleh Biro Perencanaan.

"Kegiatan ini merupakan evaluasi terhadap kinerja organisasi, bukan evaluasi individu. Dengan demikian, target renstra dapat tercapai, supaya dapat memberikan kinerja berdampak," ujar Ida Asep Somara.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham Y. Ambeg Paramarta dalam pemaparan menuturkan, dukungan manajemen meliputi 6 bagian yaitu perencanaan, keuangan, pengelolaan BMN, SDM, kehumasan dan arsip, serta teknologi informasi. Di mana pembahasan terkait dukungan manajemen akan dibagi menjadi 3 komisi.

"Hasil rekapitulasi capaian renaksi 2024 pada 33 kanwil masih dapat dioptimalkan lagi, meskipun terdapat 12 Kanwil yang telah mencapai 100%," ujar Y. Ambeg Paramarta.

Dukungan manajemen, lanjutnya, merupakan dukungan terhadap kinerja teknis agar kinerja teknis lebih optimal. Ambeg menyampaikan contoh, Kanwil memberikan layanan kepegawaian maupun keuangan pada satuan kerja, sedangkan TU Satker memberikan pelayanan kepada pegawainya. Contoh tersebut merupakan manifestasi dari dukungan manajemen terhadap organisasi.

Kegiatan dilanjutkan diskusi dengan narasumber yang memaparkan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap jajaran Kemenkumham yang dilakukan oleh KPK. Tim dari KPK diwakili Fachrudin Putra Jaya selaku Tenaga Ahli Madya KPK. Menurut Fachrudin, SPI yang dilakukan oleh KPK sendiri layaknya 'medical check up' pasien untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. "Namun SPI ini dilakukan di organisasi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi," ujar Fachrudin.

Dengan SPI, lanjut dia, dapat dilakukan pemetaan potensi-potensi untuk menghindari fraud atau kecurangan dalam bentuk apapun.

SPI dinilai oleh pihak eksternal, internal, maupun tim ahli. Di mana Kanwil Kemenkumham NTB memperoleh nilai SPI 66,8.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan seusai kegiatan mengatakan, rencana aksi disusun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Jika masyarakat merasa terdampak dengan kinerja kita, maka akan berkontribusi dalam peningkatan citra positif Kanwil Kemenkumham NTB," ujar Parlindungan.

Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan, sinergi dan kolaborasi harus dibangun untuk memberikan kinerja yang lebih berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Utamanya dalam pelaksanaan RPJMN dan Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024.
"Laksanakan 52 rencana aksi yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien," ujar Yasonna.

(Junianto BS/Nur Huda Rahmawan)