ntb.kemenkum.go.id - Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida beserta Tim dari Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), melakukan koordinasi terkait layanan AHU dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat pada Kami (06/03).
Dalam koordinasi kali ini, Farida mengatakan layanan AHU sangat erat kaitannya dengan dinas -dinas yang ada di Kabupaten maupun Kota. Seperti Perseroan Perorangan yang erat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata, Apostille yang erat kaitannya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan kaitannya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Kami berharap dengan koordinasi ini, dapat memaksimalkan masyarakat untuk mendaftar layanan AHU seperti Perseroan Perorangan, Apostille, Kewarganegaraan maupun Pewarganegaraan," tutur Farida.
Kepala Bidang Pelayanan AHU, Puri Adriatik, juga menjelaskan terkait layanan AHU serta PNBP yang harus dibayarkan ketika mendaftar.
Dukungan diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat,
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat serta Perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dengan mendata IKM dan UMKM serta pendataan masyarakat yang melakukan perkawinan campur.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam kesempatan berbeda menyatakan Kanwil Kemenkum NTB siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan layanan untuk masyarakat.
