ntb.kemenkum.go.id - Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia melalui Kanwil Kemenkum NTB, berperan penting dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum di wilayah.

Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, menyampaikan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, pada rapat Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah, Jumat (17/1), agar di bulan Januari ada pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

⁠Koordinator Perancang menyampaikan bahwa terdapat permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat. "Pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah bisa segera dilakukan agar target pengharmonisasian di bulan Januari bisa terpenuhi," ujar Edward (sapaan akrab Kepala Divisi P3H NTB). ⁠"Kelompok kerja bertanggung jawab masing-masing terhadap administrasi dalam pengharmonisasian." tambahnya.

Sebagai informasi, Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi dan teknik penyusunan peraturan agar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan yang lebih tinggi. (Ryan)

ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida dan jajaran terima audiensi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara pada Jumat (17/01) di Ruang Rapat Mandalika.

Adapun permasalahan yang didiskusikan oleh Laila selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Kanwil Kemenkum NTB yaitu terkait permasalahan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tata Tunaq Berkah. Dimana Pemda Kabupaten Lombok Utara mempermasalahkan terkait proses bisnis yang tidak berjalan maksimal sesuai harapan Pemda.

"Tujuan kami ingin berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum NTB untuk mengetahui langkah apa yang harus kami ambil terkait restrukturisasi dari PT. Tata Tunaq Berkah tersebut," tutur Laila.

Menanggapi hal tersebut, Farida menjelaskan langkah yang dapat diambil untuk melakukan restrukturisasi.

"Harus melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena dengan RUPS nantinya bisa disepakati anggota direksi yang baru," jelas Farida.

Dalam audiensi ini Farida juga turut menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum NTB di bidang Pelayanan yaitu Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI). Selain AHU dan KI, Kanwil Kementerian Hukum yang dipimpin oleh I Gusti Putu Milawati ini juga melayani konsultasi hukum untuk masyarakat.

ntb.kemenkum.go.id - Kakanwil Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, turut menghadiri acara peresmian gedung baru Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara BKN Mataram, Jumat (17/01).

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak termasuk PJ. Gubernur NTB, instansi vertikal beserta forkopimda Provinsi NTB.

Zudan Arif Fakrulloh, selaku Kepala BKN mengatakan dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru tersebut merupakan jejak kehidupan bahwa kita telah menorehkan karya untuk bangsa.

"Teknologi semakin berkembang, harapan masyarakat semakin meningkat. Mari kita lihat kedepan, kita pikirkan apa yang harus dilakukan kedepan. Kantor ini merupakan milik kita bersama, kita jaga bersama, sehingga dapat bermanfaat untuk sesama" tambahnya.

Mila (sapaan akrab Kakanwil Kemenkum NTB) menyambut baik keberhasilan pembangunan gedung baru UPT BKN Mataram ini. Ia menyatakan harapannya bahwa peresmian ini dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. (Ryan)

ntb.kemenkum.go.id - Tingkatkan produktivitas dalam berkinerja dan jaga kesehatan pegawai, Kanwil kemenkum NTB gelar senam pagi pada Jumat (17/01) di Lapangan Kantor Wilayah.

Diikuti oleh para pegawai Kanwil Kemenkum NTB, senam pagi ini dikomandoi oleh instruktur senam Anita. Senam pagi merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai. Selain menjaga kesehatan, momen senam pagi ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sosialisasi antar pegawai. (Erisa)

ntb.kemenkum.go.id - Menuju kegiatan Legal Education Program Tahun 2025, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB gelar sosialisasi pra acara secara virtual pada Senin (16/01) terkait Paralegal Justice Awards, Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes), Lomba Keluarga Sadar Hukum dan Temu Sadar Hukum tingkat Provinsi NTB.

Dibuka oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Legal Education Program Tahun 2025 khususnya Paralegal Justice Awards ini merupakan tindak lanjut dari peresmian Desa Sadar Hukum yang telah dilakukan tahun 2024 lalu. Kegiatan ini pun merupakan upaya mendorong pembentukan Posbankumdes di setiap Desa/Kelurahan di NTB untuk menjamin layanan hukum di desa dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Edward James Sinaga, menyebutkan nantinya sosialisasi terkait Paralegal Justice Awards, Pos Bantuan Hukum Desa, Lomba Kadarkum, JDIH ,dan Temu Sadar Hukum Tingkat Provinsi NTB serta Inventarisasi Data Permasalahan Hukum Tahun 2025 akan dilangsungkan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 21 hingga 23 Januari 2025 di Kanwil Kemenkum NTB.

Sosialisasi pra acara ini juga turut diisi oleh penyampaian materi terkait tugas dan fungsi Kementerian Hukum oleh Edward James Sinara yang dilanjutkan dengan penjelasan terkait program yang dijalankan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) oleh Regina Wiwin selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya dan inventarisasi permasalahan hukum di NTB oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Baiq Sri Hartati.