ntb.kemenkum.go.id - Dalam rangka mendukung implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berpartisiasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI, Rabu, (14/5).
Berlangsung di Ruang Rapat ZI Kanwil Kemenkum NTB, kegiatan rakor ini diikuti oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida beserta jajaran.
Rapat Koordinasi yang diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkum se-Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
Dalam arahannya, Menteri Hukum menekankan pentingnya peran Kemenkum dalam mendukung pendirian koperasi desa sesuai tugas dan fungsi, terutama dalam Direktorat Jenderal AHU terkait pendaftaran dan pengesahan badan hukum koperasi.
Supratman juga menyoroti peran penting notaris dalam proses legalisasi akta pendirian koperasi, serta tanggung jawab untuk mengunggah dokumen-dokumen persyaratan, termasuk berita acara musyawarah desa.
“Kantor Wilayah harus aktif menjalin komunikasi dengan pengurus daerah Ikatan Notaris dan memperkuat sinergi dengan Dinas Koperasi, termasuk pendekatan secara personal kepada para notaris. Ini adalah bukti nyata kehadiran kita di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarpihak dalam mendukung agenda nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di Provinsi NTB, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, mendukung penuh proses pembentukan koperasi berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum.
Kakanwil Mila juga menginstruksikan tim AHU di Kanwil Kemenkum NTB melakukan mapping jumlah notaris di kabupaten atau kota di NTB.
Dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi ini diharapkan mampu mempercepat terbentuknya koperasi merah putih yang menjadi bagian dari program nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
