ntb.krmenkum.go.id - Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menghadiri rapat persiapan Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI) pada, Senin (24/3).

Bertempat di Aula Kantor P2MI/BP2MI NTB, rapat ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Fathurrahman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, dan Kepala BP2MI NTB, Noerman Adhiguna. Selain itu, turut hadir Forkopimda, instansi vertikal dan dinas terkait.

Fathurrahman mengatakan Pemprov NTB siap mendukung dan memfasilitasi kunjungan kerja Wakil Menteri P2MI/BP2MI. Fathurrahman juga mengatakan, untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Noerman Adhiguna mengatakan, kunjungan Wakil Menteri P2MI/BP2MI yaitu selama 3 hari dimulai pada tanggal 25 s/d 27 Maret 2025 untuk menggelar sharing sesion di Politeknik Pariwisata Lombok dan memberikan kuliah umum di Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati menekankan kepada jajarannya untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi antar lembaga baik pemerindah daerah maupun instansi vertikal. 

(M. Ilyas)

ntb.kemenkum.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menggelar audiensi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Nusa Tenggara Barat, Senin (24/3).

Bertempat di Kantor OJK NTB, I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi atas waktu yang diberikan Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, untuk berdiskusi dan menjajaki kolaborasi strategis, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Pihak OJK menyambut baik upaya ini, mengingat potensi besar sektor ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Rudi Sulistyo menjelaskan terkait kendala dalam penyelesaian permasalahan Fidusia dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat.

Menjawab hal tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB, menjelaskan pemberian pemahaman Fidusia di masyarakat dapat diberikan melalui Penyuluhan Hukum oleh Para Penyuluh Hukum berkolaborasi dengan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes).

Lebih lanjut, Kakanwil menjelaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-lembaga guna mendukung pelaku ekonomi kreatif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam meningkatkan perekonomian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Setiap UMKM memiliki Potensi besar untuk dilakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang akan memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat." tuturnya. (Ryan)

ntb.kemenkum.go.id - Memberangkatkan Mudik Gratis bagi pegawai merupakan bentuk apresiasi bagi pegawai juga merupakan jalan untuk para pegawai kita yang diperantauan tetap bisa bersilaturahmi dengan keluarga tercinta di Kampung Halaman. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dalam sambutannya pada apel Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jumat (21/3).

Turut hadir secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga, beserta seluruh Jajaran Kanwil Kemenkum NTB.

Mengusung tema "Mudik Aman, Sampai Tujuan", kegiatan diawali dengan Laporan terkait pegawai di Lingkungan Kemenko Hukum, HAM dan IMIPAS yang diberangkatkan mudik ke kampung halaman ke beberapa tujuan oleh Karo Umum Kemenkum RI.

Sebanyak 1.160 peserta mudik diberangkatkan dalam program ini dengan menggunakan 34 armada Jetbus yang telah disiapkan. Pelepasan dilakukan secara langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta didampingi oleh Menteri HAM, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, dan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi mudik dengan aman dan nyaman. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program Mudik Bersama ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan perjalanan para pemudik.

ntb.kemenkum.go.id - Kantor Wilayah Kemenkum NTB menyalurkan zakat fitrah untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Jumat (21/03) setelah menghadiri pelepasan mudik yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat via zoom meeting.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, menyerahkan zakat fitrah berupa beras 2,5kg kepada 5 orang perwakilan PPNPN bekerja di Kanwil Kemenkum NTB.

"Penyaluran zakat fitrah ini merupakan bentuk tali kasih. Ini adalah bentuk berbagi dari Kantor wilayah dan bentuk terima kasih serta rasa syukur kami kepada teman - teman yang selalu mendampingi kami," tutur Mila.

Adapun Kanwil Kemenkum NTB telah menyalurkan zakat fitrah sebesar 1.900.000 rupiah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sesuai dengan edaran dari Kementerian Hukum dan menyalurkan zakat fitrah berupa beras sebesar 2,5kg untuk 30 orang PPNPN di Kantor Wilayah Kemenkum NTB.

ntb.kemenkum.go.id - Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati beserja jajaran kembali menggelar bakti sosial (baksos) pada, Jumat (21/3). Baksos kali ini dilaksanakan di Kantor Desa Beleka dalam rangka berbagi berkah Ramadan yang dirangkaikan dengan sosialisasi bantuan hukum gratis.

Mila mengatakan, Kanwil Kemenkum NTB telah berkolaborasi dengan Kepala Desa Beleka, untuk memberikan pelayanan hukum, dengan membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

"Jadi Bapak Ibu jika kedepan ada permasalaham hukum, kami di Kemenkum NTB siap mendampingi Bapak Ibu untuk mendapatkan bantuan hukum gratis," ujar Mila.

Sementara untuk kepala desanya, lanjut Mila, sedang diupayakan menjadi paralegal, untuk menjadi juru damai di desa. Adapun untuk gelar Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) memiliki persyaratan yaitu adanya desa pariwisata, pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.

"Mohon diterima niat baik dari kami, karena tujuan kami bukan untuk memberi tetapi sebagai bentuk silaturahmi," ucap Mila.

Kepala Desa Beleka, Islahudin menyampaikan terima kasih atas atensi dan program Kanwil Kemenkum NTB yang hadir berbagi dengan masyarakat di Desa Beleka.

"Komitmen kami untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, untuk diupayakan penyelesaian hukumnya di desa. Kami juga berharap untuk dapat memperoleh PJA di Tahun 2025 ini," ucap Islahudin.

(M. Ilyas)