ntb.kemenkum.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menandatangani berita acara hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Dompu tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Penandatanganan digelar di Ruang Rapat Asisten I Setda.Kabupaten Dompu, Rabu (21/5).

Rapat pengharmonisasian ini dihadiri oleh Tim Pokja Perancang Peraturan Perundang-Undangan Zonasi Kabupaten Dompu yang dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga bersama dengan pemrakarsa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bidang Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Hukum, dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Rapat dibuka oleh Khaerul Insyan selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. Khaerul Insyan menyampaikan terimakasih kepada Tim Kanwil Kemenkum NTB yang telah berkenan hadir melaksanakan rapat harmonisasi Raperbup ini.

“Urgensi Raperbup ini antara lain untuk menaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, untuk mencapai visi misi Dompu MAJU, Tim TP2D ini yang akan melakukan koordinasi dan forum kajian agar terwujudnya visi misi tersebut,” ungkapnya.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB selanjutnya memaparkan hasil harmonisasi yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama pihak pemrakarsa. ⁠Terdapat 2 aspek yang menjadi perbaikan yaitu pertama, pencermatan terhadap aspek kewenangan daerah; dan kedua, pencermatan terhadap aspek teknis penyusunan dan materi muatan yang diatur atau substansi produk hukum daerah.

Momon Soeherman, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu menyepakati dan akan menyesesuaikan draf Raperbup sesuai dengan hasil rapat. “Kami akan melakukan perbaikan sesuai masukan dari Tim Kanwil Kemenkum NTB,” ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menuturkan, Kanwil Kemenkum NTB terus berkomitmen untuk menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam proses harmonisasi raperda guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
(M. Ilyas)

ntb.kemenkum.go.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) yang dipimpin oleh Kakanwil, I Gusti Putu Milawati, melalui Tim Pelaksana Analisis Kebijakan kembali melakukan Pengumpulan Data Lapangan dengan metode wawancara terkait Analisis Evaluasi Dampak terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menyasar Desa Meninting Kabupaten Lombok Barat, Rabu (21/5).

Bertempat di Kantor Desa Meninting, tim meminta informasi dengan memberikan instrumen 9 pertanyaan yang menjadi bahan diskusi. Agus Wahyudi , selaku Analis Hukum, bagian Hukum Setda Lombok Barat, sepakat dengan permenkumham No. 3 Tahun 2021 , dimana Regulasi ini penting, karena dapat membuka akses bantuan Hukum Yang lebih luas bagi masyarakat terutama bagi mereka yang kurang mampu dan belum memiliki akses ke pengacara profesional.

Sebagai informasi, Desa Meninting terpilih sebagai sampel Analisis Kebijakan dilandasi oleh Kepala Desa yang telah mengikuti PJA 2024, serta keikutsertaan perangkat Desa Meninting dalam program BPHN Parletak 1.

Bergerak ke Kantor Posbankumadin Mataram, tim diterima langsung oleh Ketua Posbankumadin, Abdul Hanan. Sejalan dengan Agus Wahyudi, Abdul berpendapat dengan adanya Paralegal dapat membantu Advokat di dalam Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi masyarakat yang berdampak Hukum, serta di dalam Undang-Undang yang dimaksud telah secara rinci dan jelas mengenai Tupoksi Paralegal, sehingga Paralegal mempunyai payung Hukum di dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan pengumpulan data ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan analisis kebijakan, khususnya dalam implementasi Permenkumham 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Hasil analisis ini nantinya akan disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai bahan evaluasi nasional terhadap implementasi kebijakan pemberian bantuan hukum oleh paralegal.

ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB lakukan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan Pemerintah Daerah kabupaten Dompu pada Rabu (21/05).

Koordinasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, menyampaikan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu agar Tim Kerja dan Tim Assesor IRH segera menyiapkan data dukung dan mengunggah ke laman irh.kemenkum.go.id sesuai dengan varibel yang tersedia dan jadwal yang telah ditentukan.

"Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 dilakukan berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah diajukan permohonan harmonisasi tahun 2024," terang Edward di hadapan

Edward juga menyampaikan untuk mempermudah pemenuhan dokumen/data dukung IRH, masing-masing Kepala Daerah diharapkan berkoordinasi dengan instansi maupun pihak terkait dan apabila terdapat kendala agar menginformasikannya kepada Tim Sekretariat Kanwil Kemenkum NTB.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam sejumlah kesempatan mengatatakn bahwa Kanwil Kemenkum NTB akan terus melakukan pendampingan penilaian IRH pada Kabupaten/Kota yang ada di NTB dan akan terus memonitoring progres di masing-masing

ntb.kemenkum.go.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran menghadiri kegiatan NGOPI ANGGARAN (Ngobrol Pagi Tentang Anggaran) di Aula Tambora Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB, Rabu (21/5). Turut hadir 19 kepala satuan kerja wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB

Ngopi Anggaran ini digelar oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dalam rangka memperkuat sinergi, menciptakan budaya tertib anggaran, mendorong percepatan penyerapan anggaran, meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan negara serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan di NTB.

Kakanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, dalam sambuatannya menyampaikan agar satuan kerja melaksanakan percepatan realisasi anggaran. “Hal ini dimaksudkan kerena belanja pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan tetap memperhatikan perencanaan belanja dan menghidari penumpukan di akhir tahun anggaran,” terangnya.

Selain itu, Ratih Hapsari Kusumawardani juga mengimbau satuan kerja untuk menggunakan Digitalisasi Pembayaran, Satuan Kerja didorong untuk menggunakan platform pembayaran pemerintah (P3) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan Kas yang lebih baik.

“Tingkatkan pemahaman SDM terkait peraturan perbendaharaan dan proses bisnis pelaksanaan anggaran dan tingkatkan akuntabilitas proses pelaksanaan anggaran dengan meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggaran dan melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengendalaian internal serta meningkatkan kualitas dan validitas perekaman data capaian output,” jelas Ratih Hapsari Kusumawardani.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati membahas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran pada Kanwil Kemenkum NTB. Dimana, setelah adanya penataan organisasi pada Kementerian Hukum dan HAM pada tingkat wilayah menjadi 4 Kantor Wilayah yakni, Kemenkum Kemenkum, Kemenkum Ditjen PAS, Kemenkum Ditjen Imigrasi dan Kemenkum HAM.

“Hal ini berdampak pada kelebihan jumlah belanja pegawai pada Kanwil Kemenkum NTB dengan estimasi awal jumlah pegawai 169 orang pegawai, sementara setalah penataan menjadi 106 pegawai. Tentunya hal ini akan berdampak pada nilai IKPA Kantor Wilayah khususnya pada Indikator Hal. III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Oleh karena itu, apa langkah yang harus dilakukan Kanwil Hukum NTB agar nilai pelaksanaan anggaran dapat tetap optimal,” ungkap Mila.

Selanjutnya, Kakanwil DJPb NTB menyampaikan bahwa agar tetap dapat menjaga nilai IKPA tersebut, maka langkah yang dapat dilaksanakan yaitu melaksanakan revisi Hal. III DIPA dengan kelebihan jumlah anggaran tersebut dimasukkan pada bulan Desember dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon 1 untuk melaksanakan revisi anggaran atau penarikan dana ke Unit Kerja Eselon 1.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, hadir pada 13th St. Petersburg International Legal Forum (ILF) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Federasi Rusia pada 20 Mei 2025. Dalam agenda Open Meeting of Justice Ministers yang dihadiri oleh Menteri Kehakiman Rusia dan Menteri-Menteri dalam bidang hukum dari 22 (dua puluh dua) negara mitra lainnya, Menteri Hukum menyampaikan capaian Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam melakukan tranformasi digital sebagai bentuk implementasi dari Asta Cita, salah satunya dengan meluncurkan inisiatif “Transformasi Digital” melalui https://kemenkum.go.id/ sebagai portal terintegrasi bagi seluruh layanan hukum yang berbasis digital. Inisiatif ini merupakan perwujudan aspek transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam layanan hukum di Indonesia.

“Sebagai Menteri Hukum, saya memprioritaskan percepatan digitalisasi dan integrasi dari seluruh layanan hukum di kementerian. Tujuan kami adalah untuk membangun institusi hukum yang profesional, modern, dan inovatif dengan dukungan teknologi guna memastikan masyarakat dapat mengakses dan memonitor proses layanan melalui satu portal dari mana saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Hukum menyampaikan beberapa inisiatif utama dari program ini, antara lain Digitalisasi Layanan Hukum, Sistem Data yang Terintegrasi, dan Dashboard Eksekutif. “Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendukung implementasi pemerintahan digital sebagai salah satu pilar dari Visi Indonesia Digital 2045”, ujar Menteri Hukum.

Di depan 22 negara mitra, Supratman Andi Agtas mengakhiri statement dengan menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan layanan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri Hukum juga menyambut peluang kerja sama dan pertukaran pengalaman dalam bidang transformasi digital dengan negara-negara yang hadir pada Open Meeting of Justice Ministers untuk membangun ekosistem digital global yang tangguh dan berbudaya.

ILF merupakan salah satu platform penting bagi Indonesia untuk menyiarkan inovasi di bidang hukum yang dapat diapresiasi oleh negara-negara mitra dan sebagai ruang untuk membuka kerja sama dalam peningkatan layanan hukum. Forum ini membuka kesempatan bagi para peserta untuk melakukan dialog bersama dengan anggota komunitas hukum, bisnis, politik, dan penegak hukum dari berbagai negara.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, berkomitmen mendukung penuh percepatan digitalisasi dan integrasi dari seluruh layanan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.