ntb.kemenkum.go.id - Dalam rangka menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta memberikan penguatan dalam analisa dan evaluasi (Anev) yang dilakukan secara virtual, Rabu (14/5).
Rapat turut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga, beserta jajaran dari Ruang Rapat ZI Kemenkum NTB.
Pada rapat ini, Nico Afinta memaparkan Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Hukum pada Triwulan II Tahun 2025. Ia pun memberikan 9 pesan untuk jajaran Kementerian Hukum khususnya para pejabat.
"Segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I, identifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan melalui tindaklanjut hasil rekomendasi." ujar Nico.
Selanjutnya, Nico berpesan untuk meningkatkan sinergi internal dan eksternal dalam pelaksanaan program agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan guna mendorong percepatan realisasi anggaran, baik belanja operasional, non operasional maupun belanja modal.
Lebih lanjut, Sekjen Kemenkum RI menekankan untuk fokus pada target capaian kinerja, kegiatan prioritas nasional dan output yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia pun meminta agar adanya penegakkan kedisiplinan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab pada seluruh jajaran.
Sesuai dengan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, kegiatan Anev ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kementerian selama periode Triwulan II tahun 2025. Partisipasi aktif dari seluruh Kanwil, termasuk Kanwil Kemenkum NTB, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja di tingkat wilayah serta mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan.
Keikutsertaan Kanwil kemenkum NTB secara virtual dalam Anev kinerja ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung kebijakan pimpinan pusat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum secara keseluruhan. Melalui evaluasi yang komprehensif, diharapkan kinerja di setiap unit kerja, termasuk di wilayah NTB, dapat semakin optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi bangsa dan negara.
