Sumbawa Barat - Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Besar, Rabu (13/8).

Tim Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa data IRH Sumbawa Besar sudah mencapai 100% diikuti dengan Kota/Kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat.

"Tolong untuk lebih tertib administrasi di tahun ini dalam pengunggahan data dukung e-harmonisasi, sehingga dalam penilaian IRH periode selanjutnya tidak menggunakan surat keterangan," ujar Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya, Suyanto Edi Wibowo.

Plt. ⁠Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Besar, Lita Restuwati bersama dengan Operator SIPPDAH dan E-Harmonisasi Sumbawa Besar mengapresiasi serta menerima dengan baik kunjungan dari Kanwil Kemenkum NTB.

Lita berharap data dukung yang telah diunggah dapat secara relevan menggambarkan peran reformasi hukum yang dilakukan oleh Pemkab Sumbawa Besar.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum berjalan dengan baik dan akurat. Dalan kesempatan ini juga, Tim melaksanakan pendampingan penggunaan aplikasi E-Harmonisasi.

Diharapkan melalui upaya ini, tata pemerintahan yang lebih baik dan profesional dapat tercapai sesuai dengan tujuan utama dari Indeks Reformasi Hukum dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme Aparatur Negara

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan, dengan meningkatkan nilai IRH, secara tidak langsung Kanwil Kemenkum NTB juga telah berkontribusi dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing.

Sumbawa Barat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengunjungi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) ke, Selasa (12/8). Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian IRH.

Kunjungan Tim Kanwil Kemenkum NTB diterima oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Hasanudi. Diketahui, Kabupaten Sumbawa Barat telah menyelesaikan pengunggahan data dukung IRH dan termasuk memenuhi persyaratan penilaian. Melalui koordinasi ini, diharapkan dapat memantau hasil verifikasi data dukung agar mendapat kategori terbaik.

Tim Kanwil Kemenkum NTB juga melakukan pendampingan penggunaan Aplikasi E-Harmonisasi pada tahapan proses pengunggahan dokumen selesai harmonisasi. Kegiatan IRH dan pendampingan penggunaan Aplikasi E-Harmonisasi akan terus dilakukan peningkatan serta koordinasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas IRH di Kabupaten Sumbawa Barat.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kuat Kanwil Kemenkum NTB dalam memastikan pelaksanaan reformasi hukum berjalan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. “Kemenkum tidak hanya hadir sebagai regulator, tapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang berkualitas” ujar Mila.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Webinar Corpu Series TA 2025 secara daring dengan tema “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Kompetensi: Peluang dan Tantangan”, Selasa (12/8). Webinar ini diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum Jawa Tengah dan dihadiri oleh berbagai peserta dari seluruh Indonesia.

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, dalam sambutannya menekankan bahwa perkembangan AI telah menciptakan disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, AI dapat berpotensi dalam memperkuat tiga domain kompetensi ASN yaitu Kompetensi manajerial, Kompetensi teknis, dan Kompetensi sosial kultural.

“Tantangan dalam pemanfaatan AI seperti risiko plagiarisme, integritas konten digital, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Melalui webinar ini beliau berharap dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang pemanfaatan AI dalam pengembangan kompetensi ASN,” ujarnya.

Moderator webinar, Muhammad Hamdan, menyampaikan bahwa AI memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu peluang dan tantangan. “Webinar ini bertujuan agar peserta, terutama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dapat memahami cara memanfaatkan AI dalam pembelajaran sambil tetap menghormati hak kekayaan intelektual,” ungkapnya.

Narasumber pertama, Nur Azizah dari Balai PPSDM dan Penelitian Kominfo Bandung, memaparkan strategi pemanfaatan AI dalam pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Menurunya, AI bukan sekadar teknologi canggih, tetapi merupakan enabler dalam pengembangan SDM unggul. “AI dapat menjadi mitra bagi pengajar dan pelajar, memungkinkan pembelajaran yang personalisasi sesuai kebutuhan individu peserta. Contoh pemanfaatan AI dalam pembelajaran adalah Chat GPT, Duolingo untuk belajar bahasa, dan platform penilaian otomatis seperti Wayground.

Narasumber kedua, Achmad Iqbal Taufiq dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menjelaskan perspektif hukum terkait perlindungan hak cipta dalam pemanfaatan AI. Ia menekankan bahwa karya yang murni dihasilkan oleh AI belum dapat dilindungi sebagai hak cipta karena belum memenuhi syarat adanya inspirasi, pikiran, dan imajinasi manusia. Namun, karya dengan kontribusi kreatif manusia yang signifikan melalui prompting masih dapat dilindungi hak cipta.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati berharap jajaran Kanwil Kemenkum NTB dapat memahami cara memanfaatkan AI dalam pembelajaran dan tetap menghormati hak kekayaan intelektual.

Lombok Utara - Indeks Reformasi Hukum merupakan alat ukur penting dalam mendorong terciptanya Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan koordinasi terkait IRH, Selasa (12/8).

Menyasar Kabupaten Lombok Utara, tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024.

Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum NTB menegaskan bahwa kegiatan pendampingan ini ditujukan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif Pemerintah Daerah dalam menghadapi penilaian IRH Tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, IRH Kabupaten Lombok Utara telah menyelesaikan pengunggahan data dukung dan termasuk memenuhi persyaratan penilaian. Rika Pangger selaku fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara mengapresiasi kehadiran tim Kanwil Kemenkum NTB dalam pendampingan tersebut.

Dalam kesempatan ini juga, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB melakukan pendampingan penggunaan Aplikasi E-Harmonisasi pada tahapan proses pengunggahan dokumen selesai harmonisasi. Dimana dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi E-harmonisasi dijadikan data dukung dalam penilaian indeks reformasi hukum.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kuat Kanwil Kemenkum NTB dalam memastikan pelaksanaan reformasi hukum berjalan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. “Kemenkum tidak hanya hadir sebagai regulator, tapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang berkualitas” ujar Mila.