Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menanggapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI Jatim) yang menyatakan bahwa penggunaan sound horeg dengan volume berlebihan serta mengandung unsur kemaksiatan adalah haram. Fatwa ini juga merekomendasikan agar Kemenkum untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku.

DJKI menegaskan bahwa suatu ekspresi atau pertunjukan seni secara deklaratif akan mendapatkan hak cipta ketika dipertunjukkan ke publik. Namun jika pelaksanaannya berlebihan dan tidak terkontrol, maka berpotensi mendatangkan permasalahan. Apalagi jika sebuah pertunjukan seperti sound horeg yang dilakukan di ruang terbuka atau pemukiman yang melibatkan penonton dari berbagai kalangan dan rentang usia.

“Sebagai bentuk ekspresi seni, sound horeg harus mengikuti pada norma agama, norma sosial, dan ketertiban umum. Jika sudah menimbulkan kerusakan atau permasalahan, tentu bisa dibatasi. Apalagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memuat pembatasan tegas,” tegas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, Jumat (18/7/2025).

“Pasal 50 UU Hak Cipta berbunyi setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara,” lanjutnya.

DJKI menyoroti bahwa fatwa MUI Jatim ini tidak sepenuhnya melarang sound horeg. Penggunaan dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh.

Mengingat urgensi dan eskalasi pengaturan aktivitas sound horeg ini, DJKI berharap adanya regulasi khusus seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur perizinan dan pelaksanaan kegiatannya.

“Jadi yang terpenting adalah mengatur perizinan dan melakukan monitoring saat pelaksanaan sound horeg, sehingga keterlibatan instansi-instansi yang lebih berwenang menjadi sentral terkait hal ini,” ungkap Razilu.

Razilu juga mengingatkan sebagai pertunjukan seni, event organizer sound horeg juga sebaiknya mengatur perizinan atau membayar royalti. Hal ini dikarenakan selama ini sound horeg banyak menggunakan materi lagu dan musik milik kreator lain untuk tujuan komersial.

Sebelumnya, MUI Jatim menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg yang berlaku sejak 12 Juli 2025. Fatwa tersebut mengatur agar sound horeg digunakan dengan intensitas suara yang wajar, tidak melanggar hak asasi warga lainnya, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak menimbulkan mudarat. Penggunaan sound horeg yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain pun wajib mendapatkan ganti rugi. Fatwa ini juga mendorong penggunaan sound horeg untuk berbagai kegiatan positif. Untuk informasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jatim telah berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan MUI Jatim pada Rabu, 16 Juli 2025.

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar Rapat Harmonisasi terhadap delapan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Lombok Barat tentang Peta Batas Desa, di Aula Rinjani Kemenkum NTB pada Jumat (18/7).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Edward James Sinaga selaku Kepala Divisi (Kadiv) P3H dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), H. Mahnan, serta Dedi selaku Kepala Bagian Hukum.

Dalam sambutannya, Edward menyampaikan pentingnya ketelitian dalam menyusun peraturan batas desa meskipun menggunakan format template. “Jangan anggap remeh hanya karena ini template. Justru kekeliruan bisa terjadi karena sering dianggap mudah. Harmonisasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis maupun yuridis yang berdampak hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Selain ketelitian dalam penyusunan peraturan, Edward juga menekankan bahwa partisipasi aktif pimpinan daerah sangat dibutuhkan. Ia mengatakan, “Pimpinan daerah harus hadir dan aktif dalam proses harmonisasi agar segala sesuatu yang perlu dikomunikasikan bisa segera ditindaklanjuti untuk dalam rangka percepatan pembentukan hukum di daerah.”

Kepala Dinas PMD Lombok Barat, H. Mahnan, turut menyoroti pentingnya regulasi ini dalam proses legalisasi desa menjadi definitif, yang membutuhkan proses sampai lima tahun. “Harmonisasi ini bukan sekadar legal-formal, tapi juga menyatukan pemahaman sehingga terbentuk suatu peraturan yang berguna untuk masyarakat agar di kemudian hari tidak muncul persoalan baru ketika peraturan sudah ditetapkan.”

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis hasil harmonisasi oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB zonasi Kabupaten Lombok Barat. Dalam paparannya, tim perancang menjelaskan bahwa penetapan batas desa harus mengacu pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.

Beberapa catatan penting dalam rapat ini adalah ketidaksesuaian lampiran peta batas, ketidaktepatan rujukan pasal dalam batang tubuh, hingga belum tercantumnya daftar titik koordinat dan tanda tangan pejabat dalam dokumen rancangan.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan pentingnya proses harmonisasi untuk memastikan bahwa setiap peraturan disusun sesuai dengan asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lombok Tengah — Komitmen perkuat ekosistem inovasi dan pelindungan hukum di daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Kanwil Kemenkum NTB gelar Forum Inovasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kamis (18/07).

Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Wiranata, mengapresiasi inisiatif Dinas Pertanian dalam mengarusutamakan inovasi sebagai bagian dari pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi atau aplikasi digital, tetapi juga mencakup karya dan praktik yang dapat serta perlu dilindungi melalui Kekayaan Intelektual (KI).

Secara resmi, forum dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Kamrin. Dalam sambutannya, Kamrin menyoroti pentingnya mendorong inovasi baik dari SKPD maupun masyarakat luas, sekaligus memperkuat pelindungan hukum agar hasil inovatif tidak mudah ditiru dan dapat memberi nilai tambah ekonomi.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Farida juga turut menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor ini. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi daerah dalam mendorong masyarakat dan perangkat daerah untuk memahami pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual.

“Pendaftaran paten, merek, dan hak cipta bukan hanya formalitas administratif, tetapi bentuk nyata dari pelindungan hasil karya dan inovasi,” ungkapnya.

Materi dalam forum ini disampaikan oleh dua narasumber dari Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB, yakni I Nyoman Sanistrya Utaya dan I Nyoman Mas Sumerta Jaya. Sanistrya memaparkan jenis-jenis dan manfaat pelindungan KI, serta memberikan demonstrasi penelusuran data Kekayaan Intelektual secara daring. Sementara itu, Nyoman Mas Sumerta Jaya menjelaskan peluang pelindungan hak cipta dalam konteks inovasi daerah, mencakup karya ilmiah, panduan teknis, video promosi, jingle, dan materi visual lainnya.

Dalam sesi diskusi, Rahmayadi selaku pelaku usaha lokal yang bergerak di bidang pengolahan susu kambing dan pupuk kompos berkonsultasi dengan Tim KI. Ia mendapat pendampingan terkait potensi pelindungan merek dagang, desain kemasan produk, serta paten sederhana untuk metode pengolahan.

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual, Bapperida Kabupaten Lombok Tengah menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi pendaftaran 10 potensi Kekayaan Intelektual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Fasilitasi ini akan dilaksanakan melalui kerja sama erat dengan Kanwil Kemenkum NTB.

Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati, dalam kesempatan berbeda mengatakan sudah saatnya masyarakat dengan didukung oleh Pemerintah Daerah tidak hanya menciptakan, tapi juga melindungi, mengembangkan, dan menguatkan posisi hukum inovasi lokal di tengah gempuran era industri dan persaingan global.

Mataram - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB) I Gusti Putu Milawati bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti rapat pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, yang digelar oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan secara daring, Kamis, (17/7). ‎

Dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Dhahana Putra, rapat ini juga diikuti secara daring oleh 32 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia serta Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Dhahana Putra mengharapkan agar rancangan Peraturan Menteri yang dibahas ini dapat disepakati sehingga pada saat ditetapkan dan berlaku dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

“Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak melalui proses harmonisasi merupakan Tindakan yang melawan hukum serta merugikan keuangan negara,” tegas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Sementara itu, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Hernadi, menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan harapan masing-masing peserta rapat dapan menyampaikan masukannya demi kesempurnaan rancangan tersebut.

Menanggapi Rancangan Peraturan Menteri Hukum, I Gusti Putu Milawati menyampaikan masukannya agar rancangan yang telah disepakati ini nantinya dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah.

“Semoga ini menjadi komitmen bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pengawasan preventif dari penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah agar tidak ada lagi kejadian cacat prosedural yang dapat berimbas pelanggaran hukum oleh pemerintah daerah,” tegas Mila.

Masukan lain yang juga ditekankan oleh beberapa Kantor Wilayah terkait teknis penyusunan serta materi muatan dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dijabarkan dari Pasal 1 hingga Pasal 21 juga dianalisa dengan sangat cermat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kanwil Kemenkum NTB sendiri siap melaksanakan tugas serta fungsi dalam bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. (ilyas)

MATARAM - Kabupaten Sumbawa bergerak progresif dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat harmonisasi yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kamis (17/7).

Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut, dibuka langsung oleh Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga. Edward menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup para pekerja. “Perlindungan sosial bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi juga kewajiban moral dan hukum pemerintah daerah. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah instrumen keadilan,” ujarnya.

Terdapat beberapa catatan yang menjadi sorotan pada Raperbup yang diprakarsai oleh Kabupaten Sumbawa tersebut yakni ketentuan umum yang belum menjelaskan definisi "Bantuan Iuran" secara tepat, penjabaran terkait pekerja sosial keagamaan, serta penggunaan nomenklatur Perangkat Daerah.

Lebih lanjut, tim perancang menjelaskan optimalisasi juga berguna dalam perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, maka Pemda dalam hal ini perlu menyusun regulasi yang mendukung program tersebut.

Budi Prasetyo selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa menjelaskan peraturan kepala daerah (Perkada) ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden No. 2/2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jamsostek.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Pengharmonisasian sebagai dasar untuk dikeluarkan surat selesai harmonisasi.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam keterangannya menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam menjalin sinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami terus berkomitmen untuk mendukung proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan harapan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (Ryan)