Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menerima kunjungan Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Khusus Kabupaten Bima Tahun 2025, pada Rabu (29/10). Kegiatan berlangsung di Ruang Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB dan dihadiri oleh Perancang peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Bima dan Analis Kebijakan Muda BSK Hukum.
Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Pokja BSK Hukum, Indra Firmansyah, bersama tim pendamping dari BSK Hukum yaitu Tony Yuri Ramanto, Ade Ruhanda, dan Nevi Anggraeni Raharjo, yang menjadi person in charge (PIC) kegiatan evaluasi. Dalam kegiatan tersebut, tim BSK bersama Kanwil Kemenkum NTB membahas hasil penilaian IRH Tahun 2025 sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Analis Kebijakan Muda, Tony Yuri, menyampaikan bahwa hasil Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 menunjukkan nilai 67,90 (Baik), meningkat dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar 67,52 (Cukup Baik). Capaian ini menandakan peningkatan kualitas layanan hukum di atas rata-rata, sekaligus menjadi tolok ukur untuk memperkuat tata kelola dan integrasi pelaksanaan reformasi hukum di daerah.
Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Rahadian, menyoroti perlunya peningkatan harmonisasi antarinstansi, terutama antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Kabupaten Bima. Ia menekankan bahwa beberapa indikator masih perlu diperbaiki, antara lain sinkronisasi data dukung pada variabel pertama serta dukungan anggaran jaringan untuk penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada variabel keempat.
Evaluasi ini dijadwalkan berlangsung dari 28 Oktober hingga 30 November 2025, dengan fokus pada kegiatan monitoring dan evaluasi berkala oleh BSK Hukum bersama Kanwil Kemenkum NTB. Dalam penutupan kegiatan, tim BSK menegaskan bahwa instrumen penilaian IRH merupakan alat ukur capaian kinerja yang berpengaruh langsung terhadap evaluasi tata kelola Kemenkum. BSK akan secara rutin mengirimkan data capaian untuk memastikan pelaksanaan peningkatan kualitas layanan hukum dan pemutakhiran JDHI E-Report Kabupaten Lombok Tengah.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis di bidang reformasi hukum. Melalui sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan BSK Hukum, pelaksanaan reformasi hukum di daerah diharapkan semakin kuat, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
