ntb.kemenkum.go.id - Kementerian Hukum dan 20 (dua puluh) Kementerian/Lembaga Mitra Kerja tandatangani nota kesepahaman pada Rabu (14/05) guna tingkatkan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam aspek hukum dan pelayanan publik.
Momen penting ini disaksikan melalui zoom meeting oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga beserta jajaran.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyebutkan kerjasama ini dibangun sebagai awal dari kolaborasi jangka panjang yang berdaya guna dan berkelanjutan. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden RI untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami yakin bahwa penandatangan nota kesepahaman ini bukan hanya seremonial semata, tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan sebuah perwujudan untuk menggapai visi Indonesia Eman 2045," sebut Nico.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terjalinnya kerja sama ini. Supratman menekankan bahwa hal ini sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang selalu mengingatkan setiap saat bahwa perlunya kolaborasi yang intens antara seluruh Kementerian dan Lembaga dimasa pemerintahan saat ini.
“Saya ingin mengajak pada seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara yang lain untuk terus berkoordinasi terutama dalam penyusunan suatu rancangan peraturan pemerintah, untuk kita bekerjasama menghindari terlalu banyaknya izin prakarsa yang harus selalu dibuat," tutur Supratman.
Supratman juga menyampaikan hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum pasca dilakukannya reorganisasi atau restrukturisasi. Dimana Kementerian Hukum memilki 3 Direktorat Jenderal (Ditjen) yakni Ditjen Perundang-undangan, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Kekayaan Intelektual serta Badan Strategi Kebijakan (BSK), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Kementerian Hukum saat ini sedang bertransformasi untuk mengembangkan sebuah sistem digitalisasi yang menurut Supratman sangat penting hingga belajar ke Gubernur Bank Indonesia dengan produk karya anak bangsa yang kita kenal dengan suatu sistem pembayaran berupa QRIS.
Transformasi digital dari Kementerian Hukum ini telah dirasakan oleh Kementerian Koperasi yang mempersiapkan pendaftaran 80 ribu Koperasi Merah Putih yang harus selesai hingga akhir bulan ini melalui portal atau line khusus yang dikembangkan oleh Ditjen AHU.
