Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis, (16/4).
Kegiatan yang berlangsung di Lombok Raya Hotel ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. dalam sambutannya, Ia menekankan bahwa arah pembangunan daerah harus dimulai dari bawah, yakni dari desa. Pemerintah Provinsi NTB memberikan fokus pada pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan negara di desa sebagai bentuk orkestrasi pembangunan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi berperan sebagai orkestrator yang menyiapkan berbagai stimulan bantuan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha, sekaligus mendorong masyarakat, khususnya kelompok miskin, agar memiliki usaha mandiri. Selain itu, Lalu Muhamad Iqbal mengajak berbagai pihak terkait dalam menjalin kerja sama serta membangun daerah secara kolaboratif.
Musrenbang juga menghadirkan sejumlah arahan strategis dari pemerintah pusat, di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian PPN/ Bappenas RI mengenai arah kebijakan pembangunan, Kementerian Sosial RI terkait percepatan penurunan kemiskinan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait pembangunan desa, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait penguatan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Kementerian Keuangan RI turut memberikan arahan terkait kebijakan fiskal nasional Tahun 2027 untuk penguatan pembangunan daerah.
Kehadiran Kakanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi, serta komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Provinsi NTB.
