Jakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus mendorong percepatan layanan Perseroan Perorangan (PP) sebagai bagian dari upaya memperkuat legalitas usaha di Indonesia. Langkah ini juga dilakukan untuk mendukung peluncuran Super Apps AHU yang direncanakan pada April 2026 sekaligus meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki badan hukum secara resmi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah menargetkan pendirian 8.000 entitas Perseroan Perorangan pada Maret 2026 serta target akumulatif mencapai 80.000 entitas hingga akhir tahun 2026. Perseroan Perorangan sendiri merupakan bentuk badan hukum yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menjalankan usahanya secara legal dengan proses yang lebih sederhana dan berbasis digital.
Untuk mendukung percepatan layanan, sistem pendaftaran, perubahan, hingga pembubaran Perseroan Perorangan kini sepenuhnya dialihkan ke sistem layanan AHU berbasis daring. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas. Melalui sistem baru tersebut, seluruh produk hukum yang diterbitkan kini berbentuk Surat Keputusan (SK) dan Surat Pemberitahuan (SP), menggantikan format sertifikat pada sistem sebelumnya.
Seiring dengan implementasi sistem baru tersebut, akses terhadap sistem layanan lama (pp.ahu.go.id) akan ditutup secara bertahap dan seluruh seluruh aktivitas transaksi Perseroan Perorangan (Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran) beralih sepenuhnya ke tautan: https://layanan.ahu.go.id.
Penutupan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbedaan produk hukum antara sistem lama dan sistem baru yang dapat mempengaruhi proses validasi data pada berbagai instansi terkait, seperti lembaga keuangan, perpajakan, maupun layanan perizinan berusaha berbasis elektronik.
Selain penguatan sistem layanan, upaya percepatan juga dilakukan melalui peran aktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum di daerah. Kantor wilayah didorong untuk memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha serta memberikan pendampingan teknis bagi pemilik Perseroan Perorangan yang melakukan pembaruan akun maupun proses sinkronisasi data pada sistem baru. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses layanan serta meminimalisir kendala selama masa transisi sistem.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa Kantor Wilayah siap mendukung percepatan layanan tersebut di daerah.
“Kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB berkomitmen untuk terus mendorong sosialisasi serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar semakin banyak UMK yang memanfaatkan kemudahan pendirian Perseroan Perorangan. Dengan badan hukum yang jelas, pelaku usaha akan memiliki kepastian hukum serta peluang yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam mengakses pembiayaan dan kemitraan usaha.” ujarnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kemudahan pendirian Perseroan Perorangan sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum usaha, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.
