Mataram - Pemerintah daerah wajib memenuhi hak Mahasiswa kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pra Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sumbawa tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa, Senin (16/6).
Bertempat di ruang Podcast Kanwil Kemenkum NTB, rapat Pra Harmonisasi tersebut menyoroti pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
Lebih lanjut, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB juga turut membahas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya (Pasal 27 ayat (1)).
Tim juga memberikan saran terkait perbaikan teknik penulisan. Selanjutnya, akan dilaksanakan Rapat Harmonisasi pada hari rabu tanggal 18 Juni 2025 nanti dengan Pemerintah Kabupaten untuk menyatukan persepsi sekaligus penandatangan Berita Acara.
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam keterangannya menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam menjalin sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami terus berkomitmen untuk mendukung proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan harapan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
