Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Maluku Utara dengan topik “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.” Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (15/10) ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tim Pokja BSK, serta para CPNS Analis Kebijakan.
Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan kapasitas dan penyelarasan pelaksanaan jabatan fungsional perancang di seluruh Indonesia. Melalui partisipasi aktif tersebut, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perubahan regulasi, khususnya dalam mendukung peran strategis perancang peraturan perundang-undangan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum Badan Strategi Kebijakan (BSK), Hadiyanto, yang hadir mewakili Kepala BSK Hukum, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki peran strategis dalam proses penyusunan produk hukum, baik tingkat pusat maupun daerah.
“Perancang merupakan garda terdepan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan harus berkualitas sehingga bisa memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan DSK juga menghadirkan berbagai narasumber dari unsur perancang peraturan perundang-undangan, BKN, serta Kementerian PANRB yang membahas penyesuaian tata kelola jabatan fungsional pasca terbitnya regulasi baru. Pembahasan mencakup pentingnya penyederhanaan sistem penilaian kinerja, penguatan meritokrasi dalam pengelolaan ASN, serta penyesuaian nomenklatur dan mekanisme kerja perancang agar lebih responsif terhadap dinamika kelembagaan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran Kanwil Kemenkum NTB dapat memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan nasional dalam pembinaan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Semangat kolaborasi dan pembelajaran lintas wilayah ini menjadi wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif.
"Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak"
