ntb.kemenkum.go.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati melakukan audiensi dengan Plt. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kakanwil BPN NTB), Lutfi Zakaria pada, Jumat (23/5).
Kakanwil Kemenkum NTB didampingi Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Mataram, Agus Suarjaya dan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi NTB, Sazali.
Bertempat di ruang kerja Kakanwil BPN NTB, Mila menyampaikan terkait tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi NTB serta permasalahan yang ada pada MKNW Provinsi NTB dalam hal permohonan izin pemeriksaan/penyidikan notaris oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait jabatan notaris tersebut sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Selain itu, Mila mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris yang menyatakan pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
Menanggapi hal tersebut, Lutfi Zakaria sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Kemenkum NTB dalam hal proses pemeriksaan terhadap notaris, dikarenakan untuk saat ini banyak sekali permasalahan yang melibatkan notaris terutama dalam hal jual beli tanah.
"Kementerian ATR/BPN melalui Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT dapat memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik," ujar Lutfi Zakaria.
Lutfi Zakaria menambahkan bahwa PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum berupa saran, masukan/pendampingan kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT.
Kedepan, baik Kanwil Kemenkum NTB dan Kanwil BPN NTB berkomitmen akan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi serta harapan kedepannya dalam pelaksanaan rakor notaris dapat mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai narasumber terkait permasalahan di bidang PPAT.
(M. Ilyas)
